Secangkir Resah Dari Peristiwa Penangkapan Ustadz Ali Baharsyah, Aktivis Pro-Khilafah - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, April 9, 2020

Secangkir Resah Dari Peristiwa Penangkapan Ustadz Ali Baharsyah, Aktivis Pro-Khilafah


Agung Wisnuwardana

Hari ini di jagad media sosial terjadi semacam keresahan yang meluas, akibat penangkapan pejuang khilafah Ustadz Alimudin Baharsyah di saat banyak napi dibebaskan, dengan sebab situasi pandemik akibat menyebarnya Virus Covid-19 saat ini.

Beliau (Ustadz Alimudin Baharsyah) dilaporkan atas dugaan penyebaran Berita Bohong yang umumnya menggunakan pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, maka video tersebut "tak memenuhi unsur sebagai bukti kebohongan". Terlebih, pasal ini mewajibkan adanya unsur "menimbulkan keonaran ditengah masyarakat".

Menurut kuasa hukumnya, dari LBH Pelita Umat tidak ada redaksi "bohong" dalam konten video, apalagi suatu konten kebohongan yang menyebabkan keonaran ditengah masyarakat.

Kebijakan Presiden Jokowi terkait pandemik virus Covid-19 yang menetapkan Status Pembatasan Sosial Berskala Besar diikuti Darurat Sipil itu jelas disampaikan oleh Sang Presiden. Hanya saja, kemudian ada penjelasan Juru Bicara Presiden Saudara Fadjroel Rachman yang menyebutkan opsi Darurat Sipil hanya akan diambil jika dibutuhkan.

Kritik publik banyak disampaikan, tidak saja terkait Status Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun Rencana Darurat Sipil. Itu artinya, kritik terhadap status Darurat Sipil itu memang ada faktanya sebagimana telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Adapun jika kebijakan Darurat Sipil tidak jadi diambil Presiden, itu menunjukkan Presiden mendengarkan kritik dan aspirasi rakyat yang menolak diberlakukan Darurat Sipil. Jadi, tidak ada konten "kabar bohong" yang disebarkan oleh Bung Ali dalam video dimaksud.

Lebih lanjut, pihak kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan Saudara Alimudin Baharsyah ditangkap adalah karena Alimudin Baharsyah konsisten mendakwahkan khilafah, sedangkan pasal lainnya hanyalah pasal ikutan.

Mengapa Kok Khilafah?

Kenapa harus khilafah dan pengembannya yang dipersoalkan? Kenapa bukan demokrasi? Sejak Indonesia diproklamasikan, demokrasi adalah sistem politik yang dipilih. Berbagai bentuk demokrasi telah diterapkan; mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila hingga kembali lagi ke demokrasi liberal.

Di bidang ekonomi, negeri ini memang sempat terpengaruh sosialisme pada masa Orde Lama. Namun kemudian, kapitalisme-liberalisme adalah sistem ekonomi yang diberlakukan. Penerapan sistem ekonomi tersebut semakin menjadi-jadi pasca Reformasi. Ini ditandai dengan doktrin-doktrin ekonomi liberal yang dijalankan seperti pembatasan peran negara sebatas regulator, pasar bebas, pencabutan subsidi dan privatisasi.

Pertanyaan penting penting tentu patut diajukan: Apakah setelah menerapkan demokrasi selama puluhan tahun, Indonesia menjadi lebih baik? Apakah setelah menjalankan sistem ekonomi liberal sekian lama, Indonesia menjadi lebih sejahtera?

Sudah tampak jelas, demokrasi dan sistem ekonomi liberal gagal menjadikan negeri ini lebih baik dan sejahtera. Sebaliknya, negeri ini makin rusak dan bobrok. Alih-alih menyelesaikan masalah, demokrasi dan sistem ekonomi liberal justru menjadi sumber masalah! Betapa tidak. Ongkos demokrasi yang amat mahal terbukti menjadi pemicu utama korupsi marak. Demokrasi yang dipropagandakan "dari, oleh dan untuk rakyat" pada praktiknya hanya untuk kepentingan para pemilik modal dan korporasi. Berbagai undang-undang liberal yang dihasilkan justru menyengsarakan rakyat. Bahkan demokrasi juga menjadi pintu masuk bagi negara-negara kafir penjajah untuk menguasai dan merampok kekayaan alam negeri ini.

Namun anehnya, demokrasi dan sistem ekonomi liberal tetap saja dipertahankan. Belum ada tanda-tanda sistem ini bakal dicampakkan. Apakah berbagai kerusakan dan kebobrokan yang ditimbulkan oleh sistem tersebut tidak membuat kita sadar? Apakah kita baru tersadar setelah kekayaan alam kita habis tak tersisa karena dirampok oleh negara-negara kafir penjajah? Jika itu yang terjadi, sungguh penyesalan yang terlambat.

Belum Terlambat

Sungguh, kita tidak perlu ragu untuk mencampakkan demokrasi dan sistem ekonomi liberal karena merupakan sistem kufur dan lahir dari ideologi kapitalisme yang kufur. Ideologi ini membatasi peran agama hanya mengatur urusan pribadi. Ini jelas bertentangan dengan Islam karena Islam adalah dîn kâmil syâmil yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Konsekuensinya, otoritas menetapkan hukum ada di tangan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif. Padahal menetapkan hukum, menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatu bukan merupakan otoritas manusia. Memberikan otoritas tersebut kepada manusia merupakan kejahatan besar karena membuat hukum adalah otoritas tunggal Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik (TQS al-An'am [6]: 57).

Maka dari itu, demokrasi haram dijadikan sebagai pandangan hidup dan asas bagi konstitusi beserta seluruh undang-undang. Haram pula mengambil dan menyebarluaskan demokrasi.

Ingatlah, ibarat kereta, ideologi dan sistem kufur adalah lokomotif yang membawa gerbong-gerbong kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman yang semuanya berujung pada kerusakan.

Sesungguhnya Islam telah memiliki sistem pemerintahan sendiri, yakni Khilafah. Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan Islam; bukan republik, kerajaan, imperium, federasi, demokrasi dan lain-lain. Secara syar'i dinyatakan:

رِئَاسَةٌ عَامَةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعاً فِي الدُّنْيَا لِإِقَامَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِي، وَحَمْلِ الدَّعْوَةِ اْلإِسْلَامِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِ

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

Dengan Khilafah umat Islam bisa dipersatukan dalam satu kepemimpinan dan satu negara. Dengan Khilafah seluruh hukum syariah bisa diterapkan dan dakwah Islam dapat diemban ke seluruh dunia.

Ada Kebaikan

Sungguh, kebaikan dan keberkahan akan Allah SWT limpahkan ketika hukum-hukum-Nya ditegakkan. Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«حَدٌّ يُقَامُ فِى الأَرْضِ خَيْرٌ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً»

Satu hukum had (sanksi syariah atas kejahatan tertentu) yang ditegakkan di muka bumi lebih baik bagi manusia daripada mereka diguyur hujan selama tiga puluh atau empat puluh hari (HR Ahmad).

Itu baru satu jenis hukum saja. Tentu betapa besar kebaikannya jika seluruh hukum syariah ditegakkan?

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here