OMNIBUS LAW CILAKA DIDUGA SEBAGAI KEDOK NEO-IMPERIALISME, HARUS DITOLAK! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, March 16, 2020

OMNIBUS LAW CILAKA DIDUGA SEBAGAI KEDOK NEO-IMPERIALISME, HARUS DITOLAK!


"Selain beraroma otoriter, omnibus law cilaka ini juga kental nuansa neo-imperialismenya. Coba kita lihat bahwa dari aspek materil, omnibus law ini 'hanya' memiliki perspektif investasi. Berbagai undang-undang dimasukkan dalam satu judul undang-undang dan disesuaikan dengan kepentingan investor belaka, melupakan kekhasan dari undang-undang tersebut yang notabene seharusnya hadir untuk memenuhi hajat rakyat. Jadi wajar jika ada tudingan Omnibus law ini kental dengan ide kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan kekayaan alam maupun produksi di Indonesia kepada korporasi," papar Ahmad Khozinudin, SH saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik "Buruh Memanggil! Kritik Atas Omnibus Law RUU CILAKA".

Forum tersebut diselenggarakan oleh Silaturahmi Pekerja-Buruh Rindu Surga (SPBRS) di Surabaya pada Ahad, 15 Maret 2020. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 peserta yang hadir dari 24 Kota/kabupaten di Hawa Timur.

Lebih lanjut Khozinudin menyampaikan bahwa Omnibus law Cilaka ini kental dengan ide kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan kekayaan alam maupun produksi di Indonesia kepada korporasi asing maupun aseng. Bagi beliau, permasalahan lapangan kerja di Indonesia sebenarnya lebih karena pemerintah tidak cakap dalam menyelesaikan dan memberikan solusi dari permasalahan ketenagakerjaan. “Negara tidak hadir menyelesaikan permasalahan hidup rakyat”, jelasnya.

Hal itu pun seolah diamini oleh Kahar S Cahyono (Vice President DPP Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia/FSPMI). Bang Kahar  memaparkan fakta atas kondisi pengupahan buruh di Indonesia. Berdasarkan data penelitiannya, kondisi pengupahan di Indonesia lima tahun terakhir mengalami stagnasi akibat adanya Peraturan Pemerintah tentang pengupahan dimana kenaikan upah buruh ditentukan oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal sebelumnya, kenaikan upah buruh mengalami kenaikan yang signifikan hingga delapan puluh persen dan paling kecil tiga puluh persen. Setelah ada peraturan pemerintah tersebut, kenaikan upah buruh justru hanya di kisaran tujuh persen.

Sehingga menurut beliau kondisi ini akan semakin berbahaya apabila rancangan omnibus law yang ada saat ini disahkan karena rancangan undang-undang tersebut nyata-nyata melanggar tiga prinsip ketenagakerjaan, yakni hilangnya kepastian pekerjaan, hilangnya jaminan pendapatan, dan hilangnya jaminan sosial.

Fakta lainnya, tingginya investor di Indonesia ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah lapangan kerja yang dihasilkan. Berdasarkan data yang dirilis APINDO selama tiga tahun terakhir, investor di Indonesia meningkat tiga ratus persen namun jumlah pengangguran di Indonesia masih memburuk. Bahkan investor yang ada justru mematikan usaha dalam negeri.

"Untuk itu saya mengusulkan kepada rezim untuk segera menarik rancangan omnibus law, lalu memberikan proteksi bagi usaha lokal dalam negeri dan menentukan sasaran investasi yang tepat," tegas Bang Kahar.

Sementara itu pembicara ketiga yaitu Umar Syarifudin, sebagai pengamat politik dan perburuhan memberi rekomendasi solusi paripurna atas karut marut problem perburuhan. "Indonesia butuh pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mengurusi urusan umat, tahu akan tugas-nya sebagai pemimpin. Pemimpin yang tahu dan paham akan syariat Islam karena Indonesia butuh sistem terbaik yaitu sistem yang bersumber dari Islam. Secara aqidah maupun praktis kita meyakini Islam adalah solusi untuk kita semua. Dan karena omnibus law Cilaka ini cenderung menjadi kepanjangan tangan kapitalisme global yang mengusung agenda neo-imperialisme, yang sudah barang tentu bertentangan dengan value dalam Syariat Islam, maka wajib kita semua menolaknya Dan kembali kepada solusi yang ditawarkan Islam". (Sam)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here