Hukum Suka-Suka Buatan Manusia, Hukum Demokrasi - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, April 11, 2020

Hukum Suka-Suka Buatan Manusia, Hukum Demokrasi


Oleh: M. Efendi, M. Pd. - Departemen Data dan Informasi HRC (El Harokah Research Center)

Hukum berubah-rubah, suka-suka sang penguasa untuk melindungi kekuasaannya hanya ada pada sistem demokrasi.  Rakyat kritis dikikis habis meskipun kesalahannya tidak memenuhi unsur pidana,  dicarikan pasal yang bisa mempidanakan mereka bahkan bila perlu dibuatkan pasal baru yang bisa menjerat dan memproses hukum orang yang berani dengan penguasa rezim meskipun jika sesuatu adalah fakta dari kedzaliman penguasa yang tertutup oleh topeng pencitraan dan janji-janji manis yang hanya sebatas kartu- kartu kosong yang tidak ada isinya.  Orang-orang yang berani dianggap ancaman bagi penguasa,  kemudian dibidik dan dicarikan kesalahannya agar terlihat bersalah dihadapan hukum padahal hukum sudah berubah menjadi alat politik penguasa yang siap untuk menjerat dan memperkarakan hukum agar semua orang takut menyuarakan kebenaran khusunya yang berhubungan dengan kedzaliman sang penguasa. Negara hukum bergeser menjadi negara kekuasaan,  otoriter seperti Korut tapi masih bersembunyi dibalik hukum.

Ditengah pandemi covid-19,  banyak napi yang dibebaskan dengan alasan yang tidak masuk akal.  Yang sangat menyakitkan napi koruptor juga ikut dilepaskan tidak terkecuali yang berani menistakan agama dan rasulullah. Tapi,  di tengah pandemi ini, kisah dari  Ali Baharsyah yang sudah lama dibidik dan dicari kesalahannya karena unggahan video yang dianggap menyakiti hati penguasa dan para penjilat di lingkaran kekuasaan.  Pasal berlapis disiapkan agar bisa menaikkan kasusnya ke ranah hukum dan bahkan yang lebih menggelikan tuduhan makar yang hanya didasarkan pada konten facebook yang provokatif dan mengancam kekuasaan. 

Hukum bingung bisa berubah-ubah,  ditambah dan dikurangi suka-suka sesuai selera dari penguasa  untuk melindungi kekuasaannya yang rapuh karena kehilangan legitimasi dari rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.   Berbagai cara dilakukan untuk menarik simpati rakyat,  mulai dari pencitraan sampai pada obralan janji-janji manis yang tidak terbukti.  Rakyat disuruh bermimpi memiliki pemimpin ideal yang perhatian dan membela rakyatnya.  Namun,  rakyat sudah tersadar dan tidak mempan dengan janji-Janji dan pencitraan.  Rakyat semakin berani yang membuat rezim merasa terancam

Hukum buatan manusia menghasilkan banyak celah hukum yang bisa dimainkan oleh penguasa rezim agar bisa digunakan sebagai alat politik penguasa untuk menjerat  lawan politiknya. Hukum suka-suka buatan penguasa atas nama rakyat hanya akan menghasilkan hukum yang berpihak pada penguasa bukan pada rakyat jelata.

Satu persatu orang kritis dikikis dengan hukum buatan manusia.  Sudah terbukti ormas yang lurus menyampaikan ajaran Islam secara kaffah di cabut BHPnya.  Hukum suka-suka dan peradilanpun bisa direkayasa untuk memenangkan sang penguasa.  Adakah penguasa dikalahkan di peradilan oleh rakyat jelata dalam sistem demokrasi.  Tentu itu tidak mungkin terjadi karena keadilan hukum bukan milik rakyat jelata apalagi mereka yang dibenci penguasa.

Sangat jauh berbeda dengan hukum dalam sistem Islam. Hukum bisa tegak dan adil untuk semua orang.  Bahkan tuntutan seorang khalifahpun bisa dikalahkan di depan pengadilan jika tidak menghadirkan bukti dan saksi yang meyakinkan. Hanya Hukum Allah yang diterapkan, bukan hukum suka-suka buatan manusia yang menguntungkan sang penguasa dan para penjilat kekuasaan. Hukum manusia tidak memenuhi unsur keadilan.  Bahkan hukumpun bisa dibuat hanya untuk memenangkan dalam peradilan.  Rakyatpun tidak percaya lagi dengan hukum di negeri ini.  Masihkah sistem demokrasi dengan hukum suka-suka dipertahankan. Tidakkah umat rindu dengan khilafah yang akan menerapkan hukum Islam secara kaffah bukan hukum kolonial penjajah dan bukan pula hukum suka-suka buatan manusia

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here