Wabah Corona Dan Polemik Politik Pangan Itu... - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, March 18, 2020

Wabah Corona Dan Polemik Politik Pangan Itu...


Adam Syailindra (Forum Aspirasi Rakyat)

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang masa darurat bencana wabah virus Corona hingga 29 Mei 2020. Atas keputusan tersebut, masyarakat harus mempersiapkan diri apabila nantinya ada kebijakan baru yang diberlakukan pemerintah dalam waktu dekat.

Hal yang dikhawatirkan sejauh ini dampak wabah corona adalah akses masyarakat terhadap makanan dan minuman, termasuk pasokan bahan baku nasional, termasuk selama ini soal impor. Masyarakat berharap pemerintah mempermudah dan melayani secara maksimal.

Ketidakjelasan jaminan dari pemerintah atas akses rakyat, di setiap saat, terhadap pangan untuk mencukupi kebutuhan untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life), cermin abainya pemerintah dalam persoalan pangan.

Negara ini memang memiliki UU tentang ketahanan pangan, yakni Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996, namun wujud nyata Politik Ketahanan Pangan itu sulit dirasa oleh masyarakat. Strategi politik apa yang harus dilakukan atas fluktuasi harga pangan di negeri ini, pemerintah terkesan kebingungan. Dalam hal ketersediaan pangan, kebijakan negara seringkali hanya berorientasi pada impor –yang menguntungkan segelintir pengusaha impor–.

Pada dasarnya politik pangan di negeri ini adalah jalan yang belum keluar dari bingkai Neoliberal. Solusi pemerintah soal impor pangan bisa diduga tak akan mampu mengatasi problematika pangan yang sejatinya lahir dari bobroknya tata kelola pangan berlandaskan sistem politik ekonomi kapitalis liberal. Di negara kita BPN sudah dibentuk, alih-alih mengatasi problem sistemik pangan, menyelesaikan kelemahan koordinasi antar lembaga yang memperlambat pengambilan keputusan sajapun tak akan bisa. Miskoordinasi bahkan egosektoral antar lembaga pemerintahan adalah hal yang niscaya ada dalam sistem politik demokrasi. Kewenangan terpisah pada setiap lembaga negara dan ditambah pula tuntutan menjadi pemerintah wirausaha (Enterprising Government) serta kinerja pemerintah harus berorientasi pasar (Market oriented government) menciptakan kelemahan koordinasi. Yang terjadi adalah tiap sektor saling berkompetisi sesuai dengan targetnya masing-masing. Kinerja semacam ini sangat jauh dari keinginan untuk mengurusi hajat rakyat.

Begitupula peran BPN yang dibatasi sebagai regulator semata, tidak berpengaruh apa-apa dalam penyelesaian persoalan. Kehadiran pemerintah sebagai regulator dan penyerahan operator kepada korporasi adalah bentuk lepastangannyaa pemerintah dalam pemenuhan hajat hidup rakyat. Peran seperti hanya makin melengkapi kezaliman pada rakyat.

Masalah kronis pangan hanya terselesaikan jika pemerintah dan negara ini meninggalkan sistem politik ekonomi demokrasi liberal, lalu mengambil dan menerapkan sistem politik ekonomi Islam secara kaaffah. Sistem politik Islam mampu meniadakan misskoordinasi dan egosektoral kelembagaan negara karena sistem Islam menerapkan kewenangan yang terpusat dan desentralisasi administrasi. Khalifah adalah penanggungjawab utama dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Khalifah dengan kewenangan penuh sembari berpijak pada Syariah Islam akan mampu menyelesaikan masalah secara cepat lalu dijalankan oleh lembaga di bawahnya.

Seluruh badan negara di dalam Khilafah menjalankan fungsinya secara penuh sebagai raain (pelayan) dan junnah (pelindung) rakyat. Tidak diperbolehkan pemerintah berlaku sebagai pedagang dalam mengurusi kebutuhan rakyat. Sedangkan anggaran pengurusan kebutuhan rakyat diambil dari Baitul Mal (kas negara) yang memiliki pos-pos pendapatan dan belanja yang tetap yang diatur pula oleh Syariah Islam. Sehingga tidak berlaku anggaran bagi lembaga negara yang berbasis kinerja. Mekanisme ini akan menghilangkan egosektoral kelembagaan. Yang terjadi sebaliknya, berlomba untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan baik dan tuntas.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here