SILATURAHMI RAJAB SP BRS JATIM TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, March 10, 2020

SILATURAHMI RAJAB SP BRS JATIM TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA

[REPORTASE]

Pada Senin, 9 Maret 2020, Delegasi Silaturahmi Pekerja-Buruh Rindu Surga (SP BRS) Jawa Timur melakukan kunjungan silaturahmi rajab dan pemaparan sikap problem perburuhan ke DPRD Jatim, Jl. Indrapura No. 1 Surabaya.

Rombongan delegasi berjumlah delapan orang, terdiri dari Suro Kunto B (Ketua SP BRS Jatim), Slamet Sugianto (Jubir SP BRS Jatim/Ketua PKAD Jatim), Imam Ghozali (Bidang Pembinaan dan Pengkaderan SP BRS Jatim), Kunjung (Ketua SP BRS Sidoarjo), Muslikhin (Pengurus SP BRS Sidoarjo), Firdaus Abu Anas (Ketua FORKEI Jatim), Fajar Kurniawan (Ketua SP BRS Mojokerto), dan Ary Naufal (Bidang Hubungan Kepemudaan SP BRS Jatim).

Selain beraudiensi dengan wakil rakyat di daerah, SP BRS Jatim yang merupakan wadah silaturahmi buruh dari anggota serikat pekerja dan elemen umat lainnya, dikenal aktif melakukan edukasi buruh berbentuk workshop. Di antara tema yang pernah diangkat dalam workshop buruh antara lain; MEA dan Ancaman Nyata PHK Massal, BPJS Menguntungkan atau Merugikan Buruh, dan Sengkarut Problem Perburuhan.

Adapun dari pihak perwakilan DPRD Jatim yang menerima SP BRS Jatim, yakni Hari Putri Lestari (Anggota Komisi E DPRD Jatim Fraksi PDI-Perjuangan), Mathur Husyairi (Anggota Komisi E DPRD Jatim Fraksi Keadilan Bintang Nurani/FKBN), dan Budiono (Anggota Komisi E DPRD Jatim Fraksi Gerindra).

SP BRS Jatim menyampaikan aspirasinya berupa pembacaan press release Pernyataan Terkini Terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Suro Kunto B. Pada intinya, SP BRS Jatim menolak rencana diundangkannya omnibus law yang berdampak merugikan kaum buruh di tanah air, sekaligus menawarkan tata kelola sistem Islam untuk menyelesaikan masalah perburuhan.

Dilanjutkan pemaparan Slamet Sugianto, yaitu keprihatinan terhadap draft omnibus law yang bersifat rahasia, padahal merangkum sekitar 79 UU dan 1.244 pasal. Omnibus law juga dikhawatirkan menjadi tindak penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh rezim. Ditegaskannya kembali terkait solusi Islam dan kepatutan bersama mewaspadai narasi-narasi Islamofobia yang tidak benar dan sarat kepentingan politik.

Ditambahkan Firdaus Abu Anas, bahwa lolosnya omnibus law nantinya akan mengembalikan sentralisasi di tengah reformasi yang sudah berjalan 22 tahun lamanya.

Merespon SP BRS Jatim, Hari Putri Lestari menjanjikan akan meneruskan aspirasi kepada Komisi IX DPR RI selaku alat kelengkapan dewan yang membidangi ketenagakerjaan. Termasuk kepada Fraksi PDI-P di pusat.

Silaturahmi rajab SP BRS Jatim pun diakhiri dengan penyerahan press release dan souvenir media. [NFL]

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here