Bencana Corona dan Buruknya Kualitas Politik Kesehatan Hari Ini - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, March 21, 2020

Bencana Corona dan Buruknya Kualitas Politik Kesehatan Hari Ini


Ahmad Rizal (Direktur Indonesia Justice Monitor)

Terus menyebar. Sampai hari ini Jumat (20/3/2019) pagi jumlah pasien virus corona yang meninggal ada 29 orang. Kematian pasien Corona di Indonesia dilihat dari presentase menjadi 9,39 persen. Jumlah pasien virus corona sampai hari  ini mencapai 309 Orang.

Sebaran pasien Virus Corona dan pasien meninggal dunia adalah sebagai berikut:
1. Jakarta 210 kasus, 13 sembuh, 19 meninggal dunia (naik 2 orang dari hari sebelumnya).
2. Jabar 26 kasus, 3 sembuh, 3 meninggal dunia (naik 2 orang dari hari sebelumnya).
3. Banten 27 kasus, 1 sembuh, 1 meninggal dunia.
4. Jateng 12 kasus, 3 meninggal dunia.
5. Jatim 9 kasus, 1 meninggal dunia.
6. Yogyakarta 5 kasus.
7. Bali 1 kasus, 1 meninggal dunia.
8. Kalbar 2 kasus.
9. Kaltim 3 kasus.
10. Kep riau 3 kasus.
11. Lampung 1 kasus.
12. Riau 2 kasus.
13. Sulut 1 kasus.
14. Sumut 2 kasus, 1 meninggal dunia.
15. Sulta 3 kasus.
16. Sulsel 2 kasus.

Kondisi ini menuntut pemerintah dan masyarakat sigap untuk mencegah dan mengobati. Sebagai orang yang beriman, pada hakikatnya, bencana Allah timpakan agar kita kembali taat kepada Allah dan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bencana virus corona menunjukkan buruknya riayah atau pengelolaan urusan oleh negara. Sebelumnya dalam kebijakan JKN, negara tampak lebih mengedepankan unsur bisnis ketimbang mengelola hak hajat dasar rakyat atas kesehatan.

Siapa yang ingin sakit? Nggak ada. Bagaimana jika rakyat sakit? Pasti jawabnya sama: harga obat murah bahkan gratis, lalu kualitas pelayanan kesehatan terbaik. Namun, melihat politik kesehatan negara ini, kesalahan mendasar itu adalah bahwa JKN merupakan wujud pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang seharusnya ada di pundak pemerintah, dipindahkan ke tangan institusi yang dianggap berkemampuan lebih tinggi dalam membiayai kesehatan (BPJS Kesehatan)  melalui mekanisme asuransi sosial. Mekanisme inilah yang mewajibkan pembayaran iuran rutin (premi) agar peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan yang merupakan hak setiap orang. Maka bisa dipastikan ruh pengelolaannya adalah untung rugi, bukan pelayanan.

Bercermin dari wabah corona hari ini, hendaknya pemerintah introspeksi diri. Program JKN tidak akan bisa memberikan jaminan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat. JKN justru membenarkan lembaga asuransi memberikan layanan kesehatan massal dengan kualitas seadanya bagi rakyat miskin. JKN juga  menjadi saluran resmi komersialisasi layanan kesehatan oleh perusahaan asuransi yang dipaksakan melalui undang-undang. 

Pandangan Islam dalam jaminan kesehatan sangat bertolak belakang dengan pandangan ekonomi neoliberalisme tersebut. Dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk dalam urusan kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab Imam atau Khalifah (Kepala Negara Islam) untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:

فَاْلأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Di antara tanggung jawab Imam atau Khalifah adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (primer) bagi rakyatnya secara keseluruhan. Yang termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar bagi rakyat adalah kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

مَنْ أَصْبَحَ آمِناً فِي سِرْبِه، مُعَافىِ فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيا بِحَذَافِيْرِهَا

Siapa saja yang saat memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya, sehat badannya dan tersedia bahan makanan di hari itu, dia seolah-olah telah memiliki dunia semuanya (HR al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam hadis tersebut ditunjukkan bahwa keamanan dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan primer atau dasar sebagaimana makanan. Dengan demikian keamanan dan kesehatan masuk dalam kategori kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat, menurut pandangan Islam.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here