Untuk Rekan Ahmad Khozinudin, Ketika Dugaan Kriminalisasi Tak Membuatmu Surut! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, March 2, 2020

Untuk Rekan Ahmad Khozinudin, Ketika Dugaan Kriminalisasi Tak Membuatmu Surut!



Ahmad Rizal (Direktur Indonesia Justice Monitor)
Postingan artikel Ahmad Khozinudin, SH, Ketua LBH Pelita Umat di laman Facebook milik pribadinya berujung jerat hukum. Ia ditetapkan sebagai tersangka sehubungan Tindak Pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau pasal 207 KUHP.

Adapun 5 artikel yang Ia unggah pada pokoknya mengkritisi Kasus Korupsi Jiwasraya, mempertanyakan peranan Jokowi dalam kasus tersebut, menyoal perlawanan SBY dalam kasus korupsi Jiwasraya, mengkritisi soal bantuan ormas sebesar 1,5 T, mengkritisi Pancasila tertolak dan mengunggah artikel tentang Khilafah ala TV One. Dari pihak kuasa hukumnya sendiri menilai aktivitas dimaksud bukanlah tindakan yang terkategori menyebar berita atau pemberitahuan bohong melainkan menyampaikan pendapat dalam bentuk artikel dilengkapi dengan fakta, analisis, kemungkinan-kemungkinan dan kesimpulannya.

Sejumlah pendapat muncul di antaranya adalah kuat dugaan proses hukum terhadap Ketua LBH Pelita Umat bukan murni penegakan hukum, tetapi lebih kepada proses politik menggunakan sarana hukum melalui tindakan kriminalisasi untuk menekan atau membungkam Ketua LBH Pelita Umat yang selama ini dikenal kritis terhadap rezim.

Menelaah kasus yang menimpa rekan Khozin termasuk dugaan kriminalisasi yang menimpa sebagian ulama, tokoh dan aktivis lainnya yang dikenal kritis terhadap rezim, sebaliknya, kepolisian terkesan ogah - ogahan jika yang dilaporkan adalah pendukung Jokowi. Hal ini memunculkan ada semacam kekhawatiran hadirnya diktator konstitusional yaitu hukum dijadikan sebagai dalil untuk memukul pihak lainnya. Agar terkesan tidak bertindak di luar peraturan maka dibuatlah peraturan yang melegalkan perbuatan tersebut. Tidak pernah terpikirkan oleh bangsa Indonesia sebelumnya bahwa UU ITE akan menjadi alat untuk membelenggu kemerdekaan berpendapat, menjadi alat kriminalsiasi aktivis, menekan oposisi yang kritis dan melindungi penguasa dan pemodal dari berbagai kritikan dengan dalih pencemaran nama baik.
Penguasa memanfaatkan hukum demi mempertahankan dan meraih kekuasaan. “Perselingkuhan” hukum dan politik terjadi. Politik Machivellian untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan kerap dilakukan, hukum dan politik seharusnya berdiri dengan kedudukan yang sama dan saling menunjang. Tetapi politik itu “memungkinkan yang tidak mungkin”. “Politics is the art of the possible”. Celakanya, hukum pun dijadikan mainan “politics is the art of the possible”. Berbagai persoalan hukum “dimanfaatkan” demi kepentingan politik kekuasaan.

Kami menduga, Ahmad Khozinudin ditarget rezim karena selama ini dinilai kritis terhadap rezim Jokowi. Advokat yang dikenal vokal ini dalam pernyataan - pernyataannya memang dianggap berani mengkritik rezim Jokowi. Dalam kacamata hukum, secara prosedur, hukum tidak diterapkan secara equal, tetapi tebang pilih. Tajam kepada tokoh kontra rezim, namun tumpul kepada para penista agama yang pro rezim. Secara substansi, kasus sumir para ulama dan tokoh Islam dipaksakan cepat naik status tersangka. HRS kasusnya sangat sumir, tapi terus diburu. Sementara substansi kasus Victor laiskodat, Sukmawati, Abu Janda dll yang jelas delik pidana, tapi diabaikan.

Sementara itu, pada saat yang sama kepala BPIP Yudian Wahyudi membuat statement kontroversi “Musuh Terbesar Pancasila adalah Agama” yang kemudian diralat, padahal beritanya telah  menimbulkan  kegaduhan seluruh pelosok negeri. Namun, penyidik kepolisian Direktorat Pidana Siber Mabes Polri tidak juga menyidik perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menkumham RI Yasonna Laoly juga telah menyebarkan berita tidak benar terkait keberadaan Tersangka Harun Masiku yang sebelumnya dikabarkan berada di luar negeri, baru kemudian Ditjen Imigrasi menerangkan bahwa Harun Masiku telah masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana terpantau Ditjen Imigrasi.

Namun, penyidik kepolisian Direktorat Pidana Siber Mabes Polri juga tidak menyidik pernyataan Yasona Laoly ini berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, padahal publik seluruh NKRI dibikin onar dan gaduh karena berita ini.

Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly juga telah menyebarkan berita adanya “Salah Ketik” pada ketentuan pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum, Dini Purwono menilai tidak ada typo dalam draft Rancangan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menduga salah satu pembuat rancangan undang-undang tersebut “miskomunikasi“.

Namun, lagi-lagi penyidik kepolisian Direktorat Pidana Siber Mabes Polri tidak menyidik pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly ini berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, padahal publik seluruh NKRI dibikin onar dan gaduh karena berita ini.

Apakah hari ini masyarakat seperti mengalami de-javu ketika praktik otoritarianisme yang dilakonkan kekuasaan hari ini berkarakter senada dengan pemerintahan orde baru sejak berkuasanya? Di balik slogan-slogan stabilitas politik dan ketertiban sosial, mungkin rakyat sudah memahami ada narasi besar untuk mengamankan proses investasi, ini tergambar dari rencana kebijakan omnibus law. Itulah kenapa stabilitas politik selalu menjadi hal paling dijaga pemerintahan. Siapapun yang dituding merusak stabilitas politik, bisa mengganggu stabilitas investasi, dan harus ditindak tegas demi hukum, sesuai ‘koridor hukum’. Karena mungkin saja mengganggu investasi sama dengan merusak pembangunan!


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here