Rakyat Diterpa Kezaliman Sistem Kapitalisme - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, April 19, 2020

Rakyat Diterpa Kezaliman Sistem Kapitalisme


Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

Omnibuslaw, pandemi covid-19, politik migas-minerba hingga berbagai  kebijakan pemerintah dibahas dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh PKAD pada Ahad, 19 April 2020. 

Rakyat harus mulai menyadari, bahwa perubahan besar ekonomi dan politik hari ini merupakan ancaman kepada kita semua. Omnibus law hari ini di pandang oleh mayoritas rakyat baik yang aktif dalam protes-protes sampai yang hanya bertahan hidup dengan tidak mau mencampuri politik, melihat omnibus law hanya sebagai ancaman bagi kaum buruh saja.

Omnibus law sendiri menjadi sebuah upaya perubahan kebijakan yang mengadopsi prinsip hukum yang sama sekali asing dalam kaidah pembentukan perundang-undangan di Indonesia pada UU No 15 tahun 2019 tentang perubahan UU No 12 tahun 2011. Dalam defenisinya Omnibus law sebagai UU yang oleh pemerintah di defenisikan sebagai Undang-undang yang memiliki muatan lebih dari satu peraturan dengan mengadopsi prinsip hukum yang diberlakukan di Amerika serikat, Australia dan Vietnam. UU ini akan menggabungkan semua kepentingan tematik yang dianggap berhubungan untuk merubah maksud dari UU sebelumnya. Pengertian ini sama sekali tidak berhubungan dengan prinsip UU kita yang melandaskan pada UU 1945 dan tata pembentukan yang memerlukan naskah akademik yang menyeluruh ketika merumuskannya. Tentu dalam hal ini kita sebagai rakyat tidak pernah tahu apa yang menjadi Kepentingan negara mengadakan RUU ini, karena secara Falsafah, Sosiologis apa lagi Yuridis RUU ini di paksakan lahir demi kepentingan Investasi alih-alih kepentingan Rakyat dan kebutuhan Hukum di tengah-tengah rakyat seperti amanat UU pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 11 tentang naskah akademik itu sendiri.

Kebijakan membuat UU omnibus law oleh rejim Jokowi & Amin telah menegaskan dimana posisi keberpihakan mereka adalah berada pada seluruh kepentingan para kapitalis dengan mengorbankan segala hak dasar rakyatnya.

Selain itu kita bisa menyoroti sebagian besar umat Islam tertipu dengan demokrasi. Mereka menganggap demokrasi sekadar cara memilih pemimpin. Karena itu banyak umat Islam menerima demokrasi sekaligus terlibat aktif dalam proses demokrasi. Tentu dengan harapan bisa memperjuangkan kepentingan Islam dan umatnya; harapan akan datangnya pemimpin yang bisa membawa kemenangan bagi Islam dan umat Islam.

Namun, harapan itu meleset. Alih-alih bisa memajukan Islam dan umatnya, bahkan kondisi umat Islam makin hari makin parah. Urusan dunia saja tidak kunjung membaik. Hidup makin susah. Ratusan juta rakyat, tentu saja mayoritasnya Muslim, termasuk kategori miskin. Harga-harga sembako makin melambung. Pekerjaan sulit didapat. Pajak makin menggila. Pendidikan dan kesehatan makin membebani. Di sisi lain kekayaan alam yang melimpah, emas, tembaga, minyak dan gas diserahkan kepada asing. Jurang menganga antara kaya dan miskin makin melebar. Segelintir orang menjadi super kaya. Mayoritas rakyat hidup miskin. Di pihak lain korupsi berjamaah di seluruh level kekuasaan makin intensif.

Bagaimana dengan kemajuan Islam yang diharapkan? Sungguh mengecewakan. Kasus-kasus pelecehan Islam makin merajalela. Dengan berbagai modus dan tujuan, para penista Islam bermunculan. Ada yang ngaku nabi, Imam Mahdi atau guru spiritual.

Semua itu terjadi di depan hidung para penguasa yang notabene dipilih oleh rakyat. Tentu mayoritasnya umat Islam. Para penguasa itu berdiam diri terhadap semua keburukan yang terjadi. Penguasa sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Mereka tidak muncul sebagai pembela Muslim dan Islam. Bahkan tidak jarang kebijakan penguasa justru merugikan rakyat serta menguntungkan asing. Mengapa?

Kapitalisme! Itulah jawabannya. Ideologi ini lahir dari akidah sekularisme (pemisahan agama dari Negara). Ideologi ini menjadikan uang sebagai panglima dan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Gara-gara Kapitalisme, negara sekular ini menerapkan ekonomi liberal dan politik demokrasi. Ideologi ini meniscayakan pemilik uang menguasai semuanya, baik ekonomi maupun politik. Ujung dari segala proses bermasyarakat dan bernegara berpangkal pada kepentingan para pemilik modal.

Alhasil, demokrasi bukan sekadar cara memilih pemimpin. Demokrasi merupakan cara ideologi kapitalis untuk menguasai panggung politik.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here