Pengangguran Massal - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, May 1, 2020

Pengangguran Massal


(Ketika Sistem Kapitalis Ini Gagal Jantung)

Fajar Kurniawan (analis Senior PKAD)

Efek pandemi corona adalah ratusan juta dapur orang tidak bisa ngebul lagi. Ini dampak ekonomi mati suri. Kesenjangan semakin besar. Kesenjangan atau ketimpangan itu terjadi karena asas pertumbuhan ekonomi menjadi metode pemecahan permasalahan ekonomi. Ini karena rezim kapitalis memandang persoalan kemiskinan sebagai akibat kelangkaan barang dan jasa. Padahal persoalan kemiskinan bisa saja karena faktor distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat.

Pandangan ini jelas tidak akan memecahkan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan lain sebagainya. Pandangan ini justru menimbulkan masalah baru yang lebih krusial, yaitu kesenjangan ekonomi. Karena itu tidaklah aneh jika Pemerintah mendukung habis-habisan bisnis para konglomerat dan investor (pemilik modal) dalam bentuk subsidi, tax holiday atau tax amnesty, kemudahan usaha, penggusuran tanah rakyat kecil, kredit lunak tanpa jaminan, dan lain sebagainya. Mereka dianggap sebagai lokomotif perekenomian yang harus terus didorong bergerak laju sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai.

Dalam pandangan Islam, problem ekonomi lebih bertumpu pada distribusi barang dan jasa. Produksi dan pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu di dalam masyarakat. Jika individu-individu ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, negara wajib memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Caranya di antaranya dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam milik umum dan milik negara maupun melalui kebijakan secara langsung dengan memberikan subsidi dari baitul mal.

Salah satu penyebab ketimpangan ekonomi dalam sistem kapitalis adalah adanya liberalisasi pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya alam diserahkan kepada individu atau swasta. Sebaliknya, peran negara dalam ekonomi minim. Negara hanya sebatas sebagai regulator.                  Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, harta kekayaan yang ada di bumi ini tidaklah bebas untuk dimiliki oleh individu, sebagaimana yang ada dalam pemahaman sistem ekonomi kapitalis. Di dalam sistem ekonomi Islam, status kepemilikan seluruh harta kekayaan atau sumberdaya alam yang ada di bumi ini dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: Pertama, kepemilikan individu, yaitu terkait harta yang memungkinkan dimiliki dan dimanfaatkan oleh pribadi secara langsung.

Kedua: Kepemilikan umum, yaitu terkait harta yang dimiliki bersama dan bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah SWT untuk seluruh kaum Muslim. Allah SWT membolehkan setiap individu untuk mengambil manfaatnya, tetapi tidak untuk memiliki zatnya. Harta milik umum dikelompokkan menjadi tiga: (1) Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh kaum Muslimin dalam kehidupan sehari-hari seperti air, padang rumput atau hutan dan api atau sumber energi; (2) Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang untuk dimiliki oleh individu; (3) Barang tambang yang jumlahnya tak terbatas seperti tambang migas, emas dan perak tambang batu bara dan lain-lain.

Ketiga: Kepemilikan negara, yaitu harta yang tidak termasuk kategori milik umum maupun milik individu, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum Muslim secara umum.

Pengelolaan harta milik umum dan harta milik negara wajib diserahkan kepada negara dan haram diserahkan kepada swasta baik lokal apalagi swasta asing. Pengelolaan oleh negara bisa dilakukan secara langsung atau melalui Badan Usaha Milik Umum (BUMU) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi negara dalam sistem ekonomi Islam akan terjun langsung sebagai aktor ekonomi, bukan hanya sebagai regulator.

Sebagai contoh harta milik umum jenis pertama seperti air. Saat ini ada 246 perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK). Sebanyak 65% kebutuhan AMDK dipasok oleh perusahaan swasta asing, yaitu Aqua Danone, ADES dan Coca-cola.

Begitu juga pengelolaan hutan. Saat ini pengelolaan hutan Indonesia dikuasai oleh 8 konglomerat swasta seperti Raja Garuda Mas 380.000, hektar, Daya Sakti 540.000 hektar, Sumalindo Grup 850.000 hektar, PT Alam Kusumaha 1.2 juta hektar, Kalimanis 1,6 juta hektar, Barito Pasifik 2,7 juta hektar, Grup Jayanti 2,9 juta hektar serta perusahaan kayu lapis milik Hunawan seluas 3,5 juta hektar.

Begitu juga jenis harta milik umum yang ketiga yaitu tambang. Saat ini sebanyak 85% kekayaan migas dikuasai swasta lokal dan asing. Sebesar 75% kekayaan batubara dikuasai swasta, sementara 85% tambang emas dan perak dikuasai asing. Akibatnya, hasil tambang tersebut 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan harta milik umum tersebut di atas akan dikelola oleh negara, baik dikelola secara langsung ataupun melalui Badan Usaha Milik Umum. Hasilnya didistribusikan kepada rakyat dengan harga yang murah dan keuntungannya menjadi pemasukan APBN. Swasta tetap bisa berperan dalam pengelolaan harta milik umum. Hanya saja, posisinya bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai penyedia jasa (ajir). Bisa juga swasta berperan sebagai pemilik industri yang produknya adalah hasil dari peningkatan nilai tambah dari harta milik umum tersebut. Misal, tambang besi dan baja itu masuk kategori milik umum. Namun, pabrik yang menggunakan bahan baku besi dan baja, misalnya pabrik kendaraan bermotor, boleh dimiliki swasta.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here