Bencana Nasional: Menyoal Candaan Pemerintah Di Awal Dulu Hingga Problem Kekurangan APD - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, April 1, 2020

Bencana Nasional: Menyoal Candaan Pemerintah Di Awal Dulu Hingga Problem Kekurangan APD


dr. M Amin (Direktur Poverty Care)

Per Rabu (1/4/2020), jumlah pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 1.667 kasus. Dari angka tersebut sebanyak 103 pasien sembuh dan 157 orang meninggal.

Pemerintah dinilai lalai dan terlambat dalam menangani wabah virus corona (Covid-19). Sehingga keterlambatan penanganan tersebut berdampak kita tidak siap hadapi corona. Terjadi kerugian materil dan imateril yang dialami banyak masyarakat. sebelum virus corona masuk ke Indonesia, sebetulnya Indonesia memiliki waktu sekitar 2,5 bulan untuk bersiap menghadapinya. Mulai dari segi teknis, imbauan, hingga segala kebijakan yang perlu diterapkan. Akan tetapi pemerintah tidak menggunakan waktu tersebut dengan baik. dalam kurun waktu tersebut pemerintah malah bergurau dan melemparkan candaan ke publik.

Berjangkitnya wabah covid-19 ini menyadarkan publik pentingnya APD bagi tenaga medis dalam melayani pasien. Kekurangan APD menjadi masalah besar hari ini. Sejumlah rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk menangani pengobatan pasien yang terjangkit virus corona itu menghadapi masalah kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). APD adalah alat-alat yang digunakan untuk melindungi petugas kesehatan dan pasien dari risiko penularan, misalnya sarung tangan steril, kacamata, dan masker medis.

Kekurangan APD bisa jadi karena faktor lonjakan kebutuhan dari seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia secara bersamaan mengakibatkan kelangkaan alat-alat penting tersebut. Sejumlah pihak menyerukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pasokan dengan melonggarkan pembatasan ekspor, menghentikan spekulasi dan penimbunan, sebab kita tidak bisa menghentikan penyebaran virus corona tanpa melindungi petugas kesehatan terlebih dahulu.

Walhasil, ketidakseriusan pemerintah dalam menyikapi wabah ini adalah kezaliman. Padahal kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat dalam terapi pengobatan dan berobat.

Dengan demikian pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Kemaslahatan dan fasilitas umum (al-mashaliih wa al-marafiq) itu wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelayanan negara terhadap rakyatnya. Dalilnya adalah sabda Rasul saw.:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.).

Sikap lalai pemerintah jelas menimbulkan mudharat, yaitu semakin beratnya beban ekonomi dan kesehatan masyarakat hadapi wabah corona. Padahal Islam adalah ajaran yang mengharamkan segala bentuk mudharat, termasuk mudharat dalam bentuk tidak menerapkan lockdown total yang menimbulkan beban tambahan cepatnya penularan virus ini di tengah- tengah rakyat yang sudah menderita akibat cengkraman kapitalisme selama ini.

Sabda Rasulullah SAW : "Tidak boleh menimbulkan mudharat (bahaya) bagi diri sendiri dan juga mudharat (bahaya) bagi orang lain di dalam ajaran Islam." (HR Ibnu Majah no 2340; Ahmad 1/133 & 5/326).

Nasi telah menjadi basi. Hal praktis, hari ini yang wajib dilakukan pemerintah adalah lakukan lockdown, berikan jaminan ekonomi dan pangan selama lockdown, jangan berhutang luar negeri ke asing, wujudkan penyediaan layanan kesehatan gratis telah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi saw sebagai kepala negara, dan para Khulafa'ur Rasyidin. Hal itu menjadi sunnah Nabi saw dan ijmak sahabat bahwa negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Itu menjadi hak setiap individu rakyat sesuai kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan tanpa memandang tingkat ekonominya.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here