Bencana Wabah Melanda, Di Tengah Kekeliruan Kebijakan BPJS - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, March 21, 2020

Bencana Wabah Melanda, Di Tengah Kekeliruan Kebijakan BPJS

(Sebuah Perspektif Kritis) 

Aji Salam (ASSALIM Jatim)

Situasi swdang menunjukkan waspada pandemi global corona. Jumlah kasus positif Covid-19 yang disebabkan infeksi virus corona jenis hari terus bertambah hingga hari ini, Jumat (20/3/2020). Dikutip dari John Hopkins University, jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 242.713 kasus tersebar di seluruh dunia. Sementara, sebanyak 9.867 orang meninggal dunia, dan 84.962 orang sembuh.

Kondisi darurat virus ini menuntut pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyatnya.  Sebab hakikatnya jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat adalah tanggung jawab negara. Dalam pandangan Islam wajib diberikan secara gratis (cuma-cuma), alias tidak membayar sama sekali. Negara tidak boleh membebani rakyatnya untuk membayar kebutuhan layanan kesehatannya. Namun mampukah hari ini terwujud? Jawabnya tidak.

Sebab pemerintah mengadopsi kebijakan JKN dan BPJS. BPJS sesungguhnya merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang merupakan amanat dari UU yang sudah ada sebelumnya, yaitu No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). UU BPJS ini ini menetapkan ada dua jenis layanan BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014.

Dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, disebutkan pembiayaan JKN berasal dari iuran rakyat yang mengikuti prinsip asuransi sosial yang sifatnya wajib. Dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN pasal 19 ayat 1 disebutkan: Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Dalam pasal 1 butir ke-3 UU No 40 Tahun 2004 disebutkan: Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang sifatnya wajib.

Dengan demikian BPJS memiliki kewenangan untuk mengambil iuran secara paksa kepada rakyat dalam setiap bulannya, dengan masa pungutan yang berlaku seumur hidupnya. Uang yang diambil tersebut juga tidak akan dikembalikan. Pengembaliannya hanyalah dalam bentuk layanan kesehatan yang mengikuti standar BPJS, yaitu pada saat sakit saja.

Konsekuensinya, jika rakyat tidak mau membayar maka akan dihukum oleh negara dengan sanksi, berupa denda sebesar 2% dan sanksi yang lain, yaitu tidak akan mendapat pelayanan publik, seperti untuk mengurus sertifikat tanah, mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), mengurus ijin usaha, dsb. (Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan, Jakarta: Kemenkes RI, 2013).

Dengan melihat konsep di atas, kita tentu layak bertanya: apakah konsep yang mendasari keberadaan BPJS di atas layak disebut sebagai konsep jaminan kesehatan oleh negara? Bukankah yang berlaku adalah sebaliknya, yaitu rakyatlah yang menjamin kesehatan dirinya, melalui iuran yang wajib selalu dibayarkan kepada BPJS dalam setiap bulannya?

Dengan demikian konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mendasari BPJS di atas sesungguhnya adalah konsep yang mengelabuhi rakyat Indonesia. Jika konsep BPJS itu dapat menipu rakyat, mengapa konsep tersebut tetap dipaksakan berlaku di Indonesia?

Jawabannya, karena konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digunakan oleh BPJS itu sesungguhnya berasal berasal dari WTO (Word Trade Organization), yaitu institusi perdagangan global bentukan Barat, pimpinan Amerika Serikat, yang wajib memasukkan layanan kesehatan sebagai salah satu kesepakatan perdagangan global, yang disebut dengan GATS (General Agreements Trade in Services) tahun 1994.

Dengan kata lain, konsep yang melandasi lahirnya BPJS tersebut sesungguhnya muncul dari pandangan sistem ekonomi kapitalisme ala Barat. Sistem ekonomi ini memiliki pandangan bahwa penataan ekonomi yang 'baik' adalah jika negara atau pemerintah tidak ikut campur dalam pengelolaan ekonomi. Semakin sedikit peran pemerintah dalam mengelola ekonomi maka negara itu akan semakin efisien dan efektif ekonominya (Samuelson, 1999).

Dalam sistem ekonomi ini, aktivitas ekonomi semuanya akan digerakkan oleh sektor swasta. Lantas apa kekuatan yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi swasta ini? Yang akan menggerakkan adalah kekuatan mekanisme pasar, yaitu adanya the invisible hands (tangan-tangan yang tidak kelihatan), yang akan senantiasa mengatur titik temu antara kekuatan pernawaran (supply) dan permintaan (demand) secara otomatis, agar senantiasa menuju ke arah keseimbangan ekonomi (Deliarnov, 1997).

Konsep seperti inilah yang selanjutnya mendasari kelahiran BPJS. Negara tidak perlu mengurus langsung kebutuhan layanan kesehatan rakyatnya. Permintaan kebutuhan akan layanan kesehatan (demand) dari rakyat dengan sendirinya akan memunculkan penawaran (supply) pelayanan kesehatan oleh sektor swasta. Dalam hal ini, BPJS-lah yang akan berperan sebagai pihak swasta, yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, untuk menjalankan 'bisnis' asuransi kesehatan kepada rakyatnya.

Dengan kata lain, JKN pada dasarnya adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang asalnya ada di pundak Pemerintah ke pundak institusi yang dianggap berkemampuan lebih tinggi dalam membiayai kesehatan atas nama peserta jaminan sosial. Institusi tersebut adalah BPJS, yang dikenal dengan corak layanan kesehatan ala ekonomi neoliberalisme.

Konsep JKN ala Barat itu akhirnya menyusup ke Indonesia dan menjelma dalam bentuk UU SJSN (2004) dan BPJS (tahun 2011). Semua itu terjadi lantaran Pemerintah Indonesia dipaksa oleh Barat untuk mengadopsi dan melaksanakannya, melalui program yang disebut Structural Adjusment Program (program penyesuaian struktural) melalui LoI (Letter of Intent) antara Pemerintah Indonesia dengan IMF pada saat Indonesia berupaya mengatasi krisis tahun 1998 yang lalu.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here