BERAPA LAMA HARUS MENUNGGU LOCKDOWN? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, March 29, 2020

BERAPA LAMA HARUS MENUNGGU LOCKDOWN?

Aminudin Syuhadak
LANSKAP

Setelah banyak pihak menyerukan kepada pemerintah agar memberlakukan lockdown untuk penanganan terhadap wabah Covid-19 akibat virus Corona, kali ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) ikut menyuarakan aspirasi tersebut. MUI mengajukan enam usulan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit, salah satunya lockdown total secara nasional. (Tempo.co, 29/ 03/ 2020)

Seruan MUI ini semakin menguatkan seruan lockdown dari masyarakat, namun pemerintah nampaknya belum juga berani mengambil keputusan tersebut. Padahal sudah banyak pemda yang memberlakukan lockdown lokal di wilayahnya karena melihat betapa urgensinya langkah ini dalam memutus rantai penularan covid-19. Alih-alih men-support keputusan daerah tersebut pemerintah pusat justru mempersoalkan dan menganulirnya, seperti yang terjadi Tegal ataupun di Papua tempo hari.

Patut dipertanyakan memang sikap pemerintah ini. Padahal keputusan lockdown sebenarnya sudah selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut dijelaskan  bahwa yang dimaksud kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Pasal 1).

Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpote menyebar lintas wilayah atau lintas negara (pasal 2).

Dengan fakta yang ada hari ini maka penyebaran virus corona dapat dikategorikan sebagai penyebaran penyakit menular yang dapat memicu adanya kedaruratan kesehatan masyarakat. Apalagi WHO sendiri sudah mengatakan wabah coronavirus ini sebagai pandemi. Per Hari ini (29/03) pun di Indonesia sudah ada 1.285 orang yang positif tertular covid-19 dengan 114 orang meninggal.

Tentu menjadi pertanyaan publik mengapa pemerintah pusat masih enggan menjalankan amanah UU yang menjadi kewajibannya?Menjadi wajar pula jika publik mengritisi keengganan pemerintah memberlakukan lockdown diduga karena terhambat kemampuan anggaran untuk menjalankan kewajiban yang diamanahkan UU tersebut.

Sebagaimana disebut pada Pasal 8 UU 6/2018 yang isinya menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Diperkuat lagi pada pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Tentu akan memerlukan anggaran yang tidak kecil, tapi bagaimanapun itu tetap menjadi kewajiban pemerintah demi menyelamatkan nyawa rakyatnya. Bukankah pemerintah baru-baru ini sanggup menggelontorkan 300T rupiah untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah? Maka apa yang menghalangi untuk mengeluarkan anggaran yang sama untuk menyelamatkan rakyatnya?

Jikapun tak ada lagi pos anggaran pemerintah masih bisa melakukan realokasi anggaran dari pos-pos lain? Seperti dana perjalanan dinas, gaji stafsus yang fantastis, atau gaji punggawa BPIP yang juga Tak jelas agendanya, atau realokasi seluruh atau sebagian anggaran infrastruktur untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Sangat menarik seperti tertera pada poin ketiga usulan MUI di atas, yaitu pemerintah diminta menunda penggunaan anggaran 2020 untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur lalu dialokasikan bagi pemulihan perekonomian nasional.
https://nasional.tempo.co/read/1325248/cegah-corona-mui-usulkan-total-lockdown-pakai-dana-ibu-kota-baru/full?view=ok

Rekomendasi MUI ini sangat rasional, dan sebaliknya sangat irrasional jika rezim Jokowi tak mau mengambil opsi tersebut untuk menjamin hidup rakyat yang telah memilihnya sebagai pemimpin. Maka, lockdown atau tidak, akan membuka mata publik tentang seberapa besar kemauan dan kemampuan rezim ini dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada rakyat. We'll see it soon.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here