Bahaya Berlipat - Lipat: Privatisasi BUMN... Di Tengah Bencana Covid-19 - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, April 1, 2020

Bahaya Berlipat - Lipat: Privatisasi BUMN... Di Tengah Bencana Covid-19


Lukman Noerochim - Stafsus FORKEI

Di tengah wabah covid-19 yang sedang mengganas, kebijakan privatisasi di Indonesia masih terus berjalan. telah diatur sedemikian rupa seperti yang tertuang dalam dokumen milik Bank Dunia yang berjudul, Legal Guidelines for Privatization Programs. Dalam dokumen ini terdapat panduan bagaimana Pemerintah melakukan kebijakan privatisasi dengan menghilangkan persoalan hukum.

Pertama: memastikan tujuan-tujuan Pemerintah dan komitmennya terhadap privatisasi. Kedua: mengubah undang-undang atau peraturan yang menghalangi privatisasi. Ketiga; menciptakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan privatisasi. Keempat: menghindari kekosongan kewenangan kebijakan privatisasi yang dapat menyebabkan kebijakan privatisasi tidak dapat dijalankan.

Dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008 disebutkan bahwa lembaga bantuan Amerika Serikat ini bersama Bank Dunia aktif dalam proyek privatisasi di Indonesia. Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam News Release yang berjudul, Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program, tanggal 4 Desember 2001, memberikan pinjaman US$ 400 juta untuk program privatisasi BUMN di Indonesia. ADB menginginkan peningkatan partisipasi sektor swasta dalam BUMN yang mereka sebut bergerak di sektor komersial.

Dampak krisis global mendorong Indonesia mencari pinjaman luar negeri langsung kepada lembaga keuangan dan dunia internasional untuk menutup defisit APBN. Langkah ini semakin memberikan peluang menguatnya campur tangan dan tekanan asing di Indonesia. Privatisasi merupakan salah satu agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), AS dan negara-negara Kapitalis lainnya, serta para investor global. Tujuannya tidak lain adalah penjajahan. Selain itu, syariah Islam telah mengharamkan dilakukannya privatisasi, yang hakikatnya memindahkan kepemilikan umum kepada pribadi (swasta), baik asing maupun domestik. Program ini jelas sangat berbahaya, bukan saja bagi negara, tetapi bagi rakyat.

Masalah privatisasi ini jelas menyalahi Islam. Karena di antara keunikan Sistem Ekonomi Islam adalah pengaturan kepemilikan yang sistem-sistem lain tidak mampu mengaturnya dengan tepat. Sistem Ekonomi Islam menetapkan kepemilikan ada tiga jenis: Kepemilikan umum, Kepemilikan negara, dan Kepemilikan pribadi. Terkait dengan kepemilikan umum -yang menjadi obyek privatisasi ini- terdapat hadis Rasul saw:

اَلنَّاسُ شُرَكَاءٌ فِيْ ثَلاَثٍ: اَلنَّارِ وَالْكَلَأِ وَالْمَاءِ

Manusia itu berserikat dalam kepemilikan atas tiga jenis harta: api, air dan padang

Karena itu, kekayaan-kekayaan itu adalah milik umat yang tidak boleh diprivatisasi kepada individu atau perusahaan betapapun besarnya perusahaan itu. Disamping itu, menempatkan kekayaan-kekayaan umat di tangan perusahaan-perusahaan kapitalis itu akan membawa ancaman bencana. Karena perusahaan-perusahaan kapitalis selalu terancam bangkrut dari satu waktu ke waktu lain. Berbagai akibat krisis finansial terakhir masih belum begitu jauh dari pandangan kita.

Kebijakan seperti privatisasi, investasi asing, dan liberalisasi perdagangan tidak lain merupakan bukti jelas bagi masyarakat atas ketidakmampuan pemerintah untuk mengurusi masyarakat. Hal itu tidak disebabkan oleh miskinnya negara itu atau tidak adanya sumber-sumber pemasukan atau sikap diamnya rakyatnya terhadap kebijakan ini. Akan tetapi sebabnya adalah terus diterapkannya sistem-sistem selain Islam. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (QS Thaha [20]: 124)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here