Duh, Omnibus Law Yang Kapitalistik Itu... - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, March 10, 2020

Duh, Omnibus Law Yang Kapitalistik Itu...


Yuli Sarwanto (Direktur FAKTA)

Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law menuai protes dari sebagian masyarakat. Harapan Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat disahkannya RUU Omnibus Law, dengan alasan diantaranya bahwa investasi kelak menjadi daya ungkit perekonomian nasional. Sementara menurut data dari BKPM (2019), realisasi investasi dalam negeri dan investasi asing sebesar Rp 200,5 triliun dengan komposisi PMA sebesar Rp 104,9 triliun (52,3%) dan PMDN 95,6 triliun (47,7%) pada Triwulan II tahun 2019.

Apakah omnibus law beepotensi memperkuat cengkeraman sisyem kapitalistik? Selain diragukan mampu membangkitkan perekonomian nasional, sejumlah paket kebijakan via UU Omnibus Law justru dikhawatirkan menjerumuskan Indonesia ke dalam sistem ekonomi liberal.

Banyak kalangan menilai RUU Cipta Kerja ini bagian dari liberalisasi ekonomi dan amat pro asing. Penyerahan sejumlah garapan untuk dikuasai pihak asing justru menyulitkan pengontrolan dan berpotensi mematikan perekonomian dalam negeri.

Asing juga semakin menguasai Indonesia akibat terus membengkaknya utang luar negeri. Sebagai studi kasus, ketika 2016 atau baru dua tahun berkuasa, Jokowi telah berhasil mencatatkan sejarah utang luar negeri Indonesia yang begitu fantastis. Pada 2014 misalnya, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 2.608.78 triliun. Pada 2016 ini, total utang Pemerintah Pusat melesat menjadi Rp 3.263.52 triliun. Ini artinya, utang luar negeri Indonesia pada 2016 melonjak sekitar Rp 750 triliun lebih selama dua tahun pemerintahan Jokowi. Langsung lompat ke 2020, Bank Indonesia, Senin, 17 Februari 2020 merilis jumlah ULN Indonesia tercatat sebesar 404, 3 miliar dolar AS pada akhir 2019. Terdiri dari 202,9 miliar dolarAS utang pemerintah dan bank sentral, sisanya 201,4 miliar dolar AS utang sektor swasta, termasuk BUMN. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,7 persen

Pemerintahan Jokowi juga telah melakukan pinjaman utang ke Cina sebesar 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp 520 triliun untuk refinancing sejumlah proyek insfrastuktur yang sebelumnya didanai tiga Bank BUMN.

Rezim Jokowi yang terlalu sering berutang dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memberikan celah bagi penguasaan aset-aset BUMN oleh pihak asing-aseng. Pemberian utang oleh Cina kepada Indonesia tentu tidak gratis. Pasalnya, selain harus membayar bunga, utang tersebut juga mensyaratkan berbagai hal. Dalam perjanjian tersebut, antara lain disyaratkan bahwa BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut harus bekerjasama dengan BUMN milik Cina.

Cina secara aktif melakukan investasi dan memberikan pinjaman terutama di negara-negara berkembang yang kaya sumberdaya alam seperti di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Salah satu strategi yang ditempuh Cina untuk memperluas sayap bisnisnya adalah mencontek strategi negara-negara maju seperti AS dan Jepang yang memberikan bantuan hibah dan utang secara bilateral dan melalui lembaga-lembaga multilateral yang mereka kuasai, seperti World Bank dan Asia Development Bank.

Saat ini bentuk bantuan yang diberikan Cina kepada negara mitranya yaitu: hibah, pinjaman tanpa bunga dan pinjaman konsesi atau kredit ‘lunak’. Sebagian besar dari bantuan tersebut dalam bentuk bantuan proyek. Jika hibah dan utang tanpa bunga berasal dari budget pemerintah, maka utang dengan bunga dan konsesi berasal dari bank-bank BUMN seperti CDB, ICBC dan Export-Import Bank of China. Meskipun demikian, bank-bank tersebut sejatinya merupakan kendaraan pemerintah dalam hal ini Partai Komunis Cina dalam menjalankan strategi politik dan ekonominya. Adapun secara teknis proyek-proyek di negara pengutang ditopang oleh BUMN Cina lainnya. Dalam hal pertambangan di Afrika, misalnya, China’s National Overseas Oil Company (CNOOC), China National Petroleum Corporation (CNPC), and the China Petrochemical Company (SINOPEC) menjadi pemain utama.

Pepatah ‘tidak ada makan siang gratis’ tentu berlaku pada utang-utang yang diberikan Cina. Pinjaman yang diberikan diikat dengan berbagai syarat seperti adanya jaminan dalam bentuk aset, adanya imbal hasil seperti ekspor komoditas tertentu ke Cina hingga kewajiban negara pengutang agar pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari Cina. Mengutip riset yang diterbitkan oleh Rand Corporation, China’s Foreign Aid and Government-Sponsored Investment Activities, disebutkan bahwa utang yang diberikan oleh Cina mensyaratkan minimal 50 persen dari pinjaman tersebut terkait dengan pembelian barang dari Cina.

Salah satu contoh nyata dari hal itu adalah klausul pemberian utang oleh Cina untuk pembangunan proyek infrastruktur di negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa utang yang diberikan akan digunakan untuk mendukung pelaku usaha Cina dalam membangun infrastuktur seperti energi, jalan, telekomunikasi, pelabuhan, tambang dan lain-lain. Proyek yang memenuhi syarat adalah yang memiliki "elemen Cina", yakni peralatan atau jasa yang diberikan oleh pihak Cina tidak boleh kurang dari 60% dari total investasi. Adapun jumlah kredit yang diberikan Cina untuk setiap proyek, maksimal 70% dari total kebutuhan investasi. Selain itu, organisasi dan perusahaan Cina didorong untuk berinvestasi pada proyek-proyek tersebut.

Dalam kasus pembangunan telekomunikasi di Afrika, pinjaman yang diberikan oleh China Exim Bank, CDB dan China-Afrika Development Fund kepada Pemerintah Afrika disertai syarat agar peralatan telekomunikasi dan infrastrukturnya berasal dari Cina. Hal serupa terjadi di sektor energi; kredit yang ditawarkan oleh Cina untuk pembangunan infrastruktur ditukar dengan minyak.

Hal yang sama juga berlaku bagi Indonesia. Selain harus membayar bunga yang relatif tinggi, juga disyaratkan agar BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut yang dibiayai oleh utang dari Cina harus bekerjasama dengan BUMN negara itu (thejakartapost, 3/7/2015). Dalam kasus pinjaman dari CDB kepada tiga bank BUMN di atas, diakui oleh Dirut BRI dan Mandiri bahwa utang yang mereka tandatangani baru akan cair jika proyek-poyek yang akan didanai oleh bank-bank tersebut mendapat persetujuan CDB (Bisnis Indonesia, 29/9/15). Dengan kata lain, penggunaan utang itu harus sesuai dengan kepentingan Cina.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur di negara ini, kehadiran dan peran perusahaan-perusahaan Cina menjadi sangat dominan mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa hingga konstruksi (engineering, procurement, construction[EPC]). Membanjirnya barang-barang yang terkait dengan konstruksi infrastruktur seperti mesin-mesin dan baja serta pekerja ahli hingga buruh kasar dari Cina merupakan konsekuensi dari pemberian utang tersebut. Padahal sebagian besar dari barang dan jasa tersebut sejatinya amat melimpah di negara ini.


Selain oleh tingginya motif politik dan ekonomi dari Cina, faktor penarik datangnya investasi Cina ke negara ini adalah mentalitas Pemerintah Indonesia yang hingga saat ini tidak berubah: bergantung pada kekuatan asing untuk membangun negara ini.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here