Kemis...kinan! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, June 12, 2020

Kemis...kinan!


Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP)

Saat ini Negara sepertinya semakin tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Banyak kebijakan Pemerintah malah semakin membebani rakyat dan secara langsung terus melestarikan kemiskinan. Beberapa indikatornya adalah sebagai berikut:

Pertama, sektor riil tidak bergerak. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak selaras dengan pembukaan lapangan kerja. Jika bekerja adalah jalan untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia telah gagal bekerja sesuai harapan. Inilah yang oleh Paul Grugman (1999) disebut sebagai ekonomi balon (buble economy) akibat praktik bunga dan judi (Maurice Alaise, 1998). Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesungguhnya terjadi di sektor moneter, bukan di sektor riil yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat kebanyakan.

Kedua, Pemerintah meningkatkan utang negara.  Utang luar negeri itu akan makin menambah beban rakyat. Cicilan dan bunga utang sudah lebih dari 30% besaran APBN. Jumlah ini lebih besar daripada anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan pertahanan secara bersama-sama.

Ketiga, berbagai upaya Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tampak tidak mampu menyelesaikan problem kemiskinan dan kesejahteraan rakyat selama Pemerintah masih belum mampu menggerakkan sektor riil.

Keempat, dari sisi penerimaan, Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Akibatnya, rakyat akan semakin dibebani pajak. Sejak tahun 2002, Pemerintah meningkatkan sumber penerimaan pajak di atas 70 %, bahkan tahun 2006 sebesar 75,2%, sedangkan sisanya dari sumberdaya alam. Menurunnya penerimaan negara dari sumber bukan pajak merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah yang menyerahkan pengelolaan sumberdaya alam kepada swasta, khususnya asing. Dengan payung liberalisasi dalam investasi dan privatisasi sektor publik, perusahaan multinasional asing seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmount, Freeport, dan lainnya dengan mudah mengekploitasi kekayaan alam Indonesia dan semua potensi ekonomi yang ada. Akibatnya, pemasukan APBN dari sektor SDA Migas dan non-Migas makin lama makin kecil. Pada saat yang sama, privatisasi sektor publik mengakibatkan kenaikan perkwartal TDL, telepon, dan BBM.

Kelima, dari sisi pengeluaran, terdapat alokasi belanja yang sangat bertolak belakang. Dana pajak yang dipungut dari masyarakat dengan susah-payah ternyata sebagian besar adalah untuk membayar utang yang rata-rata tiap tahun sebesar 25-30% dari total anggaran. Jelaslah, penyebab defisit APBN bukanlah besarnya subsidi, melainkan utang yang sebagian besar hanya dinikmati oleh sekelompok kecil, yaitu konglomerat, untuk kepentingan restrukturisasi perbankan.

Untuk itu, menjadi sangat mendesak untuk menghilangkan segera faktor-faktor yang membuat membengkaknya ekonomi balon dan tidak bergeraknya sektor riil, yakni praktik judi dan ekonomi ribawi. Dalam konteks solusi ekonomi Islam, pelarangan bunga bank (riba) dan judi (dalam bursa saham; yang disebut oleh Maurice Alaise sebagai a big casino) dipastikan akan meningkatkan velocity of money, yang pada gilirannya akan melancarkan distribusi kekayaan. Di samping itu, Islam juga memandang problem ekonomi sesungguhnya memang bukan kelangkaan barang (scarcity), melainkan buruknya distribusi. Fakta menunjukkan, kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang, tetapi karena uang yang ada tidak sampai kepada orang-orang miskin. Kemiskinan juga bukan karena kelangkaan SDA, tetapi karena distribusinya yang tidak merata. Sistem ekonomi kapitalis telah membuat 80% kekayaan alam, misalnya, dikuasai oleh 20% orang, sedangkan 20% sisanya harus diperebutkan oleh 80% rakyat.

Salah satu mekanisime untuk menjamin distribusi secara merata adalah mengatur masalah kepemilikan. Dalam Islam, barang-barang yang menjadi kebutuhan umum seperti BBM, listrik, air, dan lainnya sesungguhnya adalah milik rakyat yang harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Penetapan harga barang tersebut, karena semua itu milik rakyat, mestinya didasarkan pada biaya produksi, bukan didasarkan pada harga pasar. Kebijakan seperti ini dipercaya akan menjauhkan monopoli oleh swasta dan gejolak harga yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, seperti yang sekarang terjadi pada minyak bumi, yang pada akhirnya membuat harga barang-barang publik akan sangat murah dan senantiasa stabil.

Karena itu, sudah saatnya Pemerintah menghentikan privatisasi barang-barang milik umum itu dan mencabut semua undang-undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak asing.

Dalam konteks kebutuhan rakyat akan layanan pendidikan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan Pemerintah menjamin kebutuhan tersebut. Karena itu, melakukan perubahan paradigma dalam penyusunan APBN untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat agar kebutuhan layanan publik bisa diwujudkan menjadi mutlak karenanya.

Lebih dari itu, sudah saatnya negeri ini diatur oleh syariah Islam. Hanya dengan syariah Islam—yang notabene berasal dari Zat Yang Maha Pengatur, Allah SWT—yang diterapkan oleh negara melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah, khususnya dalam konteks pengaturan sistem ekonomi, problem kemiskinan rakyat akan dapat diatasi secara tuntas.

Di samping solusi, penerapan syariah Islam oleh negara juga merupakan wujud ketakwaan umat kepada Allah SWT. Ketakwaan umat inilah yang akan menghasilkan keberkahan hidup, sebagaimana yang telah Allah janjikan.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu sehingga Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka. (QS al-A'raf [7]: 96).

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here