Islam Jalan Perubahan Untuk Ekonomi Mandiri - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, May 21, 2020

Islam Jalan Perubahan Untuk Ekonomi Mandiri


Hadi Sasongko (Direktur POROS)


Politik ekonomi Islam memberikan jaminan agar masing-masing individu mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, dan kemudian memberdayakan mereka sebagai seorang anggota masyarakat dengan pandangan hidup yang khas, agar dapat memuaskan kebutuhan pelengkapnya (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuannya.

Jika ada satu keluarga yang kelaparan, tidak bisa pemerintah hanya mengatakan bahwa stok Bulog sangat cukup untuk keperluan tiga bulan. Dalam politik ekonomi Islam, terbentuk mekanisme agar stok Bulog tersebut terdistribusi merata sampai tidak ada seorang pun yang kelaparan.

Ada dua cara pelaksanaan jaminan kebutuhan pokok, yang berbentuk barang dan yang berbentuk jasa.

1. Mekanisme langsung, yakni negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok berupa pendidikan dan kesehatan.

2. Mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang dan papan).

Negara secara langsung memberikan jaminan kepada setiap individu rakyat dalam hal keamanan, pendidikan dan kesehatan, Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah "pelayanan umum" (ri'ayah asy-syu'un al-ummah) dan kemaslahatan hidup terpenting. Dalam politik ekonomi Islam, negara bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut sehingga seluruh rakyat, Muslim maupun kafir, dapat menikmatinya; baik kaya maupun miskin.

Adapun menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang dan papan) dapat dilaksanakan setidaknya melalui 5 mekanisme: (1) mewajibkan laki-laki yang mampu untuk bekerja; (2) negara menyediakan lapangan pekerjaan; (3) kewajiban untuk menanggung ahli waris yang tidak mampu mencari nafkah; (4) negara menyediakan subsidi langsung melalui Baitul Mal; (5) penerapan dharîbah (pajak) khusus atas kaum Muslim yang memiliki kelebihan harta kekayaan.

Langkah pertama adalah dengan menutup pintu masuknya campur tangan asing itu, yaitu utang luar negeri. Baru setelah itu campur tangan asing yang sudah terlanjur masuk (yang terwujud dalam berbagai undang-undang berbau liberal seperti UU SDA, UU Penanaman Modal, UU Migas dan UU yang mengamanatkan privatisasi) dibereskan dan dibersihkan. Jika langkah ini belum diupayakan, jangan berharap ekonomi berdaulat dan mandiri bisa diwujudkan.

Adapun langkah riil untuk menghentikan utang luar negeri yang berbahaya tersebut menurut Adiningrat (2009), antara lain:

1. Menolak dengan tegas tambahan utang luar negeri beserta seluruh bunganya dengan segala bentuknya. Ada pemahaman salah tentang utang luar negeri seperti: ia dianggap sebagai sumber pendapatan sehingga dimasukkan dalam pos pendapatan negara; semakin banyak utang yang dikucurkan, semakin besar pula kepercayaan luar negeri; pembangunan tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan utang luar negeri.

2. Penghematan dan pemberantasan korupsi. Proyek-proyek pembangunan ekonomi yang tidak strategis dalam jangka panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia, dan semakin menimbulkan kesenjangan sosial harus dihentikan.

3. Menciptakan ketahanan pangan. Dengan membangun sektor pertanian khususnya produk-produk pertanian seperti beras, kacang, kedelai, tebu, kelapa sawit, peternakan dan perikanan yang termasuk sembako. Memberdayakan lahan maupun barang milik negara dan umum (kaum Muslim) seperti laut, gunung, hutan, pantai, sungai, danau, pertambangan, emas, minyak, timah, tembaga, nikel, gas alam, batu bara dll.

4. Mengatur ekspor dan impor yang akan memperkuat ekonomi dalam negeri dengan cara: memutuskan impor atas barang-barang luar negeri yang diproduksi di dalam negeri; membatasi impor dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk industri dasar dan industri berat yang sarat dengan teknologi tinggi; memperbesar ekspor untuk barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi, dengan catatan tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri dan tidak memperkuat ekonomi dan eksistensi negara-negara Barat Imperialis.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here