Keadilan Untuk Ahmad Khozinudin, Tolak Kriminalisasi! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, March 2, 2020

Keadilan Untuk Ahmad Khozinudin, Tolak Kriminalisasi!



Abu Inas (Tabayyun Center)
Keadilan adalah kebutuhan setiap manusia. Namun harapan itu akan hilang bila penegak keadilan tak memfungsikan dirinya sebagai pengadil, yang bertindak adil, dan tidak memihak. Inilah yang tampak ketika penegak hukum memperlakukan kalangan Islam yang dianggap berseberangan dengan penguasa. Dengan kasat mata, aparat penegak hukum condong kepada kepentingan rezim.

Maka, ketika ada pelaporan terhadap tokoh umat Islam, kepolisian begitu sigap memprosesnya. Sebaliknya, laporan yang datang dari kalangan Islam bagi orang-orang yang menghina Islam tak diproses atau kalau pun diproses begitu lambat. Kesan sangat kuat bahwa aparat penegak hukum menjadi alat kekuasaan tak bisa dihindari. Masyarakat sudah sangat mengerti, apalagi dengan berkembangnya media sosial. Jejak digital tak bisa dihapus. Fenomena yang terjadi ini pun bukan sebuah kebetulan. Tokoh Islam dikriminalkan, tokoh pendukung rezim diselamatkan.

Umat Islam masih menyimpan daftar mereka yang menghina dan menistakan Islam dan tokoh Islam. Para penista ini masih berkeliaran dan malah memproduksi bahan kampanye untuk petahana. Kasus Habib Bahar bin Smith menjadi sebuah catatan. Ia berceramah dua tahun lalu. Videonya sudah viral. Ceramahnya lugas dengan kritik pedas kepada rezim penguasa. Eh, sekarang dikriminalisasi. Diperiksa segera dan langsung jadi tersangka. Lagi-lagi kaum Muslim bertanya, ke mana kasus Victor Laiskodat, Ade Armando, Deny Siregar, Abu Janda, dan Cornelis? Apakah mereka kebal hukum? Kepolisian tak pernah menjelaskan ini kepada rakyat. Bukankah mereka itu sebenarnya dibayar oleh rakyat?

Sekarang kasus Ahmad Khozinudin, yang mendapat tudingan menyebar berita atau pemberitaan bohong disebabkan karena ketua LBH Pelita Umat tersebut mengunggah artikel di laman Facebook milik pribadinya, yang pada pokoknya mengkritisi Kasus Korupsi Jiwasraya, mempertanyakan peranan Jokowi dalam kasus tersebut, menyoal perlawanan SBY dalam kasus korupsi Jiwasraya, mengkritisi soal bantuan ormas sebesar 1,5 T, mengkritisi Pancasila tertolak dan mengunggah artikel tentang Khilafah ala TV One. Padahal, aktivitas dimaksud bukanlah tindakan yang terkategori menyebar berita atau pemberitahuan bohong melainkan menyampaikan pendapat dalam bentuk artikel dilengkapi dengan fakta, analisis, kemungkinan-kemungkinan dan kesimpulannya.

Namun ia ditetapkan sebagai tersangka sehubungan Tindak Pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau pasal 207 KUHP. Namun jika kita memperhatikan seluruh fakta-fakta yang berkaitan dengan kasusnya, kuat dugaan proses hukum terhadap Ketua LBH Pelita Umat bukan murni penegakan hukum, tetapi lebih kepada proses politik menggunakan sarana hukum melalui tindakan kriminalisasi untuk menekan atau membungkam Ketua LBH Pelita Umat yang selama ini dikenal Vocal dan kritis terhadap rezim.

Tindakan menghalangi dan memusuhi dakwah Islam, termasuk mengkriminalisasi dan mempersekusi dai-dainya, adalah perilaku zalim. Kezaliman itu sangat sangat berbahaya bagi umat manusia. Apalagi bila pelakunya adalah pemimpin/penguasa melalui berbagai kebijakan, peraturan, hukum dan undang-undang yang mereka keluarkan.
Rasul SAW pun memberitahukan ancaman kepada siapa saja yang mendukung penguasa zalim dengan sabdanya: Akan ada sepeninggal aku nanti para pemimpin. Siapa saja yang menemui mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman mereka, maka dia bukan bagian dariku; aku pun bukan bagian dari dirinya dan dia tidak akan menemuiku di telaga surga (HR at-Tirmidzi). Karena itu kaum Muslim harus tetap berpihak pada kebenaran dan keadilan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here