Menata Politik Industri Migas - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, May 8, 2020

Menata Politik Industri Migas


Lukman Noerochim (Stafsus FORKEI)

Dalam perspektif syariah, politik industri migas menempatkan negara sebagai regulator sekaligus pelaku. Negara adalah pengelola industri migas sedangkan umat adalah pemegang hak miliknya. Ketika politik ini dijalankan maka sumberdaya migas dan industri pengolahannya berada dalam kontrol negara.

Hal ini berbeda sekali dengan Pemerintah Indonesia yang menerapkan liberalisasi sektor migas. Sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 dunia dengan hanya memiliki 0,3% dari cadangan minyak bumi dunia, Pemerintah Indonesia menempatkan penguasaan sumberdaya migas ke tangan para investor. Akibatnya, untuk menaikkan tingkat produksi minyak nasional Pemerintah sangat bergantung kepada korporasi asing selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Konsekuensi penguasaan sumberdaya migas oleh asing, selain biaya pokok pengadaan BBM menjadi mahal, juga produksinya bukan untuk kepentingan nasional. Padahal Indonesia defisit di sektor minyak.

Di sektor hilir migas, Pemerintah Indonesia juga mempercayakan mekanisme pasar untuk menetapkan harga dan mendistribusikannya ke masyarakat. Maksud Pemerintah dalam pembatasan subsidi adalah untuk memasukkan investor asing. Sulit bagi investor asing masuk ke bisnis BBM manakala SPBU-SPBU Pertamina masih menjual BBM di bawah harga pasar internasional. Dengan pembatasan subsidi, investor asing semakin siap menyerbu pasar BBM Indonesia.

Di Indonesia, perusahaan minyak Belanda Shell sudah berekspansi sejak Pemerintahan SBY menaikkan harga BBM secara besar-besaran pada tahun 2005.

Jika negara berani mengambil politik industri migas syariah, meski cadangan minyak nasional tidak sebesar cadangan minyak negeri-negeri Islam lainnya di Timur Tengah, maka Pemerintah lebih mudah mengontrol industri migas untuk kepentingan nasional. Investasi migas memang mahal. Namun, Pemerintah jangan terjebak oleh pemahaman ekonomi kapitalis bahwa negara Dunia Ketiga miskin modal. Pemahaman ini hanya menggiring negara lemah seperti Indonesia untuk berutang ataupun mengundang investor asing dalam membangun industri migas.

Justru di balik perut bumi Indonesia itulah tersimpan kekayaan yang luar biasa yang menjadi incaran bangsa-bangsa penjajah. Menerapkan liberalisasi sektor migas sama saja dengan membuang potensi pendapatan negara dari harta milik umum dan menciptakan jurang ketimpangan yang semakin lebar.

Pada tahun 2009, lima korporasi minyak utama dunia, yakni BP, ExxonMobil, Total, Shell dan Chevron memiliki pendapatan kotor sebesar US$ 1,19 triliun setara 2% nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dunia atau 220,21% PDB Indonesia. Keuntungan bersih lima korporasi ini mencapai US$ 68,018 miliar. Jumlah keuntungan bersih tersebut sebanding dengan 79,62% pendapatan negara dari nilai realisasi APBN-P 2009 (Sumber data: OPEC, World Bank dan Departemen Keuangan).

Politik industri migas  juga harus berada di bawah politik industri yang bertujuan menjadikan negara sebagai negara industri. Satu-satunya jalan untuk menjadi negara industri adalah menciptakan industri yang menjadi basis seluruh industri. Industri ini adalah industri yang menghasilkan industri alat-alat dan mesin (Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam).

Terkait industri migas, politik industri mendorong negara memiliki kemampuan menghasilkan peralatan, mesin dan teknologi yang diperlukan untuk eksplorasi migas, lifting dan refinery. Kemandirian ini akan membuat biaya investasi menjadi lebih efisien. Pengembangan teknologi dan industri migas selanjutnya akan menghasilkan industri turunan. Misalnya aspal, lilin, plastik, pupuk, keramik, minyak pelumas, dan lain sebagainya.

Politik industri migas juga harus mengikuti politik luar negeri Negara Islam. AS bersama para sekutunya memusuhi Islam dan melakukan pendudukan atas negeri-negeri Islam. Statusnya adalah imperialis modern. Industri migas dapat dijadikan senjata untuk melawan negara-negara penjajah. Apalagi sebagian besar cadangan minyak dunia ada di negeri-negeri Islam seperti di Timur Tengah yang menyimpan deposit minyak sebesar 56,24% dari 1.337,2 trilyun barel cadangan minyak dunia (OPEC, Annual Statistic Bulletin 2009). Melalui embargo minyak, perekonomian AS dapat dilumpuhkan dengan cepat apalagi dengan penghapusan dolar sebagai alat pembayaran transaksi minyak.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here