Dakwah Khilafah: Wajib! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, April 9, 2020

Dakwah Khilafah: Wajib!


(Menilik Indikasi Upaya Kriminalisasi Ustadz Alimudin Baharsyah)

M. Arifin (Ketua Tabayyun Center)

Penggiat medsos sekaligus Da'i muda, Ustadz Alimudin Baharsyah hingga hari ini ditahan.  Tuduhan Makar melalui Facebook dialamatkan kepadanya berdasarkan pasal 107 KUHP. Berulang kali Penyidik memperlihatkan sejumlah screbshoot berisi video tentang dakwah khilafah dalam proses pemeriksaan (BAP).

Terkait khilafah, maka kami tegaskan bahwa khilafah Islam, secara qath'i, pernah berdiri. Khilafah adalah satu-satunya bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad saw. Nabilah yang mendirikan negara Islam yang pertama di Madinah, dengan bentuk dan sistemnya yang khas. Bentuk dan sistemnya yang khas ini pun kemudian diwariskan kepada para sahabat ridhwanullah 'alaihim. Inilah Negara Khilafah.

Karena itu, mengingkari Khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam, dan menolak kewajiban untuk menegakkannya bukan hanya membawa dosa besar bagi pelakunya, tetapi bisa mengancam akidahnya. Karena jelas-jelas telah mengingkari apa yang secara mutawatir dipraktekkan oleh Nabi saw. Juga mengingkari apa yang secara mutawatir disepakati dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi saw. Ini seperti orang yang mengingkari kewajiban shalat, puasa, zakat, haji dan jihad.

Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan semesta alam. Di dalam sistem khilafah ini, Khalifah diangkat melalui baiat berdasarkan Kitabullah dan sunah Rasul-Nya untuk memerintah (memutuskan perkara) sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dalil-dalilnya banyak, diambil dari al-Kitab, as-Sunah dan Ijmak Sahabat.

Dalil dari al-Qur’an, bahwa Allah SWT. telah menyeru Rasul saw:

﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾


"Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. al-Maidah [5]: 48)

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾



"Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.(QS. al-Maidah [5]: 49).

Seruan kepada Rasul saw untuk memutuskan perkara diantara mereka sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah juga merupakan seruan bagi umat Beliau saw. Mafhum-nya adalah hendaknya umat Beliau mewujudkan seorang hakim setelah Rasulullah saw untuk memutuskan perkara di antara mereka sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Perintah dalam seruan ini bersifat tegas (jazim). Karena yang menjadi obyek seruan adalah wajib. Sebagaimana dalam ketentuan ushul, ini merupakan indikasi yang menunjukkan jazm (tegas). Hakim yang memutuskan perkara di antara kaum muslim setelah wafatnya Rasulullah saw adalah Khalifah. Karena itu, sistem pemerintahan menurut aspek ini adalah sistem Khilafah.

Terlebih lagi, bahwa penegakan hudud (sanksi) dan seluruh ketentuan hukum syara’ merupakan sesuatu yang wajib. Kewajiban ini sendiri tidak akan terlaksana tanpa adanya penguasa. Sementara kewajiban yang tidak sempurna, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Artinya, mewujudkan penguasa yang menegakkan syariat itu hukumnya wajib. Penguasa menurut aspek ini, tak lain adalah Khalifah, dan sistem pemerintahannya adalah sistem khilafah.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here