Musibah Corona dan Buruknya Jaminan Kesehatan Di Negeri Ini - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, April 1, 2020

Musibah Corona dan Buruknya Jaminan Kesehatan Di Negeri Ini


Yuli Sarwanto (Direktur FAKTA)

Publik tak yakin dengan kinerja pemerintah menangani penyebaran virus Corona. Hal ini disinyalir banyak pejabat publik yang terkesan menyepelekan penyebaran virus tersebut. Sebelumnya ada kesan bahwa Pemerintah kurang serius bahkan meremehkan wabah tersebut seperti pada pernyataan pejabat tinggi bahwa kita tidak terkena karena kita sering membaca doa tertentu, atau korban meninggal di suatu tempat bukan karena Corona tapi flu babi, atau kita tidak terkena wabah karena Indonesia berada di iklim tropis, dan lain sebagainya. Hasilnya hari ini kita bisa rasakan sendiri. Angka penularannya tiap hari bertambah tinggi. Ini menambah beban berat masyarakat di tengah buruknya jaminan kesehatan dari pemerintah.

Buruknya jaminan kesehatan sangat tergambar di dalam negara dengan ideologi kapitalis, negara tidak wajib melayani rakyat. Ia bermitra dengan perusahaan penyedia layanan sebagai rekan bisnis. Kemudian Negara menjual layanan kepada rakyatnya sendiri.  Inilah yang terjadi pada program layanan kesehatan ala pemerintah Indonesia yang dinamai JKN (Jaminan Kesehatan nasional).  BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Sosial) adalah perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan pemerintah menyelenggarakan layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan, meski merupakan badan hukum publik, namun prinsip-prinsip korporasi tetap dijadikan dasar tata kelolanya.  Hal ini ditunjukkan antara lain oleh butir b pasal 11, tentang wewenang BPJS, yaitu, "menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai".  Artinya yang dikehendaki dan yang terjadi adalah pemberian wewenang  tata kelola finansial dan pelayanan publik (pelayanan Kesehatan) kepada korporasi, yaitu BPJS Kesehatan.

Seperti lazimnya korporasi, maka ia akan menggunakan dana jaminan sosial sebagai modal untuk pengembangan produknya. Dan ia akan berorientasi pada keuntungan, bukan pada pemenuhan layanan. Ia akan jual jasa layanan kesehatan kepada konsumen, dan bukan menjamin layanan seutuhnya kepada rakyat. Itulah mengapa Islam mengharamkan pengelolaan layanan publik diserahkan kepada korporasi.

Saatnya bangsa ini mencari solusi. Dalam konsep Islam, kendali mutu jaminan kesehatan khilafah berpedoman pada tiga strategi utama, yaitu administrasi yang simple, segera dalam pelaksanaan, dan dilaksanakan oleh personal yang kapabel. Berdasarkan tiga hal tersebut, layanan kesehatan khilafah memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Berkualitas, yaitu memiliki standar pelayanan yang teruji, lagi selaras dengan prinsip etik kedokteran Islam; b. Individu pelaksana, seperti SDM kesehatan selain kompeten dibidangnya juga seorang yang amanah; c. Available, semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat mudah diperoleh dan selalu tersedia (continuous); e. Lokasi pelayanan kesehatan mudah dicapai (accessible), tidak ada lagi hambatan geografis.

Ketersediaan rumah sakit di setiap satuan kawasan penduduk dengan tenaga medis terlatih dan ketersediaan sarana yang memadai, mengeliminir faktor kelalaian manusia.  Paradigma hidup sehat yang diedukasi negara dengan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok individu yang cukup, meniscayakan kualitas kesehatan yang baik. Ditambah dengan kualitas layanan kesehatan yang berkualitas, lengkaplah kebahagiaan rakyat yang menjadi warna negara Khilafah.

Sementara layanan JKN ala kapitalis mengadopsi sistem layanan berjenjang yang tidak simple sehingga sarat resiko. Di tingkat layanan primer yang merupakan syarat utama setiap orang mendapatkan layanan selanjutnya, tidak diprioritaskan untuk layanan pengobatan, melainkan upaya promotif agar rakyat hidup sehat. Dalam mind set JKN upaya promotif preventif  dipusatkan pada pelayanan kesehatan primer dan fungsi dokter keluarga sebagai  kedokteran pencegahan.

Pertanyaannya, apa jadinya bila kompetensi yang dipersiapkan untuk dokter keluarga justru untuk  upaya promotif preventif,  demikian pula dengan fasilitas medis dan lain-lain di pelayanan kesehatan primer? Dan apa jadinya bila ada kekurangan fasilitas kesehatan primer?  Mengingat bahwa pasien yang datang adakalanya mereka yang membutuhkan tindakan lanjut yang cepat dan tepat?

Sementara itu setiap pasien JKN harus mengikuti sistem pelayanan rujukan. Meski kondisi pasien harus segera mendapat tindakan operasi karena  kegawat-daruratan obstetrik misalnya, atau butuh penanganan segera oleh dokter spesialis jantung karena  kegawat-darutan jantung misalnya, ia tidak bisa langsung ditangani di pusat layanan primer. Akibatnya, biasanya karena waktu tunggu yang lama, hambatan transportasi,  terutama pasien kelas III, yang terjadi adalah keterlambatan penanganan. Tidak saja penyakit semakin parah, bahkan sering berujung pada kehilangan nyawa pasien. Tragisnya lagi, pasien JKN yang tidak mengikuti sistem rujukan meskipun karena alasan kebutuhan medis yang dirasakannya, namun tidak  memiliki bukti kegawat-daruratan medis yang direkomendasikan tempat layanan primer, maka ia harus membayar sendiri.  Dan jika tidak mampu membayar, maka tidak akan dilayani.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here