Menolak Segala Upaya Kriminalisasi Terhadap Ahmad Khozinudin! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, March 2, 2020

Menolak Segala Upaya Kriminalisasi Terhadap Ahmad Khozinudin!



Agung Wisnuwardana - Divisi Penggalangan Aspirasi Publik IJM (Indonesia Justice Monitor)
Ahmad Khozinudin, SH, Ketua LBH Pelita Umat ditetapkan tersangka sehubungan Tindak Pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau pasal 207 KUHP.
Namun pasal 207 KUHP tersebut adalah delik pidana  tentang menghina penguasa, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, MK dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait pemberlakuan Pasal 207 KUHP, penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Sementara dalam kasus a quo, tidak ada pengaduan dari penguasa (dalam hal ini Jokowi atau pejabat lainnya) yang merasa dihina. Proses pidana terhadap Ketua LBH Pelita Umat diketahui berdasarkan laporan internal Kepolisian. Ini aneh!
Berbeda dengan kepala BPIP Yudian Wahyudi membuat statement kontroversi “Musuh Terbesar Pancasila adalah Agama” yang kemudian diralat, padahal beritanya telah  menimbulkan  kegaduhan seluruh pelosok negeri. Namun, penyidik kepolisian Direktorat Pidana Siber Mabes Polri tidak juga menyidik perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan apa yang dilakukan oleh ketua LBH Pelita Umat tidak menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Hingga hari ini, tidak ada berita atau kabar kegaduhan ditengah masyarakat akibat ulah Ketua LBH Pelita Umat.
Kriminalisasi itu tindakan yang bukan terkategori kejahatan tapi dipaksa menjadi delik pidana. Problem kriminalisasi adalah problem yang berpotensi bisa menimpa siapa saja. Ini menambah beban baru di tengah keterhimpitan itu rakyat harus menanggung beban utang luar negeri yang terus membumbung tinggi. Kran utang berbunga ini harus menjadi tanggungan rakyat, padahal rakyat tak merasakan dampak penggunaan utang itu.
Terkait kasus yang menimpa Ahmad Khozinudin, SH., kita bisa lihat secara prosedur dan substansi. Secara prosedur, hukum tidak diterapkan secara seimbang, tetapi tebang pilih. Tajam kepada tokoh kontra rezim, namun tumpul kepada para penista agama yang pro rezim. Secara substansi, kasus sumir para ulama dan tokoh Islam dipaksakan cepat naik status tersangka. HRS kasusnya sangat sumir, tapi terus diburu. Gus Nur, kasus di Polda Jatim juga sangat sumir, tapi naik pangkat menjadi tersangka. Sementara substansi kasus Victor laiskodat, Busukma, Abu Janda dll yang jelas delik pidana, tapi diabaikan. Jelas bahaya ini juga, jika hukum menjadi alat kekuasaan akan hilang keadilan dan kepastian hukum.
Bahaya sekali jika hukum dijadikan alat kekuasaan, karena hal ini akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat. Pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan hukum merupakan salah satu alat untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial. Itu sebabnya pemerintah tak boleh melakukan politisasi hukum. Adanya standar ganda dalam bidang penegakkan hukum bisa mengancam kohesi sosial. Penegak hukum (advokat, polisi, jaksa, hakim) tidak boleh sebagai alat, hukum juga tidak boleh menjadi alat, tidak boleh ada kekuasaan, di situlah profesionalisme. Penegak hukum adalah orang-orang yang hanya patuh pada hukum, pada aturan, bukan justru pada atasan atau kekuasaan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here