ASPIRASI AKTIVIS ISLAM ALI BAHARSYAH DIREDAM? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, April 6, 2020

ASPIRASI AKTIVIS ISLAM ALI BAHARSYAH DIREDAM?


Aminudin Syuhadak
LANSKAP

Lagu lama diputar-putar ulang. Aparat kembali menunjukkan sikap kontra produktif terhadap law enforcement dengan gegabah menangkap seorang Alimudin Baharsyah langsung menetapkan sebagai tersangka tanpa pemanggilan maupun pemeriksaan awal. Lebih mengherankan ketika pasal berlapis disangkakan kepada saudara Alimudin.

Dari pasal dugaan Kasus penyebaran ujaran kebencian berdasarkan SARA, penyebaran diskriminasi terhadap etnis, penyebaran berita bohong, penghinaan terhadap penguasa dan badan umum yang ada di Indonesia, hingga dugaan makar melalui media sosial Facebook sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 UU No 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau pasal 14 ayat (2) dan/atau pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana dan/atau pasal 207 KUHP dan/atau pasal 107 KUHP yang diketahui terjadi pada tanggal 04 Maret di Jakarta Selatan, diduga dilakukan dengan mengakses Facebook atas nama Ali Baharsyah.

Ini bukan pertama kali dilakukan aparat sehingga ini menjadikan masyarakat semakin apriori terhadap penegakan hukum di negeri ini. Apalagi hal ini dilakukan saat masyarakat dirundung kepanikan akibat wabah covid-19, alih-alih membantu memberi ketenangan aparat justru meletupkan kontroversi yang membuat kegaduhan baru

Yang lebih ironis lagi, bahkan tragis, adalah apa yang dilakukan saudara Alimudin yang mana menjadikan dia ditersangkakan masih dalam koridor yang dilindungi konstitusi dasar negara ini. Bukankah kemerdekaan berpendapat itu dijamin oleh pasal 28 UUD 1945? Bukankah memeluk dan mengamalkan ajaran agama yang diyakini juga dijamin oleh pasal 29 UUD 1945?

Jadi apa yang dilakukan saudara Alimudin itu justru tindakan konstitusional, bukan kriminal! Atau mungkin aparat tidak bisa membedakan antara kritik dan hatespeech? Apakah tak boleh rakyat mengungkapkan pikiran dan perasaannya sebagai kritik atas penguasa yang terindikasi lalai dalam menjalankan tugasnya?

Seharusnya aparat tahu betul bahwa mengkritik adalah hak rakyat, dan penguasa pun Tak boleh anti-kritik. Sudah resiko jika berkuasa pasti mendapat kritik. Pejabat itu bukan Malaikat yang bebas kesalahan, mereka harus dinasehati, diingatkan, diluruskan manakala melakukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjalankan tugasnya. Justru itu akan menjadikan kekuasaannya lebih baik dan berkualitas.

Sehingga akan lebih arif dan memenuhi rasa keadilan jika aparat kepolisian segera mencabut status Tersangka atas saudara Alimudin Baharsyah. Belum terlambat untuk menunjukkan kepada publik bahwa polri bertugas dan bertindak secara netral sesuai slogan "Pengabdianku Pelayananku" ketimbang hanya sekedar jadi alat kekuasaan yang hanya sementara.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here