MENGURANGI BEBA NEGARA, BEBASKAN 5.556 NARAPIDANA - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, April 19, 2020

MENGURANGI BEBA NEGARA, BEBASKAN 5.556 NARAPIDANA


MENGURANGI BEBAN NEGARA, BEBASKAN 5.556 NARAPIDANA
Oleh : Abd. Latif

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah membebaskan 5.556 narapidana dalam rangka menghindari penyebaran virus corona di penjara. Dengan dasar Permenkum HAM Nomer 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomer 19 Tahun 2020, kini 5.556 narapidana bisa menghirup udara bebas. (TEMPO.CO, 1 April 2020) Benarkah pembebasan 5.556 narapidana ini murni karena kemanusian ?

Sementara di saat yang sama pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PP tersebut tertuang dalam keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo. (detiknews, 1 April 2020) Mengapa pemerintah tidak memutuskan lockdown atau karantina wilayah sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018?

Jika melihat kedua keputusan di atas, terlihat ketidak konsistensiannya pemerintah dalam penanggulangan covid-19. Disisi lain Presiden menekankan pembatasan skala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih positif. Rakyat tidak boleh keluar masuk wilayah dengan alasan agar virus tidak tersebar. Tapi disisi lain Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan 5.556 narapidana yang sudah dikarantina untuk pulang ke wilayah masing-masing. Bukankah ini berpotensi terjadi mobilitas yang semakin tinggi?

Memang benar selama di penjara mereka tidak ada yang terindikasi terpapar covid-19. Tapi apakah ada jaminan bahwa mereka bersih dari corona? Apakah ada jaminan ketika di tengah perjalanan mereka aman dari covid-19? Apakah ada jaminan mereka langsung ke rumah masing-masing? Dan apakah ada jaminan mereka tidak keluar lagi untuk mencari nafkah bagi anak-istri dan membawa virus kembali?

Ketidak konsistensiannya pemerintah juga sangat terlihat jelas dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya dari China yang masuk indonesia. Hingga hari ini masih banyak warga negara China yang berdatangan. Sementara itu TKI diluar dilarang pulang kembali ke kampung halaman dengan alsan keselamatan. Warga dalam wilayah dilarang untuk bekerja diluar dengan himbauan stay at home, sementara mereka tidak ada jaminan kehidupan. Ironi bukan?

Sebenarnya satu alasan tunggal dari banyak peraturan yang diterbitkan hari ini. Alasan itu nyata dan jelas, pemerintah mau melepas tanggung jawab. Terlihat ada ketakutan yang akut jika pemerintah memberlakukan lockdown atau karantina wilayah. Karena jika lockdown atau karantina wilayah, maka pemerintah yang akan menanggung semua beban hidup rakyatnya. Bagaimana bisa menghidupi rakyat? Ekonomi kian ambruk. Nilai tukar rupiah sudah diatas Rp. 16.000/dolar AS. Sementara hutang luar negeri kian mengerikan hingga presiden telah menerbitkan Perpu nomor 1 Tahun 2020 untuk menyelamatkan kekuasaannya.

Ada kesamaan yang pasti mengapa Kementrian Hukum dan HAM menerbitkan peraturan untuk membebaskan 5.556 narapidana, yaitu sama-sama melepas tanggung jawab pembiayaan hidup rakyatnya. Cobalah dikalkulsai bersama, jika 1 hari untuk makan 3x setiap orang butuh biaya Rp.45.000. (dengan asumsi 1x makan Rp. 15.000) maka dibutuhkan biaya Rp. 45.000 x 5.556 narapidana yaitu Rp. 250.020.000. itu satu hari, jika satu minggu Rp. 1.750.140.000, jika satu bulan Rp. 52.504.200.000, atau jika satu tahun sudah ratusan milyard. Ini belum biaya sipirnya, minum/air bersih untuk mandi dan buang air, belum Gedung dan uang pembinaanya, bisa mencapai angka triliunan rupiah.

Jadi jelaslah bahwa pembebasan 5.556 narapidana adalah murni untuk mengurangi beban negara. Covid-19 hanyalah sebagai wasilah dan alasan/argumen untuk bisa menerbitkan Undang-Undangnya. Jika pemerintah memang konsisten dengan kebijakan pembatasan sosial skala besar, tentu mereka tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk kedalam. Jelas ini adalah murni karena faktor ekonomi.

Selain faktor ekonomi, ada indikasi yang mengarah pada faktor politik. Kita semua faham bahwa selama ini yang rajin menghuni rutan ada kebanyakan dari kalangan para politikus negara. Dan kita tahu dari partai apa yang paling banyak menghuni penjara itu. Dan diantara mereka adalah dalam satu koordinasi partai. Disinilah indikasi faktor politik itu muncul. Semua rakyat sudah faham bagaimana konspirasi mereka.

Inilah dilema khas dalam negara demokrasi. Hal ini sungguh berbeda dalam system Khilafah. Dalam sistem islam, ada beberapa tahapan untuk meminimalisir kejahatan atau kriminalitas. Negara wajib menerapkan hukum islam dan menjadikan aqidah islam sebagai bagian dari jalan hidup seorang mulim. Dengan kuatnya aqidah ini, seorang muslim akan menjaga dirinya berbuat maksiayat/kriminal. Dengan aqidah yang kuat juga mewajibkan dirinya untuk menyampaikan dakwah mengajak manusia untuk tunduk kepada syariat Allah swt. Dengan demikian setiap orang akan menghalangi saudaranya yang lain untuk berbuat maksiyat/kriminal.

Selain aqidah yang kuat, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat adalah tanggung jawab penguasa/Kholifah. Kebutuhan makan, pakaian, dan perumahan harus terpenuhi. Begitu juga jaminan kesehatan, Pendidikan, dan keamanan, semua ditanggung negara dengan mekanisme. Dengan Pendidikan gratis, kesehatan gratis, keamanan terjamin, rakyat akan bekerja hanya untuk biaya hidup makan keluarga saja. Jika semua kebutuhan hidup sudah terpenuhi dimungkinkan tidak terjadi kriminalitas.

Seandainya dengan jaminan kehidupan masih ada tindakan kriminal dari rakyat, maka hukum dan sanksi akan berlaku. Yang mencuri/korupsi akan dipotong tangannya, yang zina akan dirajam, yang membunuh akan diqishos. Dengan hukum islam ini, maka dibutuhkan lagi Gedung atau penjara, penjaga/sipir, tukang kebersihan, memberi makan dan lain-lain. Seluruh anggaran fokus pada kesejahteraan rakyat.

Sistem inilah yang pernah diterapkan selama lebih dari 13 abad. Sepanjang sejarah islam belum dijumpai cerita menumpuknya berkas ckriminal dan menumpuknya narapidana. Tidakkah itu semua membuka mata dan pikiran kita untuk kembali kepada islam? Saatnya terapkan Syariah yang kaffah dalam institusi daulah Khilafah.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here