USULAN TEMBAK MATI HARUN MASIKU ADALAH IDE INKONSTITUSIONAL - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, February 10, 2020

USULAN TEMBAK MATI HARUN MASIKU ADALAH IDE INKONSTITUSIONAL

[Catatan Hukum Penanganan Kasus Korupsi Komisioner KPU Wahyu Setiawan]

Oleh: Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Publik berhak kecewa, sebab sudah lebih dari sebulan Tersangka Harun Masiku yang diduga terlibat dalam suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan, tak juga tertangkap. Proses penangkapan yang lamban ini, seolah-olah mengkonfirmasi bahwa negara telah kalah melawan Koruptor.

Bahkan, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memastikan pihaknya telah memproses permohonan bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencarian tersangka suap KPU, eks caleg PDIP Harun Masiku ini. Idham menyebut langkah yang dilakukan pihaknya saat ini adalah dengan memasukkan nama Harun di Daftar Pencarian Orang (DPO) atau sebagai buron kepolisian.

Menurut Kapolri, KPK sudah mengirim DPO dan DPO nya sudah limpahkan ke Kabareskrim, dan dari Kabareskrim DPO itu dikirim ke seluruh Polda dari 34 Polda dan 540 Polres secara Indonesia.

Namun, belum kunjung tertangkapnya Harun Masiku tidak boleh dijadikan dalih untuk berinisiatif mengambil langkah yang melawan hukum. Terlebih lagi, jika tindakan itu sampai melanggar batas hak asasi manusia, melakukan tindakan ekstra judisial killing.

Penulis sangat menyayangkan pernyataan dari Indonesia Police Watch (IPW) yang mengusulkan agar Kapolri perintahkan anak buahnya tembak mati Harun Masiku (8/2). IPW sebagai lembaga swadaya masyarakat  yang turut mengontrol kinerja kepolisian, semestinya memberikan rekomendasi usulan yang pruden, agar kepolisian tetap taat dan tunduk pada hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang menyarankan agar Kapolri memerintahkan anak buahnya menembak mati tersangka korupsi celeg PDIP, Harun Masiku yang kini masih DPO, tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Bahkan, ini adalah ide yang inkonstitusional. Dalih agar semua anggota Polri bisa dengan serius menangkap Harun dalam keadaan hidup ataupun mati, termasuk agar Harun Masiku berpikir dua kali untuk tetap bersembunyi, tidak bisa dibenarkan ditinjau dari beberapa aspek :

Pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama dihadapan konstitusi. Setiap warga negara, dipandang bebas dari seluruh tuduhan melainkan atas kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah Van gewijde).

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) menegaskan bahwa :

"Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Konstitusi menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Prinsip equality before the law, yakni norma yang melindungi hak asasi warga negara mendapat perhatian penting dalam konstitusi.

Meskipun Harun Masiku berstatus Tersangka, tetapi penegak hukum wajib terikat dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). Status Harun bukanlah terpidana yang telah diputus oleh suatu lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kedua, perintah menembak bahkan hingga mati tanpa dasar putusan pengadilan adalah tindakan ekstra judisial killing yang bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Didalam konsepsi Negara hukum, tidak boleh ada tindakan penegakan hukum yang melanggar hukum.

Dalam ketentuan pasal 4, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

Karena itu, perintah menembak tersangka bahkan hingga tembak mati adalah perintah yang terkategori abuse of power. Karena perintah ini tidak didasari oleh Kewenangan yang diamanatkan hukum dan konstitusi.

Terlebih lagi jika perintah ini benar-benar dilaksanakan, benar-benar terjadi penembakan bagian hingga menyebabkan kematian, sudah pasti hal ini terkategori tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketiga, tidak ada satupun pasal yang ditentukan dalam KUHAP memuat adanya kewenangan bagi penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk menembak atau bahkan menembak mati orang dengan status Tersangka. Padahal, KUHAP adalah aturan yang wajib ditaati oleh penyidik guna menjamin adanya due proses of law, agar tugas penegakan hukum benar-benar berjalan sesuai hukum.

Walaupun memang kita bisa memaklumi kekecewaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang lamban dalam masalah ini. Orang dengan status Terduga saja dalam kasus Terorisme bisa cepat ditangkap, kenapa dalam kasus ini sepertinya aparat penegak hukum tak memiliki daya ? Apakah benar negara telah kalah dengan koruptor ?

Penulis kira perkara ini wajib mendapatkan perhatian serius dari negara. Kasus Harun Masiku ini, tak saja penting untuk mengungkap siapa saja dalang dibalik kasus korupsi suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tetapi juga penting untuk membangun kepercayaan publik, bahwa Negara masih serius dengan program dan visi pemberantasan korupsi. [].

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here