Urgensi Syariah dan Khilafah - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, May 6, 2020

Urgensi Syariah dan Khilafah


Hadi Sasongko (Direktur POROS)

Syariah dan Khilafah bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Islam dan rangkaian ajaran syariahnya, termasuk Khilafah,  bukanlah musuh negeri ini. Musuh sejati negara saat ini adalah  Kapitalisme-Liberalisme. Inilah yang secara nyata semakin memperpuruk kehidupan bangsa.

Liberalisme-Kapitalisme  menjadikan sistem ekonomi di negeri ini secara nyata mengikuti paham neo-liberalisme. Paham ini meniscayakan pengurangan peran negara dalam sektor ekonomi. Bahkan negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu (korporat) yang sangat diperlukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

Pengurangan peran negara di sektor ekonomi tersebut melalui privatisasi sektor publik, pencabutan subsidi komoditas strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat, penghilangan hak-hak istimewa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melalui ketentuan perundang-undangan, yang menyamadudukkan BUMN dengan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta).

Neo-liberalisme sejatinya merupakan upaya pelumpuhan peran negara untuk mencapai negara korporasi (corporate state), yaitu ketika negara dihela oleh persekutuan jahat politikus dengan pengusaha. Keputusan-keputusan politik yang diambil akhirnya  tidak lagi berpihak kepada rakyat, namun untuk kepentingan segelintir pengusaha swasta, domestik maupun asing.

Indonesia dan dunia saat ini dililit oleh berbagai persoalan: kemiskinan  dan kesenjangan antara kaya dan miskin, politik yang opurtunis, hukum yang tebang pilih sehingga sulit diraih keadilan, budaya yang semakin permisif, pendidikan dan  kesehatan yang samakin mahal, serta kehidupan sosial kemasyarakatan yang semakin semrawut.

Di tengah persoalan bangsa dan dunia seperti inilah syariah Islam dengan sistem Khilafah menjadi satu-satunya solusi yang sangat strategis.  Sebalikinya, ideologi Sosialis-komunis dan Kapitalis terbukti telah gagal memimpin dunia.

Solusi syariah Islam atas pesoalan ini dari awal berbeda dengan prinsip ekonomi neo-liberalisme (kebebasan). Islam membagi kepemilikan ekonomi menjadi tiga: kepemilikan  umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu.  Kekayaan alam berupa gas, tambang dan aset hajat hidup orang bayak (seperti laut dan sungai) adalah aset milik umum, yang tidak boleh dimiliki negara atau individu. Rasul saw. bersabda:


اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal yaitu padang rumput, air dan api (HR Ibn Majah dan Abu Dawud).

Sistem Khilafah adalah sistem yang menjadi bingkai untuk menerapkan seluruh syariah Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan; mulai dari ekonomi, politik, sistem peradilan, sistem pendidikan, kesehatan, sistem sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here