Khilafah Yang Diserukan Ustadz Ali Baharsyah Itu Adalah Khilafah Yang Menyejahterakan? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, April 9, 2020

Khilafah Yang Diserukan Ustadz Ali Baharsyah Itu Adalah Khilafah Yang Menyejahterakan?


Lalang Darma (Koordinator IIJ)

Do'a dan dukungan publik membanjiri media sosial untuk Ustadz Alimudin Baharsyah. Beliau dikenal publik sebagai Da'i yang konsisten memperjuangkan syariah & khilafah.

Ustadz Ali B. ditangkap diduga rutin mengunggah video seruan untuk menerapkan khilafah melalui sosial media termasuk Facebook. Karena di antara faktor itulah, beliau ditetapkan sebagai tersangka Makar melalui sosial media Facebook. Padahal bagi seorang muslim, khilafah adalah ajaran Islam, mendakwahkan Khilafah bukan makar, mendakwahkan Khilafah bukanlah tindakan kriminal.

Bagi seorang muslim menyadari urgensi khilafah. Bahwa dalam sistem Islam, wajib hukumnya menghentikan investasi asing yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, investasi asing pada sektor-sektor milik umum, seperti pertambangan. Ini haram karena sektor milik umum hanya boleh dikelola oleh negara saja, bukan yang lain. Contoh lain adalah investasi asing pada sektor bisnis yang haram, seperti bisnis barang haram (daging babi, darah, bangkai, patung, khamr, dll); maupun bisnis jasa haram seperti riba, judi, prostitusi, minuman keras, dan sebagainya (QS al-Maidah [5]: 90).

Contoh lain adalah investasi yang mendominasi umat Islam sehingga ekonomi rakyat tidak dapat berkembang atau bahkan mengalami kerugian. Investasi seperti ini tidak dibolehkan syariah karena menimbulkan mudharat (bahaya) dan juga menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya (pemodal asing) saja (QS al-Hasyr [59]: 7).

Dalam konsep Islam, kholifah wajib menghentikan segala bentuk hubungan dengan negara-negara kafir yang sedang memerangi umat Islam (daulah muharibah fi'lan), seperti Israel dan Amerika Serikat. Pasalnya, adanya hubungan dengan negara-negara kafir seperti itu, misalnya hubungan diplomatik, hubungan budaya dan hubungan dagang, berarti menghentikan jihad fi sabilillah (perang) kepada mereka. Padahal Islam telah mewajibkan jihad fi sabilillah untuk melawan negara-negara kafir yang nyata-nyata tengah memerangi umat Islam (QS al-Baqarah [2]: 190; QS al-Anfal [8]: 39) (At-Ta'rif bi Hizb at- Tahrir, hlm. 121).

Berbeda dengan konsep demokrasi sekuler, dalam konsep Islam wajib hukumnya menghentikan keanggotaan dalam PBB, termasuk lembaga-lembaga internasional di bawah PBB seperti IMF dan Bank Dunia karena hukumnya haram berdasarkan dua alasan: (1) karena lembaga-lembaga tersebut menjalankan peraturan yang bertentangan dengan syariah Islam; (2) karena lembaga-lembaga tersebut adalah instrumen negara kapitalis penjajah (khususnya AS) untuk mendominasi umat Islam (At-Ta'rif bi Hizb at- Tahrir, hlm. 127).

Dalam konsep Islam, umat wajib menghentikan keanggotaan dalam blok-blok perdagangan kapitalis seperti NAFTA, AFTA, MEA, dan sebagainya. Keanggotaan dalam blok-blok seperti ini haram hukumnya karena: (1) telah terbukti mendatangkan dharar (bahaya) bagi umat Islam, yaitu mendominasi perekononian dalam negeri; (2) adanya peraturan perdagangan yang bertentangan dengan syariah Islam (At-Ta'rif bi Hizb at-Tahrir, hlm. 127).

Negara dalam perspektif khilafah, akan membangun ketahanan pangan, yaitu memenuhi kebutuhan pangan bagi negeri sendiri melalui peningkatkan produksi pangan dan impor bahan pangan. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui cara mengelola tanah pertanian secara optimal dengan memanfaatkan sains dan teknologi modern. Adapun impor bahan pangan dibolehkan secara syariah asalkan tidak boleh menimbulkan dominasi asing atas umat Islam (QS an-Nisa' [4]: 141) (Al-Waie [Arab], "Al-Amn al-Ghidza'i fi Dawlah al-Khilafah," no. 258-259, hlm. 158-162).

Dalam konsep Islam, khilafah yang mencetak mata uang emas (dinar) dan perak (dirham). Hal ini hukumnya wajib atas negara Khilafah meskipun antarindividu rakyat tidak wajib menggunakan dinar dan dirham dalam muamalah antar individu. Penggunaan dinar dan dirham dalam perdagangan internasional akan memberikan kemandirian ekonomi yang sangat kuat bagi negara Khilafah (Taqiyuddin an-Nabhani, Muqadimah ad-Dustur, 2/146).

Berikutnya, umat wajib menghapus seluruh lembaga-lembaga keuangan kapitalis, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, perseroan terbatas (PT), dan sebagainya. Alasannya, karena lembaga-lembaga tersebut tidak disyariatkan Islam. Selain itu lembaga-lembaga tersebut telah menjadi instrumen dominasi yang dimanfaatkan oleh kekuatan kapitalisme global untuk melakukan penjajahan ekonomi atas umat Islam.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here