Fenomena Pembebasan Napi dan Minimnya Rasa Aman Itu... - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, April 16, 2020

Fenomena Pembebasan Napi dan Minimnya Rasa Aman Itu...


Hadi Sasongko (Dir. Poros)

Pembebasan sekitar 35ribuan napi memunculkan kecemasan baru bagi sebagian masyarakat. Pasalnya sebagian napi dikhawatirkan berulah kembali.
Melalui program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM, mereka dibebaskan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan rutan dan lapas yang kini dikabarkan sudah kelebihan kapasitas.

Sementara di tengah - tengah masyarakat ada banyak ragam tindak kriminal yang tidak terekam oleh media. Sampai detik ini, kita memahami fenomena banyak orang tua yang khawatir dan was - was bila anak - anaknya keluar rumah. Bagi yang memiliki putri, orang tua merasa tidak aman terhadap keamanan anak putrinya bila pergi sendirian. Dan banyak tindak kriminal tersebut tumbuh subur, bahkan berkembang biak dan beranak pinang, bercucu dan cercicit, di alam Demokrasi. Sehingga wajar jika kita katakan bahwa sistem demokrasi adalah ummul jaraim, induk dari segala tindak kriminalitas tesebut.

Pasalnya, sistem Demokrasi adalah sistem yang sejak kelahirannya memberikan peluang atas segala tindak kriminalitas. Sistem ini menjadikan kebebasan sebagai landasan kehidupan. Padahal kebebasan inilah yang menjadi pangkal segala tindak kejahatan. Orang 'nakal' mungkin berpikir bebas membunuh, bebas menjual barang haram, bebas memperkosa, bebas merampok, bebas mencuri, dan bebas melakukan segalanya.

Dalam kitab Ad Dhimuqrathiyyah Nizham Kufrin, Syekh Abdul Qadim Zallum –rahimahullah– mengungkapkan ada empat prinsip kebebasan yang dianut oleh sistem Demokrasi. Yakni, kebebasan berakidah (beragama), kebebasan berpendapat (kebebasan berbicara), kebebasan dalam kepemilikan (kebebasan dalam ekonomi), dan kebebasan dalam berperilaku (hurriyatu asy syakhshiyyah). Dalam perkara tindak kriminal ini, adalah prinsip kebebasan dalam berperilaku dan berekonomi menjadi faktor yang paling menonjol dan menumbuh-suburkan tindak kriminalitas.

Para orang tua tentu khawatir anak - anaknya terjerat miras. Namun persoalannya adalah, apakah keinginan demikian bisa terealisir maksimal dalam sistem demokrasi? Padahal sistem demokrasi secara prinsip tidak melarang beredarkanya barang haram tersebut. Kebebasan kepemilikian, kebabasan dalam berekonomi menjadi hal yang prinsip dalam sistem ini. Asasnya adalah manfaat. Selama ada pemintaan, selalu ada penawaran. Tidak peduli barang halal atau haram. Merusak atau mudharat.

Keadaan ini sangat berbeda dan bertolak belakang dengan sistem Islam. Prinsip dasar hidup bagi seorang muslim adalah bertakwa, untuk beribadah kepada Allah SWT, bukan perinsip hidup bebas dalam berperilaku. Sikap ini sungguh prinsip yang sedari awal menjauhkan dari tindak kriminalitas. Firman Allah SWT.

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." (Adh-Dhariyat 56).

Pelaksanaan hukum Islam secara menyeluruh dalam setiap sisi kehidupan adalah pilar komprehensip mencegah tindak kriminalitas. Dalam persoalan tindak perkosaan atau perzinahan misalnya, Islam menutup rapat peluang tersebut dengan kewajiban menutup aurat –baik untuk laki-laki maupun perempuan–, melarang wanita muslimah untuk berdandan berlebih-lebihan (tabarruj), menahan pandangan mata (ghadwul bashar, Al Qur'an Surat An Nur 31), larangan ber-khalwat dan ikhtilath. Khalwat artinya mojok, atau berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Ikhtilat berarti campur baur antara laki-laki dengan perempuan.

Demikian pula negara memberikan kemudahan untuk menikah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah perempuan yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad, Hakim, Baihaqi).

Untuk perosoalan miras dan narkoba, Islam secara tegas mengharamkan barang haram tersebut untuk diproduksi dan diedarkan. Rasul menjelaskan bahwa miras adalah ummul khaba'its. Induk segala kejahatan. Sabda Rasulullah saw: "Khamr itu adalah induk keburukan (kejahatan) dan barangsiapa meminumnya maka Allah tidak menerima sholatnya 40 hari. Maka apabila ia mati sedang khamr itu ada di dalam perutnya maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah." (HR At-Thabrani, Ad-Daraquthni dan lainnya)

Demikian pula dengan tindak pembunuhan. Syariat Islam sangat melindungi nyawa manusia. Rasulullah SAW bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

"Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim." (HR. An Nasai).

Bukan hanya cukup di sini, sungguh Islam memberikan uqubat (sanksi) yang sangat setimpal, adil, dan menjaga keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Firman Allah;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." [Al baqarah ayat 179]

Al-Alusi dalam tafsirnya, Ruhul Ma'ani (2/1130), mengatakan, "Makna qishash sebagai jaminan kelangsungan hidup adalah kelangsungan hidup di dunia dan di akhirat. Jaminan kelangsungan hidup di dunia telah jelas karena dengan disyariatkannya qishash berarti seseorang akan takut melakukan pembunuhan. Dengan demikian, qishash menjadi sebab berlangsungnya hidup jiwa manusia yang sedang berkembang. Adapun kelangsungan hidup di akhirat adalah berdasarkan alasan bahwa orang yang membunuh jiwa dan dia telah diqishash di dunia, kelak di akhirat ia tidak akan dituntut memenuhi hak orang yang dibunuhnya."

Sistem Demokrasi nyata-nyata telah menjadi sumber dari berbagai petaka, ibu dari lahirnya janin kriminalitas. Jika kita semua telah sadar bahwa Khamar adalah induk dari segala kejahatan, kita pun juga harus sadar bahwa induk kejahatan itu bersemayam pada sistem Demokrasi.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here