Solusi Ekonomi: Kiri Jurang, Kanan Jurang, Lurus Saja... - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, May 21, 2020

Solusi Ekonomi: Kiri Jurang, Kanan Jurang, Lurus Saja...


M. Firdaus (Direktur FORKEI)

Dalam ujian wabah covid-19 saat ini, berbagai borok sistem kapitalisme ini semakin hari terus tersingkap dan semakin disadari oleh manusia di dunia ini. Paradoks antara nilai kekayaan yang terus membesar yang menumpuk di lapisan atas masyarakat dan buruknya kualitas kesejahteraan masyarakat dalam jumlah yang fantastik merupakan bukti kelemahan sistem ekonomi kapitalisme sebagaimana yang diterapkan di negara ini. Joseph Stiglitz dalam bukunya The Price of Inequality (2012) telah menyinggung bahwa di antara penyebab ketimpangan ekonomi di negara Kapitalisme seperti AS (1% penduduknya menguasai 20% kekayaan nasional) adalah semakin terkonsentrasinya modal dan pendapatan di kalangan menengah atas. Semua ini akibat ekonomi pasar yang diperparah oleh kebijakan-kebijakan politik yang deregulatif, yang pada akhirnya justru menimbulkan malapetaka berupa krisis.

Ketimpangan di Indonesia sebenarnya secara kasar dapat dilacak dengan mudah. Lihat saja, kondisi petani Indonesia yang merupakan pekerjaan 30 juta penduduk negara ini atau 35 persen dari total tenaga kerja. Meski secara nominal upah buruh terus meningkat, nilai upah riil mereka semakin merosot akibat tergerus oleh biaya hidup yang terus melambung. Penguasaan lahan petani gurem semakin lama semakin besar. Akibatnya, produktivitas dan efisensi produksi mereka semakin merosot. Pada saat yang sama, Pemerintah secara masif melakukan liberalisasi di sektor perdagangan. Ini membuat para petani semakin termarginalkan. Mereka akhirnya meninggalkan sektor tersebut dan beralih ke sektor-sektor informal seperti perdagangan dan jasa jika tidak ingin menganggur. Di sisi lain, para pemilik modal besar, oleh Pemerintah terus dimanjakan atas nama investasi, untuk menguasai lahan-lahan produktif termasuk hutan untuk mengeruk kekayaan sebesar-besarnya.

Nasib petani tak jauh berbeda dengan nasib para buruh. Meski industri terus tumbuh, tingkat kesejahteraan buruh secara umum tidak banyak mengalami perbaikan. Memang upah mereka hampir setiap tahun mengalami kenaikan. Namun demikian, kenaikan tersebut lebih banyak untuk mengkompensasi kenaikan inflasi.

Tidak heran jika kondisi ini turut memicu gelombang penolakan terhadap sistem ekonomi dan rezim kapitalistik terus membesar dari waktu ke waktu. Hal ini tentu saja merupakan konsekuensi alamiah ketika manusia yang serba lemah dan penuh kekurangan diatur oleh sistem yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, selain meninggalkan sistem buatan manusia tersebut, sudah sepatutnya negara ini dan dunia ditata sesuai dengan aturan yang telah diwahyukan Allah SWT.

Di dalam Islam, politik ekonomi negara adalah menjamin setiap warga negara mendapatkan kebutuhan dasar mereka yaitu pangan, sandang dan perumahan serta jaminan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Negara juga memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Karena itulah indikator kesejahteraan ekonomi sebuah negara dalam pandangan Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok individu sebagaimana sabda Rosulullah saw.:

مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا في سَرْبِهِ، مُعَافِيً فِيْ بَدَنِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَه الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا

Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memilliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.

Untuk mewujudkan itu, negara berperan sangat dominan dan tidak menyerahkannya kepada mekanisme pasar sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalis. Rasulullah saw. bersabda:

فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُه مَنْ كَانُوْا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ

Siapapun orang Mukmin yang mati, sedangkan dia meninggalkan harta, maka wariskanlah hartanya itu kepada keluarganya yang ada. Siapa saja yang mati, sedangkan dia menyisakan hutang atau dhaya'an (orang-orang yang lemah), maka serahkanlah kepada aku. Selanjutnya aku yang akan menanggungnya (HR Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

Dari penjaminan kebutuhan dasar tersebut, dapat dipastikan bahwa biaya hidup relatif lebih ringan dibandingkan dengan di negara-negara kapitalisme yang menyerahkan pemenuhan kebutuhan dasarnya pada mekanisme pasar. Di sisi lain, biaya hidup juga tidak dibebani dengan berbagai pajak dan cukai yang menjadi sumber pemasukan utama dalam sistem kapitalisme.

Dari sisi pendapatan, peran negara juga sangat besar dalam mendorong produktivitas masyarakatnya untuk bekerja di sektor pertanian, industri dan jasa. Di sektor pertanian, aset berupa lahan-lahan pertanian diproduktifkan dengan cara dibagikan kepada yang membutuhkan. Sebaliknya, ada larangan untuk menelantarkan tanah pertanian lebih dari tiga tahun. Subsidi input pertanian dapat diberikan negara secara gratis seperti pupuk, benih, peralatan pertanian lainnya, dukungan infrastruktur irigasi. Negara juga terlibat dalam membangun dan mengembangkan industri strategis seperti persenjataan serta industri-industri yang terkait dengan pengelolaan barang milik umum seperti pertambangan. Tidak ada pajak. Ada pinjaman yang bebas bunga, penyediaan infrastruktur publik secara gratis oleh negara serta birokrasi yang bersih dan efisien. Dengan semua itu tingkat kemudahan investasi menjadi sangat tinggi sehingga penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak.

Tenaga kerja pun tentu tidak mendapatkan upah berdasarkan standar upah minimum, sebagaimana negara-negara kapitalis; atau mengikuti harga barang yang diproduksi, sebagaimana yang dikemukakan oleh pemikir sosialis-komunis. Namun, upah ditentukan berdasarkan kesepakatan yang bersifat independen antara pemberi kerja dan pekerja.

Sekolah yang murah bahkan gratis hingga jenjang perguruan tinggi menjadikan angkatan kerja memiliki kompetensi yang tinggi sehingga menjadi lebih produktif. Kondisi ini tentu saja memberikan pilihan yang fleksibel dalam memilih lapangan pekerjaan.

Namun demikian, kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial. Karena itu, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata, melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here