Corona dan Pemimpin Perempuan

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

(Koordinator LENTERA)

Sejumlah negara di dunia yang dipimpin perempuan dianggap 'sukses' mengendalikan COVID-19. Yang terbaru, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengklaim bahwa negaranya telah memenangkan pertempuran melawan virus corona. Setelah hampir 5 pekan menerapkan status darurat Level 4 yang merupakan tertinggi, Selandia Baru menurunkan menjadi Level 3 pada Senin malam (27/04).

PM Ardern tak sendiri. Masih ada tujuh pemimpin perempuan lain yang juga sukses menangani wabah corona di negaranya. Mereka adalah Perdana Menteri Silveria Jacobs dari Sint Maarten di Kepulauan Karibia, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, Pemimpin Islandia Katrín Jakobsdóttir, dan Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin.

Kunci keberhasilan para pemimpin perempuan ini dalam menangani corona adalah percaya sains, gerak cepat, dan memanfaatkan teknologi dengan memperbanyak tes swab.

Sejumlah media kemudian mengklaim, bahwa kedigdayaan para pemimpin perempuan ini konon dipengaruhi oleh sifat alami perempuan. Meskipun tentu saja hasil kerja masing-masing pemimpin ini mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh apakah dia seorang perempuan atau laki-laki. Ada banyak faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan managemen wabah penyakit di suatu negara.

Namun demikian, profesor sosiologi dari New York University Katheen Gerson, menggarisbawahi perempuan di posisi pemimpin bisa menunjukkan ketegasan atau sifat lain sebagai seorang pemimpin, sekaligus menghadirkan sifat alaminya sebagai seorang perempuan untuk melengkapi sikap kepemimpinan yang ada. Pemimpin laki-laki mungkin kurang leluasa untuk itu, namun sifat keibuan seorang perempuan dan naluri melindungi yang ada padanya tidak bertentangan dengan tuntutan kerja yang ada saat ini sehingga bisa dihadirkan untuk melengkapi perannya.

Kini, bila dibandingkan dengan para pemimpin yang kebanyakan menakut-nakuti, saling menyalahkan, dan menghakimi, hingga menjelek-jelekan negara lain. Hal itu bisa terlihat dari kepemimpinan Donald Trump di AS, Bolsonaro di Brasil, Obrador di Meksiko, Modi di India, Duterte di Filipina, Orban di Hongaria, Putin di Rusia, Netanyahu di Israel, dan sebagainya.

Realitanya, cara pandang pragmatis bahwa perempuan bersifat keibuan dan memiliki naluri melindungi, tidak kemudian dapat dibenarkan sebagai alasan untuk melegalisasi perempuan sebagai pemimpin negara. Karena sungguh cara pandang tersebut tanpa dibalut pemikiran, melainkan sekedar muncul dari perasaan hati belaka. Yang artinya, cara pandang ini tidak dapat bertahan lama. Suatu saat akan runtuh. Jadi bukanlah suatu kebanggaan menjadi seorang perempuan penguasa. Karena fitrah perempuan tidaklah diciptakan untuk menjadi pemimpin negara.

Terlebih kesuksesan penanganan wabah corona ini tentu menjadi cerminan bagi perempuan sedunia, tak terkecuali dunia Islam. Pasalnya, penanganan corona sendiri juga tak hanya berskala dunia maupun nasional. Di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia, tak sedikit kepala daerah perempuan. Yang jika hendak dipandang dengan logika kesuksesan pemimpin perempuan menangani wabah tadi, faktanya tak semua dari mereka juga sukses. Jadi tak bisa dipukul rata bahwa suatu wilayah yang dipimpin oleh pemimpin perempuan pasti sukses menangani corona. Demikian pula sebaliknya, tak bisa dipukul rata juga bahwa suatu wilayah yang dipimpin oleh pemimpin laki-laki akan gagal menangani corona.

Itulah! Di era sekular seperti saat ini, perempuan muslimah seringkali terombang-ambing di antara dua standar, halal atau haram. Mereka bingung, antara harus mengikuti pola peradaban Barat yang nampak hebat tapi sebenarnya sekarat, atau harus taat syariat tapi mereka tak siap terikat. Semua keadaan ini akibat mereka tak melakukan proses berpikir dengan benar. Tapi juga tak paham harus bagaimana sikap sejati menghadapi derasnya sekularisasi ala Barat.

Perempuan selaku makhluk Allah SWT, tentu harus dipahami porsi perannya sebagai manusia. Yang karena itu, hendaklah senantiasa terikat dengan aturan Rabb-nya. Dan Islam secara yuristik telah menetapkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kedudukannya

sebagai manusia, ada kalanya sebagai sesuatu yang mubah baik bagi

kaum laki-laki maupun kaum perempuan, tanpa membedakan keduanya ataupun mendiskriminasi salah satunya dari yang lain.

Adapun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki dengan

predikatnya sebagai laki-laki seiring dengan karakter kemanusiaannya,

atau yang dilakukan oleh perempuan dengan predikatnya sebagai

perempuan seiring dengan karakter kemanusiaannya, maka sungguh

Islam telah memisahkannya di antara keduanya dan membedakannya

terkait dengan masing-masing dari keduanya, baik ditinjau dari sisi

wajib, haram, makruh, mandûb (sunah), atau pun mubah.

Dari sinilah,kita menemukan bahwa pemerintahan dan kekuasaan telah ditetapkan oleh syariah sebagai hak laki-laki dan bukan bagi perempuan. Jabatan pemerintahan yang dimaksud, yaitu kepala negara (Khalifah), mu‘âwin (pembantu) Khalifah, Wali (gubernur), ‘âmil (setara walikota/bupati), atau jabatan apa saja yang termasuk pemerintahan (kekuasaan).

Dan larangan ini bukan diskriminasi, melainkan untuk menempatkan peran perempuan sesuai proporsi syariat. Ini sebagaimana firman Allah

SWT :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS An-Nisaa [04] : 32).

Juga hadits yang telah diriwayatkan

dari Abû Bakrah, ia menuturkan: “Ketika sampai berita kepada

Rasulullah ﷺ bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra

sebagai ratu mereka, beliau lalu bersabda:

 لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً »

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan

urusan mereka kepada seorang wanita.” (HR al-Bukhârî).

Hadits ini secara gamblang melarang perempuan untuk memegang

urusan pemerintahan yaitu ketika mencela orang-orang yang

menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Waliyul-Amri (pemegang urusan pemerintahan) tidak lain adalah penguasa (pemerintah).

Jadi, kekuasaan pemerintahan tidak boleh diserahkan kepada

kaum perempuan. Namun selain urusan (kekuasaan) pemerintahan, perempuan boleh menjabatnya. Atas dasar ini, perempuan boleh diangkat

sebagai pegawai negara, karena pekerjaan semacam itu tidak termasuk

urusan pemerintahan, melainkan termasuk kontrak kerja (ijârah).

Pegawai pada hakikatnya adalah pekerja khusus yang bekerja kepada

pemerintah. Statusnya sama seperti pekerja yang bekerja kepada

seseorang atau suatu perusahaan.

Perempuan juga boleh menangani urusan

peradilan (menjabat sebagai qâdhî atau hakim), karena seorang qâdhî

bukanlah pemerintah (penguasa). Ia hanyalah orang yang memutuskan

persengketaan di antara anggota masyarakat dan memberitahukan

hukum syara’ yang bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang

bersengketa. Dengan demikian, seorang qâdhî (hakim) adalah pegawai,

bukan penguasa. Ia adalah pegawai negara sebagaimana pegawai

negara lainnya.

Demikianlah, serumit dan sesukses apa pun penanganan wabah corona, namun keberadaan para penguasa perempuan  tetaplah tercela di sisi syariat. Karenanya, agar seluruh upaya penyelematan wabah corona ini berbuah berkah serta keridhoan Allah SWT, maka hendaklah dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar, serta dinaungi oleh tata kehidupan yang haq sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” (QS Al-Anfal [08] : 25).