Agar Minyak, Gas, Dan Seluruh Tambang Kita Adalah Untuk Kita, Bukan Asing Dan Swasta - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, June 24, 2020

Agar Minyak, Gas, Dan Seluruh Tambang Kita Adalah Untuk Kita, Bukan Asing Dan Swasta


M. Firdaus (Direktur FORKEI)

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya dari sisi sumberdaya energi primer baik yang  tidak  dapat diperbaharui seperti minyak gas dan batu bara ataupun yang dapat diperbaharui seperti energi matahari, angin, panas bumi dan biomassa. Bahkan menurut IEA (2010) Indonesia merupakan negara produsen energi primer terbesar ke-8 di dunia di bawah Cina dan AS yang berada di posisi puncak.

Kondisi ini sempat mendapat perhatian dari berbagai media, tentang runtuhnya Kedaulatan energi, atau dengan kata lain  kedaulatan energi kita sedang terjajah. Ini bisa diketahui setidaknya  dari beberapa  indikator: pengelolaan, pemanfaatan dan pedapatan dari sektor energi yang menunjukkan kita sedang tidak berdaulat.

Meskipun Indonesia kaya akan sumber energi terbarukan yang lebih murah dan ramah lingkungan, penggunaan sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara masih sangat dominan. Dari total konsumsi energi primer Indonesia, BBM masih sekitar 48 persen; gas alam dan LPG masih 21 persen.

Dari sisi produksi, sumber energi primer Indonesia didominasi oleh sektor swasta baik asing maupun domestik. Untuk migas, misalnya, porsi Pertamina yang merupakan wakil Pemerintah dalam pengelolaan migas sekitar 86  persen. Ini pun sudah termasuk kerjasama dengan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) swasta. Untuk batu bara, dominasi swasta jauh lebih besar. BUMN yang bergerak di sektor barubara hanyalah Bukit Asam.

Meskipun demikian, pengelolaan oleh swasta tidak berarti seluruhnya pendapatannya menjadi milik swasta. Untuk sektor migas, misalnya, Pemerintah menganut sistem PSC, yakni pendapatan swasta diberikan kesempatan yang sama dengan Pertamina untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Setiap hasil produksi dibagi berdasarkan skema tertentu berdasarkan lokasi, tingkat kesulitan, jumlah kandungan sumur dan sebagainya. Dari total produksi migas Indonesia studi kasus tahun 2013, rata-rata bagi hasil tersebut adalah 56 untuk Pemerintah dan 44 persen untuk KKKS termasuk di dalamnya biaya pengolahan (cost recovery) sebesar 17 persen.1 Jatah yang menjadi hak KKKS diukur dengan satuan minyak perbarel dan harga yang ditentukan Pemerintah (ICP) berdasarkan harga internasional. Bagian tersebut selanjutnya menjadi hak mereka yang bebas dijual, termasuk diekspor ke luar negeri.

Ironisnya lagi, Pertamina sudah 54 tahun sebagai perusahaan migas nasional terbesar tapi masih dianggap belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola ladang – ladang migas milik  negeri ini. Akibatnya hampir 90 % ladang migas di Indonesia dikuasai oleh pihak asing. Lebih aneh lagi  Pertamina justru  dianjurkan untuk mengincar ladang-ladang migas di luar negeri seperti Aljazair, Kazakhstan, dan Irak demi meningkatkan lifting migas.

Jelas ini alasan yang tidak masuk akal. Kebijakan kontraproduktif ini tidak terlepas dari akibat penerapan sistem demokrasi kapitalis. Menurut kaca mata Sistem Ekonomi Kapitalis migas merupakan komoditas  komersial semata sehingga dapat dikuasai siapa saja asalkan dapat memberikan 'keuntungan' yang sebesar-besarnya secara finansial kepada negara. Dengan demikian  lifting merupakan  faktor penentu pemerintah dalam pengelolaan migas. Tingginya  Lifting membutuhkan 3 komponen penting yaitu modal yang besar, kemampuan teknologi yang canggih dan kemampuan mengelola resiko yang baik. Jelas perusahaan migas  asinglah yang unggul dalam hal ini .

Walhasil, kondisi energi bangsa Indonesia yang sedang terjajah adalah sebuah fakta yang terang-benderang. Kondisi ini muncul karena jeratan ideologi Kapitalisme  dalam pengelola-an sumberdaya alam Indonesia. Karena itu untuk mewujudkan kembali kedaulatan energi perlu ada perlawanan terhadap ideologi yang diterapkan saat ini, yaitu ideologi Kapitalisme. Ini seperti dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin  dari Rusia yang mampu mengembalikan kedaulatan migasnya dengan melakukan nasionalisasi perusahaan minyak yang selama ini dimiliki perusaahaan swasta, Rusia akhirnya bisa  membayar utang dan terbebas dari jeratan Kapitalisme global atau neoimperialisme.

Tentu yang dimaksud oleh penulis bukan kita lantas  mengadopsi ideologi Sosialisme seperti yang dilakukan oleh Rusia. Namun, perlu ada perlawanan secara ideologi kalau bangsa ini mau terbebas dari jeratan Kapitalisme global dan mengembalikan kedaulatan energi. Tentu ideologi yang tepat untuk dijadikan perlawanan bagi bangsa ini yang mayoritas Muslim adalah ideologi Islam.

Di sinilah perlunya kita berpikir jernih untuk menerima solusi yang pernah ditawarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan migas dan terbebas dari cengkeraman Kapitalisme global dengan solusi yang berasal dari sistem  Islam, yaitu  syariah Islam  yang diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Langkah-langkah adalah sebagai berikut: Pertama, mengembalikan  sumberdaya alam, termasuk energi yaitu minyak, gas dan batubara serta sumber energi lainnya menjadi milik umum yang wajib di kelola oleh negara.

Dalam konsep Islam, sumber energi  yang jumlahnya melimpah masuk dalam kategori barang milik publik (al-milkiyyah al-ammah). Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara  secara profesional dan bebas korupsi. Lalu seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik. Dengan demikian ia tidak boleh diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing. Ini sebagaimana sabda Rosulullah saw.:

عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّه وَفْدَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِى بِمَأْرِبَ فَقَطَعَه لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِ س: أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاء الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزِعَ مِنْهُ

Abyadh bin Hammal pernah menghadap kepada Nabi saw. dan memohon agar ia diberi bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil berada di daerah Ma'rib. Lalu beliau memberikan tambang itu kepada Abyadh. Namun, tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di majelis beliau berkata, "Tahukah Anda, bahwa yang Anda berikan adalah [seperti] air yang mengalir?" Ibn. Mutawakkil berkata: maka Rasul mencabutnya darinya (HR al-Baihaqi dan at-Tirmidzi).

Rasulullah saw. juga bersabda:

اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاء فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Api, dalam pengertian energi, termasuk minyak dan gas bumi serta batubara  dengan demikian termasuk milik umum yang harus dikelola oleh negara. Dengan segenap kewenanganannya, negara bakal mampu mendistribusikan kekayaan ini dengan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat.

Kedua, efisiensi harus dilakukan di seluruh mata rantai produksi dan distribusi.  Bila minyak mentah masih harus diimpor, Pemerintah seharusnya melakukannya langsung, tanpa melalui broker.

Ketiga, pembenahan transportasi publik. Ini karena dari sisi konsumsi, bila transportasi publik dibangun dengan massif, maka konsumsi BBM untuk transportasi dapat ditekan, kemacetan diurai, dan sekaligus polusi dan pemanasan global juga dapat diturunkan.

Keempat, harus segera mewujudkan energi alternatif selain fosil secara serius; misalnya optimalisasi energi terbarukan (geotermal, surya, angin, ombak dan bahan bakar nabati) untuk lebih banyak diusahakan. Potensi geotermal yang 27 GW hampir sama dengan seluruh daya PLN saat ini.

Itulah langkah-langkah  yang harus dilakukan untuk mewujudakan kedaulatan energi. Semua itu membutuhkan penerapan syariah Islam secara kaffah.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here