Omnibus Law Dalam Sebuah Perspektif - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, March 13, 2020

Omnibus Law Dalam Sebuah Perspektif


Boedihardjo, S.H.I (Ketua LBH Pelita Umat Korwil Jatim)

Ramai - ramai sebagian masyarakat hari menolak Omnibus Law yang berbentuk RUU Cipta Kerja serta RUU UMKM kemudian beralih menjadi lebih banyak RUU yang berbentuk Omnibus Law dengan diusulkannya RUU Perpajakan, RUU Ibukota Negara, RUU Kefarmasian dan RUU Cipta Kerja itu sendiri. Respon penolakan paling banyak dari kalangan buruh Indonesia, dan banyak ragam sikap yang di sampaikan ke pemerintah untuk protes dan publik sebagai bentuk kampanye.

Adapun niat pemerintah mengusulkan pembentukan kebijakan perundang-undangan Omnibus Law yang akan menghimpun berbagai kalangan kebijakan yang akan memfasilitasi Investasi yang masuk ke Indonesia. Keinginan mengalirkan investasi sebesar-besarnya dan menjaga iklim investasi kemudian berbagai kebijakan di lahirkan namun dianggap sebagian kalangan tidak memperhatikan keadaan rakyat yang terpapar dampak investasi secara riil.

Namun salah satu dampak dari penataan ekonomi dengan membuka kran selebar - lebarnya bagi investasi asing di adalah makin besarnya dominasi swasta khususnya pihak asing di bidang ekonomi. Di sisi lain, peran Pemerintah semakin minim. Hari ini hampir seluruh sektor ekonomi didominasi oleh pemodal asing. Industri manufaktur, sektor jasa/infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, listrik, gas dan air merupakan sektor yang paling diminati pemodal asing. Investasi yang besar juga terdapat di sektor pertambangan dan perkebunan.

Dampak negatif dari investadi asing secara politik dan kedaulatan, negeri ini berpotensi dikendalikan melalui utang luar negeri yang terus menggunung. Awalnya melalui CGI dan IGGI. Saat kedua lembaga itu dibubarkan, perannya digantikan oleh IMF dan Bank Dunia.

Hasil dari penjajahan gaya baru di era Orde Baru itu, pengelolaan berbagai sumberdaya alam khususnya di sektor hulu dikuasai asing. Mayoritas tambang, migas dan hutan negeri ini dikuasai asing. Rakyat negeri ini akhirnya seolah menjadi tamu di negeri sendiri dalam hal pengelolaan SDA. Hasil kekayaan alam itu pun mengalir deras kepada pihak asing dan hanya menetes kepada penduduk negeri ini.

Cengkeraman dan dominasi asing itu makin dalam sejak masuk era Reformasi. Melalui utang luar negeri, negeri ini benar-benar dikendalikan asing. Akibatnya, hampir semua sistem di negeri ini dibentuk sesuai pesanan, permintaan atau bahkan perintah dari asing melalui IMF dan Bank Dunia. Hal itu melalui peraturan perundangan, mulai amandemen konstitusi hingga pembuatan berbagai undang-undang. Melalui Letter of Intent (LoI), IMF mendekte negeri ini untuk membuat berbagai undang-undang di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ekonomi, finansial, dan sebagainya. Bahkan untuk mengawal semua itu, asing terlibat hingga hal teknis melalui utang, program, bantuan dan asistensi teknis. Semua itu bisa dibaca di dalam dokumen LoI dan berbagai utang yang diberikan. Hasilnya, sistem di negeri ini betul-betul bercorak neoliberal. Neoliberalisme itu pada akhirnya makin melempangkan jalan bagi penjajahan gaya baru (neoimperialisme) atas negeri ini.

Khusus di bidang ekonomi, negeri ini didekte untuk membuat berbagai UU bercorak neoliberal. Subsidi dihilangkan. BUMN dijual. Utang terus ditumpuk. Pajak terus ditingkatkan. Di sektor migas dan pengelolaan SDA, dengan berbagai UU, sektor hilir (pengolahan, distribusi dan eceran) pun diliberalisasi. Contoh nyata adalah di sektor migas. Di bidang investasi, semua sektor dibuka untuk investasi asing. Kepemilikan asing dibolehkan hingga lebih dari 90 persen. Asing pun boleh melakukan repatriasi, yaitu langsung mengirimkan kembali keuntungan yang mereka dapat di negeri ini ke negara asal mereka.

Hal yang sangat berbahaya ketika liberalisasi investasi asing dilakukan, Pertama: Jika nanti infrastruktur, pelabuhan, bandara, jalan, transportasi, pelayaran, pembangkit, dsb dikuasai oleh mereka, maka rakyat negeri ini benar-benar hanya menjadi obyek dan pasar.

Kedua: Meski investasi itu dari kapitalisme Timur, bukan berarti mereka berbeda dengan asing dari Barat. Tetap saja, seperti yang selama ini berjalan, banyak dari investasi itu langsung kembali kepada mereka melalui impor teknologi, metode, bahan, tenaga ahli dan sebagainya. Dalam proyek kereta cepat, misalnya, jelas keretanya akan diimpor dari mereka.

Ketiga: Dengan alasan pengembalian investasi maka kekayaan rakyat negeri ini akan mengalir kepada mereka dalam jangka panjang, setidaknya untuk masa 30 tahun. Hal itu melalui pembayaran utang dan bunganya, juga pembayaran atas penggunaan infrastruktur itu.

Keempat: Rakyat negeri ini juga akan terbebani dengan pajak yang makin tinggi. Pasalnya, beban negara termasuk pembayaran utang dan bunga juga makin tinggi, sementara negara makin kehilangan sumber-sumber pemasukan, selain pajak.

Ketika RUU yang bermasalah berhasil digolkan, bahaya besar dan jangka panjang yang turut dibawa. Ini akan melengkapi dominasi asing atas negeri ini. Akibatnya, hampir tak tersisa lagi bidang kehidupan negeri ini yang tidak didominasi asing. Dengan itu pula, penjajahan gaya baru atas negeri ini akan makin dalam.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here