Aktivis Islam - Ali Baharsyah Ditangkap Karena Mendukung Khilafah? Padahal Sistem Ekonominya Tok Cer! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, April 9, 2020

Aktivis Islam - Ali Baharsyah Ditangkap Karena Mendukung Khilafah? Padahal Sistem Ekonominya Tok Cer!


Aji Salam (ASSALIM Jatim)

Jujur, saya sedih maraknya kasus kriminalisasi pejuang Islam pada tahun - tahun terakhir ini. Kasus yang terbaru adalah yang menimpa Saudara Ali Baharsyah.

Menurut kuasa hukumnya, LBH Pelita Umat, mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan Saudara Alimudin Baharsyah ditangkap adalah karena Alimudin Baharsyah konsisten mendakwahkan khilafah.

Jika dibandingkan dengan demokrasi, sistem khilafah jelas mengungguli dari segi apapun. Mengadopsi sistem ekonomi demokrasi, kemandirian ekonomi Indonesia terbukti sangatlah lemah. Kendali perekonomian Indonesia ternyata tidaklah sepenuhnya berada di tangan negara, melainkan lebih banyak berada di tangan asing. Dengan ungkapan yang lebih tegas, perekonomian Indonesia sebenarnya masih terjajah.

Dominannya penguasaan asing terhadap sumberdaya alam Indonesia. Memang Indonesia negeri yang kaya sumberdaya alam, seperti minyak dan gas, serta berbagai tambang seperti emas, tembaga, dan lain-lain. Namun ironisnya, sumberdaya alam Indonesia ternyata banyak dikuasai oleh asing. Sebagai contoh sektor minyak dan gas. Penguasaan asing terhadap sektor migas mencapai 84% sumur minyak dan gas di Indonesia. Pertamina hanya menguasai 16% saja. Tambang emas dan tembaga milik Indonesia di Grasberg, Papua, sudah lama dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia.

Ketika khilafah berdiri kelak, negara ini akan menerapkan hukum-hukum syariah Islam untuk membangun kemandirian ekonominya. Khilafah juga mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam sesuai syariah Islam. Hanya negara yang berhak mengelola sumberdaya alam yang menjadi milik umum (milkiyyah 'ammah) seperti tambang minyak dan gas, tambang tembaga dan emas, dan sebagainya. Korporasi swasta apalagi korporasi swasta asing tidak dibolehkan secara mutlak mengeksploitasi sumberdaya alam milik umum. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani telah menegaskan:

وأما التصرف في الملكية فإنّه بالنسبة للملكية العاماة جُعل للدولة لأنها نائبة عن الأمّة

Adapun pengelolaan kepemilikan, maka untuk kepemilikan umum pengelolaannya menjadi kewenangan negara karena negara adalah wakil dari umat (Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm. 68).

Saat Khilafah berdiri, Khilafah akan mengambil-alih tambang-tambang yang selama ini dikelola oleh korporasi asing, seperti tambang emas dan tembaga di Papua yang dikelola PT Freeport. Dengan demikian pendapatan besar dari tambang yang selama ini dinikmati asing akan dialihkan untuk kesejahteraan umat.

Khilafah juga akan menghentikan utang luar negeri (al-qurudh al-ajnabiyyah) baik utang dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau IMF maupun utang dari negara lain. Pasalnya, selama ini utang luar negeri tidak lepas dari dua hal yang diharamkan dalam Islam: (1) Adanya syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan ekonomi negara peminjam. Hal ini diharamkan sesuai kaidah syariah, "Al-Wasilah ila al-haram haram (Sarana menuju yang haram hukumnya haram juga)." Utang luar negeri terbukti telah menjadi sarana (wasilah) bagi kaum kafir untuk mendominasi umat Islam sehingga hukumnya haram (QS an-Nisa' [4]: 141). (2) Adanya bunga yang jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan Islam. (QS al-Baqarah [2]: 275) (Abdurrahman al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 83; At-Ta'rif bi Hizb at-Tahrir, hlm. 126).

Syaikh Abdurrahman al-Maliki dengan tajam mengatakan bahwa utang luar negeri sebenarnya bukanlah bantuan, melainkan senjata politik di tangan negara donor untuk memaksakan politik dan pandangan hidupnya atas negara debitor. (Abdurrahman al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 202). Pernyataan tersebut mendapat konfirmasi dari Presiden AS John F. Kennedy pada tahun 1962 yang menyatakan, "Bantuan luar negeri merupakan suatu metode yang dengan itu Amerika Serikat mempertahankan kedudukannya yang berpengaruh dan memiliki pengawasan di seluruh dunia..." (M. Dawam Rahardjo (Ed.), Kapitalisme Dulu dan Sekarang, [Jakarta: LP3ES, 1987], hlm.120).

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here