Khilafah, Satu Solusi Alternatif Di Tengah Wabah - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, March 27, 2020

Khilafah, Satu Solusi Alternatif Di Tengah Wabah


M. Firdaus (Direktur FORKEI)

Jumlah pasien corona dalam hitungan 24 jam terus bertambah lebih dari 58.000 kasus. Kemarin Kamis (26/3/2020) pukul 15.56 WIB, jumlah terinfeksi adalah 473.137 kasus. Hari ini, Jumat (27/3/2020) hingga pukul 09.35 WIB, jumlah terkonfirmasi menjadi 531.864 kasus. Untuk Indonesia, jumlah pasien positif terinfeksi virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah menjadi 893 orang hingga Kamis (26/3). Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 78 orang dan sembuh 35 orang.

Pemerintah diminta untuk sigap membuat kebijakan yang komperehensip, diantara opsi yang ditawarkan berbagai pihak adalah adalah kebijakan lockdown. Namun tampaknya dampak ekonomi cukup dipertimbangkan pemerintah yaitu faktor D, alias Duit. Mengingat APBN hari ini dianggap tidak mampu untuk menanggung biaya kebijakan lockdown. Karena rakyat adalah manusia. Manusia butuh pemenuhan kebutuhan primer, sekunder selanjutnya tersier.

Dalam Perspektif

Tiap individu rakyat, di manapun dia hidup; apakah di dalam Negara Khilafah atau negara kafir, mempunyai kebutuhan yang sama. Kebutuhan akan sandang, papan, pangan, juga kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Kebutuhan-kebutuhan ini dimiliki oleh tiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim;  pria maupun wanita. Karena itu, kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar tiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Bahkan, terpenuhi dan tidaknya kebutuhan-kebutuhan dasar ini juga bisa menjadi indikator, apakah kehidupan rakyat negara tersebut bisa dikatakan sejahtera atau tidak.

Hanya saja, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan - kebutuhan dasar ini, Islam mempunyai mekanisme dan sistem. Mekanisme dan sistem ini kemudian diimplementasikan dengan konsisten, baik oleh individu, masyarakat maupun negara, sehingga kemakmuran yang dicita-citakan itu pun benar-benar terwujud.

Mekanisme Ringkas

Memang benar, bahwa seluruh kebutuhan dasar tiap rakyat negara Khilafah dijamin oleh Islam, di mana setiap orang dipastikan bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, satu per satu. Karena itu, jaminan ini telah ditetapkan oleh Islam sebagai kebijakan ekonomi (economic policy) negara Khilafah, baik dalam bentuk mekanisme ekonomi maupun non-ekonomi. Kebijakan itu, antara lain:

- Negara mewajibkan setiap laki-laki, baligh, berakal dan mampu untuk bekerja. Dengan bekerja, dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, baik sandang, papan maupun pangan. Dengan bekerja, dia bisa memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jika dia telah bekerja, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia harus tetap berusaha melipatgandakan usahanya, hingga seluruh kebutuhan dasarnya itu bisa terpenuhi.

- Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya, jika dia termasuk orang yang wajib bekerja dan mampu. Bisa dengan memberikan sebidang tanah pertanian untuk bertani, bagi yang tidak mempunyai tanah. Bisa dengan memberikan modal pertanian, bagi yang mempunyai tanah, tetapi tidak mempunyai modal. Bisa juga memberikan modal usaha, bagi yang mempunyai kemampuan, tetapi tidak mempunyai modal. Bisa juga memberikan pelatihan dan pembinaan, sehingga dia bisa mengelola hartanya dengan benar, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekundernya dengan baik. Termasuk pelatihan ketrampilan dan skill yang dibutuhkan, baik di dunia industri, bisnis, jasa maupun perdagangan.

- Jika faktor yang pertama dan kedua di atas, yang nota bene merupakan mekanisme ekonomi, tidak berjalan, maka negara Khilafah bisa menempuh mekanisme non-ekonomi. Khususnya bagi anak-anak telantar, orang cacat, orang tua renta dan kaum perempuan yang tidak mempunyai keluarga. Terhadap mereka, negara akan mendorong orang-orang kaya yang berdekatan dengan mereka untuk membantu mereka, bisa melalui skema sedekah, zakat dan infak. Jika ini tidak ada, maka negara akan memberikan jaminan hidup secara rutin per bulan, sehingga mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan sekundernya dengan baik.

- Mekanisme non-ekonomi yang tidak kalah pentingnya adalah punishment. Bagi tiap laki-laki, baligh, berakal dan mampu bekerja, tetapi tidak bekerja, atau bekerja dengan bermalas-malasan, maka negara akan menjatuhkan sanksi, dalam bentuk ta'zir. Demikian juga, bagi setiap individu yang berkewajiban menanggung keluarganya, tetapi tidak melakukan tanggung jawab tersebut dengan baik dan benar, maka negara pun akan menjatuhkan sanksi. Begitu juga, ketika ada orang kaya yang berkewajiban untuk membantu tetangganya, tetapi abai terhadap kewajiban tersebut, maka negara bisa memberikan peringatan kepada mereka. Termasuk, ketika negaranya sendiri lalai dalam mengurus kebutuhan rakyatnya, maka para pemangku negara harus diingatkan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here