PETAKA PENGUASA TANPA RASA - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, May 5, 2020

PETAKA PENGUASA TANPA RASA


Aminudin Syuhadak
LANSKAP

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tetap melanjutkan proses pemindahan ibu kota negara meski wabah virus corona meluas di dalam negeri.

Kelanjutan proses tersebut salah satunya bisa dilihat dari proses penyusunan rencana induk (master plan) pembangunan ibu kota baru. Menjelang akhir Maret lalu, Bappenas menggelar lelang penyusunan rencana induk (master plan) pembangunan ibu kota baru. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pemerintah fokus pada penanganan pandemi corona di Indonesia.
https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200504094457-532-499713/ada-corona-bappenas-lelang-master-plan-ibu-kota-baru-rp85-m

Komentar
Dua kali periode berkuasa seharusnya membuat rezim Jokowi bisa menyuguhkan kecakapan kepemimpinan. Ada standar-standar umum yang semestinya terpenuhi oleh sebuah rezim berkuasa, antara lain: Punya manajemen yang baik untuk diri sendiri maupun tim (kabinet maupun staf ahli); Punya strategi yang jelas dan tegas dalam bertindak; Mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif; Tidak lepas tangan, tapi bisa bertanggung jawab atas setiap problem; Serta punya orientasi (visi-misi) yang jelas dan konsisten untuk mencapainya.

Kriteria-kriteria tersebut akan sempurna -bagi seorang pemimpin Muslim- dengan bekal ketaqwaan sekaligus pemahaman agama yang komprehensif sebagai pondasi utama kepemimpinan. Karena dengan basis ketaqwaan maka dia akan memimpin dalam koridor halal-haram, dalam dimensi dunia-akherat secara seimbang.

Nah, nahasnya kondisi ideal tersebut nyaris tidak terlihat sama sekali dari performa rezim Jokowi sampai detik ini. Tentu ini bukan menyorot Jokowi sebagai pribadi namun lebih kepada Jokowi sebagai pemimpin sebuah rezim yang bertanggung jawab penuh atas nasib lebih dari 270 juta jiwa di negeri ini. Kita bicara atas sebuah realita rezim yang mengklaim "pemimpin sederhana dan merakyat". Jadi ini bukan tentang like and dislike, ini tentang kepedulian terhadap kebaikan negara dalam konteks kepemimpinan yang selaras-sebangun dengan cita-cita kemerdekaan.

Mari bersikap obyektif. Apakah seringnya mis-komunikasi antara presiden dan kabinet seperti kasus tumpang tindih kebijakan maupun regulasi, blunder "I don't read what I sign" itu menunjukkan manajemen tim yang baik?

Apakah mengharuskan rakyatnya work from home, stay at home saat kondisi pandemi Covid-19 namun di saat yang sama membuka lebar pintu untuk TKA dari negara China yang merupakan episentrum pandemi global menunjukkan kemampuan berstrategi yang jelas dan tegas dalam bertindak?

Apakah kebiasaan menjawab pertanyaan dengan kalimat "lho jangan tanya saya" atau "I will test my minister to answer your question", atau blunder pernyataan bias tentang beda mudik dan pulang kampung menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan efektif?

Apakah tetap sibuk merealisasikan proyek ibu Kota baru -sesuatu yang sebenarnya sangat tidak urgent- di saat masyarakat dan pemerintah daerah berjibaku menangani pandemi menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas problem utama negara?

Apakah memaksakan membahas RUU omnibus law tentang cipta lapangan kerja di saat ekonomi meroket ke bawah, saat roda ekonomi masyarkat macet akibat wabah, termasuk mengeluarkan Perppu yang imun dari tuntutan korupsi itu menunjukkan kemampuan membangun orientasi kepemimpinan yang jelas?

Apakah keangkuhan mengatakan "ayat-ayat konstitusi berada di atas ayat-ayat suci yang bersumber dari firman Alloh SWT, Tuhan yang memberinya hidup dan kesempatan berkuasa" itu menunjukkan kualitas ketaqwaan seorang pemimpin?

Padahal jika dicermati kriteria ideal di atas lebih kepada 
soal teknis teoritis yang sebenarnya lebih mudah diindera dan dijalankan. Artinya secara teknis kriteria tadi mudah untuk dikuasai, namun yang sering terlupa adalah faktor "x" yang membuatseorang pemimpin meskipun memiliki kriteria tadi namun pada praktiknya  gagal mewujud dalam kekuasaannya.

Faktor "x" ini adalah satu hal mendasar yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu soal 'sense' , soal rasa. Pemimpin yang exellent haruslah seorang yang punya kapasitas memadai tentang sense of crisis, tentang sense of urgency, tentang sense of justice, tentang sense of service, tentang sense of humanity.

Sense, rasa adalah faktor non-teknis yang hanya mampu dihadirkan melalui proses alamiah yang terbangun bertahun-tahun melalui sebuah pembinaan terstruktur, tersistematis bukan instant melalui framing dan pencitraan.

Sense, rasa hanya bisa dihasilkan dari kemampuan elaboratif atas fakta-realita dan merelasikannya secara holistik dengan sistem terbaik dan benar secara hakiki yang bersumber dari zat yang Mahabenar dan Mahasempurna yaitu Alloh Azza wa Jalla.

Sebagai contoh adalah ketika rezim Jokowi memaksakan melanjutkan proyek ibu kota baru di saat negara terhimpit wabah covid-19 itu bisa saja karena memang rezim Jokowi tidak mampu bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya. Tetapi mungkin juga sebenarnya rezim ini dengan segala sumber dayanya bakal mampu bertanggung jawab melindungi rakyatnya, namun karena tidak memiliki cukup sense of crisis dan sense of urgency atas problem yang terjadi rezim justru secara kontroversial bersikukuh melanjutkan proyek mercusuar itu.

Padahal jika dilogika ketika pos anggaran 450 T yang sedianya untuk pembiayaan pemindhan IKN tersebut dialihkan untuk penanganan wabah covid-19 maka rezim tak perlu panik mencari hutangan sebesar 405 T untuk itu. Ini kan absurd, ganjil, tidak rasional.

Sehingga manakala seorang pemimpin dan rezimnya secara teknis sudahlah tidak memenuhi standar kriteria ideal di atas, ditambahi pula menderita lack of senses (tuna rasa) maka dipastikan bencana demi bencana, petaka demi petaka tak akan terelakkan lagi menimpa negeri ini. Soal waktu saja untuk menuju kehancuran. Na'udzu biLlahi min dzalik.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here