TERHADAP PERPPU No. 1 TAHUN 2020, RUU MINERBA DAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, April 19, 2020

TERHADAP PERPPU No. 1 TAHUN 2020, RUU MINERBA DAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA


PERNYATAAN SIKAP
PUSAT KAJIAN DAN ANALISIS DATA - PKAD

Dari hasil Focus Group Discussion Online #2 Pusat Kajian dan Analisis Data, hari Ahad, 19 April 2020 jam 08.00 – 12.00 WIB yang dihadiri oleh antara lain dihasilkan beberapa pernyataan sikap :

1)      Menolak Perppu No. 1 tahun 2020, RUU Minerba dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena bertentangan dengan kepentingan rakyat di tengah Pandemi Corona

2)      Menolak Perppu No. 1 tahun 2020, RUU Minerba dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena lebih berpihak kepada kepentingan penyelamatan harta daripada penyelamatan nyawa

3)      Menolak Perppu No. 1 tahun 2020, RUU Minerba dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena wujud dari implementasi agenda kapitalisasi dan liberalisasi ekonomi dan politik

4)      Menghentikan segala pembahasan RUU Minerba dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja agar lebih fokus pada penanganan Pandemi Corona lebih serius dan sistemik

5)      Membatalkan Perppu No. 1 tahun 2020 karena tumpang tindih dengan produk aturan yang lain terutama UU No. 6 tahun 2018 yang tengah menunggu rumusan PP untuk operasionalisasinya sebagai wujud serius dan sistemiknya penanganan Pandemi Corona

6)      Menegaskan bahwa sengkarut Perppu No. 1 tahun 2020, RUU Minerba dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja mencerminkan sengkarut produk aturan yang lahir dari proses politik Demokrasi penuh dengan nuansa konflik kepentingan, tawar menawar kekuasaan, dan money politic

7)      Menolak Perppu No. 1 tahun 2020, RUU Minerba dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai wujud problem sistemik atas mekanisme pengambilan kebijakan publik sekaligus menawarkan solusi sistemik Islam untuk menyelesaikan sengkarut kebijakan publik

8)      Mendorong Islam sebagai solusi sistemik dengan menawarkan alternatif Khilafah Islamiyah ‘Ala Minhajin Nubuwwah sebagai sistem politik pengganti Demokrasi Liberal yang terbukti gagal menjawab tantangan global dan nasional di tengah Pandemi Corona dengan basis ideologi Kapitalismenya

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan agar menjadi perhatian secara seksama dan serius. Hanya kepada Allah SWT sematalah segala urusan disandarkan. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan. Aamiin.

Ketua PKAD,                     


Fajar Kurniawan                                             
Sekretaris PKAD,



Umar Syarifuddin

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here