Om.. Om... Omnibus Law! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, March 13, 2020

Om.. Om... Omnibus Law!


Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

Ya, Omnibus law. Omnibus Law dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Sebuah inisiatif pemerintah untuk menyederhakan berbagai peraturan. Terobosan ini menuai reaksi keeas dari 'arus bawah', ini wajar mengingat upaya perubahan kebijakan yang mengadopsi prinsip hukum yang dianggap sama sekali asing dalam kaidah pembentukan perundang-undangan di Indonesia pada UU No 15 tahun 2019 tentang perubahan UU No 12 tahun 2011.

Dalam defenisinya Omnibus law sebagai UU yang oleh pemerintah di defenisikan sebagai Undang-undang yang memiliki muatan lebih dari satu peraturan dengan mengadopsi prinsip hukum yang diberlakukan di Amerika serikat, Australia dan Vietnam. UU ini akan menggabungkan semua kepentingan tematik yang dianggap berhubungan untuk merubah maksud dari UU sebelumnya. Pengertian ini sama sekali tidak berhubungan dengan prinsip UU kita yang melandaskan pada UU 1945 dan tata pembentukan yang memerlukan naskah akademik yang menyeluruh ketika merumuskannya. Tentu dalam hal ini kita sebagai rakyat tidak pernah tahu apa yang menjadi Kepentingan negara mengadakan RUU ini, karena secara Falsafah, Sosiologis apa lagi Yuridis RUU ini di paksakan lahir demi kepentingan Investasi alih-alih kepentingan Rakyat dan kebutuhan Hukum di tengah-tengah rakyat seperti amanat UU pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 11 tentang naskah akademik itu sendiri.

Omnibus Law hari ini ditentang dari sebagian elemen buruh. RUU Cipta Kerja khususnya, dianggap merugikan kaum buruh, karena dianggap tidak pro buruh. Namun bila kita lihat lebih teliti, akar dari problem perburuhan adalah konsep Freedom of Ownership alias kebebasan berpemilikan dalam ekeonomi kapitalis yang dikembangkan dan dijajakan oleh Barat. Konsep ini meniscayakan adanya rekrutmen tenaga kerja dalam jumlah besar dan mengeksploitasinya di berbagai sektor strategis. Sudah jadi sifat kaum kapitalis untuk mengeluarkan modal kecil dan mendapat keuntungan besar.

Ada beberapa hal yang bias kita cermati terkait hal ini. Pertama, sektor-sektor besar yang digarap akhirnya memerlukan jumlah SDM yang juga besar. Namun demikian, untuk memberikan buruh kompensasi berupa gaji yang tinggi juga tak mungkin karena akan mengurangi pemasukan bagi pemilik perusahaan.

Akar masalah yang kedua, bahwa seluruh kebutuhan hidup sang buruh beserta keluarganya dalam berbagai urusan, sudah terlanjur tergantung pada gaji atau penghasilan yang didapat dari pekerjaan di perusahaan tadi. Sementara, seperti disebut sebelumnya, memberi gaji tinggi untuk seluruh buruh, bagi pemilik perusahaan juga tidak memungkinkan.

Dari sudut pandang yang lebih ideologis, problem perburuhan juga kerap terjadi dikarenakan adanya kelas-kelas ekonomi yang diusung oleh kaum Sosialis-Komunis sebagai antithesis dari Kapitalisme. Pembagian kelas ini tentu akan melahirkan sentimen tersendiri.

Disamping itu semangat Omnibus Law adalah semangat liberalisasi investasi. Ini berbahaya. Dalam konsep Islam, jelas ada larangan segala bentuk privatisasi Sumber Daya Alam. Sehingga dalam konteks penguasaan SDA, tidak mungkin ada perusahaan swasta yang melakukan eksploitasi SDA, yang selanjutnya mempekerjakan buruh secara besar-besaran. Memang perusahaan milik negara yang bergerak di sektor ini juga melakukan rekrutmen pekerja. Namun konteksnya berbeda, khususnya dalam hal peruntukan gaji karyawan.

Jika kita lihat sistem rekrutmen karyawan, penggajian, dan pemenuhan kebutuhan hidup, tentu pembiaran eksploitasi Sumber Daya Alam secara privat ini akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kaum kapitalis jelas diuntungkan. Karena banyak tenaga kerja terserap, namun saat yang sama kesejahteraan mereka tidak begitu terjamin. Belum lagi Negara yang cenderung abai akan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Semua berlangsung sesuai mekanisme ekonomi. Semua harus dibeli, semua harus bayar. Dan rakyat harus bayar sendiri dan cari uang sendiri untuk penuhi kebutuhannya, yang sekunder sekalipun. Mestinya semua berlangsung berdasarkan mekanisme pelayanan publik. Dan itu tanggung jawab Negara.

Walhasil, dalam Islam tak ada problem perburuhan atau problem entitas manapun. Karena semua problem, dikembalikan pada konteks ri'ayatu syu'uni ar ra'iyyah, alias pelayanan Negara terhadap seluruh urusan rakyat. Yang penting, seluruh pekerja memahami dan menyepakati akad-akad kerja bersama perusahaan tempat mereka bekerja, selesailah urusan. Adapun kebutuhan pokok masyarakat, Negara yang menanggung. Karena memang Negara dihadirkan untuk melakukan pelayanan. Memang sulit, jika Negara berpoisi hanya sebagai fasilitator. Penghubung antara pengusaha dan buruh. Tanpa mempedulikan aspek pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, dan tanpa memberi batasan bidang garapan yang dieksploitasi oleh pengusaha.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here