Demokrasi Yang Hipokrit - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, March 13, 2020

Demokrasi Yang Hipokrit


Hadi Sasongko (Direktur POROS)

Ada yang berpendapay bahwa demokrasi sejatinya adalah sistem korup yang melahirkan banyak perilaku munafik. Pasalnya, sejak awal politik demokrasi adalah politik transaksional. Dalam politik transaksional, kepentingan tentu menjadi faktor utama. Karena itu tidak aneh, selama sesuai dengan kepentingan—seperti keuntungan ekonomi, meraih jabatan, mempertahankan dan mengamankan kekuasaan—para aktor politik akan mengorbankan idealisme, termasuk prinsip-prinsip agama. Akibatnya juga tidak aneh: mereka menjadi orang-orang munafik.

Setelah terpilih sebagai penguasa, misalnya, mereka jahat dan zalim kepada rakyat dengan mengeluarkan banyak kebijakan yang merugikan rakyat; misalnya dengan terus-menerus menaikkan harga BBM dan tarif listrik, membebani rakyat dengan ragam pajak, menjual sumberdaya alam milik rakyat, dll. Padahal sebelum berkuasa, khususnya pada masa-masa kampanye Pemilu, mereka mencitrakan diri sebagai pembela wong cilik dan mencintai rakyat.

Bila dicermati, demokrasi sejatinya berpangkal pada sekularisme. Sekularisme inilah yang menjadi biang masalah munculnya berbagai perilaku munafik. Pasalnya, sekularisme sejak awal menolak campur tangan Tuhan (baca: agama). Dalam konteks Islam, sekularisme jelas merupakan sebuah keyakinan dan sikap nifâq. Akibatnya, sekularisme telah melahirkan orang-orang munafik, khususnya di kalangan penguasa/pejabat maupun wakil rakyat. Bukankah munafik namanya, mengaku Muslim tetapi tidak mau diatur dengan syariah Islam? Bukankah munafik namanya, mengaku hamba Allah SWT, tetapi menolak aturan-aturan-Nya? Bukankah munafik namanya, mengklaim al-Quran sebagai pedoman hidup, tetapi hukum-hukumnya dicampakkan? Bukankah munafik namanya, mengaku Muslim, tetapi mendukung kepemimpinan kafir? Bukankah munafik namanya, mengklaim diri Muslim, tetapi berperilaku korup yang justru diharamkan oleh Islam? Inilah yang terjadi dalam sebuah negara sekular seperti Indonesia saat ini.

Terkait dengan karakter munafik, sebagian ulama membagi orang munafik menjadi dua. Pertama: munafik secara i'tiqadi. Pelakunya pada dasarnya kafir, tetapi berpura-pura atau menampilkan diri sebagai Muslim semata-mata demi menipu Allah SWT (QS an-Nisa' [4]: 142). Bayangkan, Allah SWT saja mereka tipu. Bagaimana dengan rakyat mereka?! Munafik jenis ini ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka (QS an-Nisa' [4]: 145). Mereka inilah musuh dalam selimut. Mereka ini, di dalam hatinya pada hakikatnya mendustakan kitab-kitab Allah dan para malaikat-Nya atau mendustakan salah satu asas Islam (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 8-10).

Kedua: munafik secara 'amali. Pelakunya boleh jadi Muslim, tetapi memiliki sifat-sifat/ciri-ciri orang munafik. Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

«آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»

Ada tiga tanda orang munafik: jika berkata, berdusta; jika berjanji, ingkar; jika dipercaya, khianat (HR al-Bukhari dan Muslim).

Selain itu, dalam salah satu kitabnya, 'Aid Abdullah al-Qarni menyebutkan beberapa sifat kaum munafik yang disebutkan dalam al-Quran, di antaranya: dusta; khianat; ingkar janji; riya (doyan pencitraan); mencela orang-orang taat dan shalih; memperolok-olok al-Quran, as-Sunnah dan Rasulullah saw.; bersumpah palsu; tidak peduli terhadap nasib kaum Muslim; suka menyebarkan kabar bohong (hoax); mencaci-maki kehormatan orang-orang shalih; membuat kerusakan di muka bumi dengan dalih mengadakan perbaikan; tidak ada kesesuaian antara lahiriah dan batiniah; menyuruh kemungkaran dan mencegah kemakrufan; sombong dalam berbicara; menantang Allah SWT dengan terus berbuat dosa; dst.

Selanjutnya, secara normatif, demokrasi bukanlah jalan kebangkitan umat yang dibolehkan di dalam Islam. Secara realitas demokrasi memiliki makna kedaulatan ada di tangan rakyat; legislasi UU diserahkan kepada akal manusia semata. Artinya, hak membuat hukum ada di tangan manusia. Sumber hukum yang dilegislasi pun bukanlah berasal dari al-Quran maupun as-Sunnah. Hal ini menyalahi aturan Islam yang menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya Zat Pencipta sekaligus Pengatur. Dialah satu-satunya Zat Yang berhak menetapkan hukum bagi manusia (QS QS Yusuf [12]: 40). Allah SWT juga telah melarang seorang Muslim untuk menaati hukum selain hukum Islam (QS al-Maidah [5]: 44, 47, dan 49).

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here