Kegagalan Rezim Kapitalis Atasi Solusi Perburuhan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, April 19, 2020

Kegagalan Rezim Kapitalis Atasi Solusi Perburuhan


(Refleksi Diskusi Tokoh Buruh SPBRS)

M. Ismail (Direktur ASAD)

Iklim Perburuhan di tengah pandemi telah dibincangkan oleh kawan - kawan tokoh buruh sejatim dimotori oleh rekan - rejan SPBRS Jatim. Diskusi online berlangsung menarik.

Dari pemaparan para pemateri dan tanggapan peserta, saya mengambil kesimpulan bahwa ada spirit RUU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan rencana kebijakan yang begitu terang terlihat membatasi kesempatan rakyat atas ekonomi, politik, hukum, budaya. Watak asli para elit dan partai borjuasi nampak dengan jelas. Setelah rekonsiliasi politik pasca pemilu kembali memperlihatkan tidak adanya keberpihakan politik kepada rakyat yang tidak memiliki sumberdaya. Segala perubahan kebijakan tidak memperhatikan sama sekali keadaan dan kemauan rakyat yang di tengah-tengah situasi indonesia ini masih memiliki kesenjangan sosial terutama dalam hal ekonomi.

Dengan keinginan mengalirkan investasi sebesar-besarnya dan menjaga iklim investasi kemudian berbagai kebijakan di lahirkan namun sama sekali tidak memperhatikan keadaan rakyat yang terpapar dampak investasi secara riil. Kebijakan membuka kran investasi selebar - lebarnya akan mampu memberikan lapangan kerja minus penjelasan kerusakan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang menjadikan rakyat sebagai tumbal dari rakusnya pemodal-pemodal kapitalis itu.

Pemerintah dalam tampaknya dengan sistematis berupaya menggalang kesadaran rakyat untuk menerima RUU Omnibus law dengan cara pandang bahwa negara membutuhkan sebuah UU untuk memudahkan pembangunan Ekonomi. Tapi tidak pernah memperlihatkan bahwa ada hal sistematis soal kedaulatan ekonomi dan politik negara dan bangsa indonesia yang rapuh akibat ketergantungan pada nalar Pembangunan yang berlandaskan pada Hutang Investasi.

Jelas hari ini Indonesia buruh solusi atasi problem perburuhan. Dari sudut pandang yang lebih ideologis, problem perburuhan juga kerap terjadi dikarenakan adanya kelas-kelas ekonomi yang diusung oleh kaum Sosialis-Komunis sebagai antithesis dari Kapitalisme. Pembagian kelas ini tentu akan melahirkan sentimen tersendiri.

Dalam Islam, niscaya tidak akan ditemukan problem perburuhan secara komunal. Kalaupun ada masalah, itu bersifat kausistik, atau personal. Bukan perburuhan sebagai sebuah entitas.

Dalam kitab Asy Syakhshiyyah al Islamiyyah jilid 2, bab Laa Tuujadu fil Islaami Musykilaatu 'Ummaal (Tidak ada Problem Perburuhan dalam Islam), hal 325-327, Syaikh Taqiyuddin an Nabhani memberikan pandangan yang sangat solutif dalam hal ini. Di sana kita dapat lihat beberapa poin penting ini:

Negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap anggota masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. Negara juga memberi jaminan terpenuhinya 3 kebutuhan pokok kolektif masyarakat yakni keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Artinya, para pekerja tidak menggantungkan biaya-biaya untuk kebutuhan pokoknya dari gajinya sebagai pekerja. Berbeda dengan saat ini. Dari gaji seorang karyawan, dia harus menghidupi keluarganya, harus menganggarkan biaya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Maka gaji karyawan, mestinya lebih diperuntukkan pada kebutuhan yang bersifat sekunder ataupun tersier. Bukan primer.

Hubungan pekerja dengan pemilik usaha hanya ditinjau dari aspek aqad kerja. Apakah halal atau haram, apakah sah atau tidak. Dan syariat Islam telah menjelaskan ini sangat detail dan rinci. Tidak ada golongan kelas buruh atau proletar, yang menjadi lawan dari kelas borjuis. Jadi, jika akadnya sesuai syariah, jumlah gajinya disepakati, maka muamalah bisa dilangsungkan antara kedua belah pihak.

Negara memberikan pendidikan dan pelatihan agar para karyawan memiliki kapasitas yang memadai sesuai kebutuhan dunia kerja. Rasul SAW bersabda:

الإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته (رواه البخاري)

Kepala Negara adalah pelayan. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. (HR Bukhari)

Pengabaian Negara dalam urusan ini dapat dianggap sebagai kezaliman. Dalam level yang lebih serius, maka Mahkamah Mazhalim dapat memecat Khalifah yang tidak memberi perhatian terhadap hal ini. Namun perlu diingat, perhatian yang diperlukan dari seorang Khalifah bukanlah perhatian kepada entitas kaum buruh. Namun secara lebih luas, terkait tanggung jawabnya terhadap setiap individu rakyat.

Di sisi lain, Islam juga melarang segala bentuk privatisasi Sumber Daya Alam. Sehingga dalam konteks penguasaan SDA, tidak mungkin ada perusahaan swasta yang melakukan eksploitasi SDA, yang selanjutnya mempekerjakan buruh secara besar-besaran. Memang perusahaan milik negara yang bergerak di sektor ini juga melakukan rekrutmen pekerja. Namun konteksnya berbeda, khususnya dalam hal peruntukan gaji karyawan.

Jika kita lihat sistem rekrutmen karyawan, penggajian, dan pemenuhan kebutuhan hidup, tentu pembiaran eksploitasi Sumber Daya Alam secara privat ini akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kaum kapitalis jelas diuntungkan. Karena banyak tenaga kerja terserap, namun saat yang sama kesejahteraan mereka tidak begitu terjamin. Belum lagi Negara yang cenderung abai akan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Semua berlangsung sesuai mekanisme ekonomi. Semua harus dibeli, semua harus bayar. Dan rakyat harus bayar sendiri dan cari uang sendiri untuk penuhi kebutuhannya, yang sekunder sekalipun. Mestinya semua berlangsung berdasarkan mekanisme pelayanan publik. Dan itu tanggung jawab Negara.

Walhasil, dalam Islam tak ada problem perburuhan atau problem entitas manapun. Karena semua problem, dikembalikan pada konteks ri'ayatu syu'uni ar ra'iyyah, alias pelayanan Negara terhadap seluruh urusan rakyat. Yang penting, seluruh pekerja memahami dan menyepakati akad-akad kerja bersama perusahaan tempat mereka bekerja, selesailah urusan. Adapun kebutuhan pokok masyarakat, Negara yang menanggung. Karena memang Negara dihadirkan untuk melakukan pelayanan. Memang sulit, jika Negara berpoisi hanya sebagai fasilitator. Penghubung antara pengusaha dan buruh. Tanpa mempedulikan aspek pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, dan tanpa memberi batasan bidang garapan yang dieksploitasi oleh pengusaha.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here