Menyoal Ketahanan Pangan Di Situasi Pandemi Global - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, March 18, 2020

Menyoal Ketahanan Pangan Di Situasi Pandemi Global


Eko Susanto (Direktur BARA)

Pemerintah melalui BNPB menyatakan memperpanjang masa darurat wabah virus corona hingga 29 Mei 2020. Keputusan ini memicu sejumlah kekhawatiran akan akses rakyat terhadap bahan kebutuhan, pangan maupun nonpangan seperti obat-obatan.

Menilik problem kerentanan krisis pangan di negeri ini, masalah ketahanan pangan di Indonesia memiliki dua dimensi kepentingan, yakni bagaimana agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan di sisi lain bagaimana kesejahteraan petani dapat terlindungi.  Hampir setiap tahun, kita disibukkan dengan pro-kontra impor bahan pangan, mulai dari beras, daging sapi, kedelai, hingga bawang merah.

Ada bayak persoalan yang menyebabkan hal itu terjadi.  Salah satunya, data yang digunakan untuk membuat kebijakan yang bersumber dari instansi resmi negara seringkali tidak sinkron satu sama lain. Apalagi pada tataran perumusan dan eksekusi kebijakannya di lapangan.

Ada indikasi oligopoli pada struktur pasar beras. Para mafia beras bekerja dibalik kelangkaan beras di pasar. Saat harga pangan internasional murah, para mafia ini menimbun beras hingga ada kelangkaan di pasar yg dapat menjadi alasan pemerintah untuk impor. Di sini, peran dan kontrol pemerintah dinilai kurang memadai.

Berbeda dengan kapitalisme, dalam Islam, negara akan menjamin harga pangan pasar yang benar-benar alami dan adil. Khalifah akan melakukan kebijakan politik agar harga pangan senantiasa alami dan dapat dengan mudah diakases oleh kebanyakan masyarakat.

Salah satunya adalah dengan menjamin ketersediaan supply. Bukan dengan mematok harga. Karena mematok harga pasar diharamkan dalam Islam.

Anas ra. menceritakan:

غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا.فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ »

Harga meroket pada masa Rasulullah saw lalu mereka (para sahabat) berkata: "ya Rasulullah patoklah harga untuk kami". Maka Beliau bersabda: "sesungguhnya Allahlah yang Maha Menentukan Harga, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi Rezki dan aku sungguh ingin menjumpai Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta (HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Dawud, ad-Darimi, Ahmad)

Praktek politik pengendalian supply pernah dicontohkan oleh Umar bin al-Khaththab ra.

Pada waktu tahun paceklik dan Hijaz dilanda kekeringan, Umar bin al-Khaththab ra menulis surat kepada walinya di Mesir Amru bin al–'Ash tentang kondisi pangan di Madinah dan memerintahkannya untuk mengirimkan pasokan.

Lalu Amru membalas surat tersebut, "Saya akan mengirimkan unta-unta yang penuh muatan bahan makanan, yang "kepalanya" ada di hadapan Anda (di Madinah) dan dan ekornya masih dihadapan saya (Mesir) dan aku lagi mencari jalan untuk mengangkutnya dari laut".

Negara juga harus melarang perserikatan/asosiasi produsen, konsumen atau pedagang yang melakukan kesepakatan, kolusi atau persekongkolan untuk mengatur dan mengendalikan harga atau perdagangan, misalnya membuat kesepakatan harga jual minimal. Hal itu berdasarkan sabda Rasul saw:

« مَنْ دَخَلَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

Siapa saja yang turut campur (melakukan intervensi) dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan haga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak (HR Ahmad, al-Baihaqi, ath-Thabarani)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here