Krisis, Kapitalis, Sistem Kapitalisme - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, June 12, 2020

Krisis, Kapitalis, Sistem Kapitalisme


Lukman Noerochim (Stafsus FORKEI)

Cemas di era pandemi Covid-19, krisis ekonomi global telah menghantui banyak negara di dunia. Bagaimana dengan Indonesia?

Mengutip pendapat analis Amerika Serikat dari lembaga nonprofit Carnegie Endowment, Sana Jaffrey menilai Indonesia telah melakukan blunder dalam penanganan pandemi virus corona covid-19. Dilansir dari suara.com, lambatnya penanganan, prioritas yang salah tepat, dan ketidakpercayaan terhadap transparasi data, diprediksi membawa Indonesia menuju krisis sosio-ekonomi dalam perang menghadapi wabah SARS-CoV-2.

Indonesia adalah negara kaya, meski termasuk negara dengan segala kekayaan alam yang melimpah-ruah, hingga hari ini terus dililit persoalan ekonomi yang kompleks dan makin karut-marut di tengah pandemi covid-19. Akibatnya, meski termasuk negeri kaya-raya, ada begitu banyak rakyat yang dililit kemiskinan. Mengapa semua ini bisa terjadi?

Problem ekonomi di Indonesia hari ini dapat dilihat dari mahalnya harga kebutuhan bahan pokok, biaya tinggi pendidikan dan kesehatan, kenaikan TDL, mahalnya tarif tol dan harga BBM yang makin memperparah kondisi ekonomi rakyat. Persoalan lain adalah utang Pemerintah yang terus membengkak, tingginya kejahatan ekonomi seperti korupsi, kolusi, suap dan lain sebagainya. Yang paling parah adalah rusaknya pengelolaan SDA dan energi yang membuat rakyat makin menderita.

Kondisi ini terjadi karena Indonesia dan dunia umumnya menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang paling menonjol justru kepemilikan individu. Bahkan kepemilikan negara dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan cara privatisasi. Inilah yang menjadi sebab utama mengapa peraturan tentang SDA dan energi semua mengarah pada privatisasi yang berakibat pada penguasaan SDA dan energi oleh swasta bahkan pihak swasta asing.

Selain itu, ketidakstabilan moneter yang berdampak pada munculnya berbagai persoalan ekonomi terjadi karena adanya faktor pemicu terjadinya krisis keuangan dan berdampak pada krisis ekonomi, yakni persoalan mata uang dan sistem keuangan (moneter) yang sangat spekulatif dan penuh dengan rente.

Yang menambah karut-marut ekonomi Indonesia saat ini adalah ketidakberpihakan Pemerintah dan legislatif kepada rakyat. Hal ini tercermin dalam pembuatan peraturan dan perundangan. Lihatlah UU Minerba, UU PMA, UU Migas, UU SDA dan UU lainnya yang jelas-jelas tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tetapi berpihak pada kepentingan pihak swasta pemilik modal bahkan pihak asing. Kondisi ini diperparah dengan tingginya kejahatan ekonomi seperti korupsi, kolusi, suap dan kejahatan lainnya. Semua ini menambah derita rakyat dan makin membuat karut-marut ekonomi Indonesia.

Jika ditelaah, ada beberapa pihak. Pihak yang secara langsung terlibat adalah legislatif dan pemerintah, yakni dalam hal pembuatan peraturan dan perundangan. Selain itu, tentu pihak yang menginginkan dan diuntungkan dengan peraturan dan perundangan tersebut, yakni pihak swasta kapitalis dan pihak asing mengeruk kekayaan alam dan kekayaan ekonomi lainnya di negeri ini.

Pihak lain yang berkonstribusi bagi karut-marut ekonomi Indonesia adalah para koruptor serta para pelaku kolusi dan suap. Kolaborasi jahat pejabat korup dengan pengusaha hitam demi memenangkan berbagai tender proyek serta berbagai kepentingan ekonomi mereka lainnya seperti penggelapan pajak adalah fakta nyata kejahatan mereka.

Lalu apa solusinya? Benar, kita butuh solusi. Ini hanya dapat dilakukan dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam kepemilikan umum seperti tambang, listrik, laut dan hutan wajib dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada privat apalagi asing. Islam juga melarang berbagai kegiatan ribawi dan spekulatif di sektor keuangan.

Jika semua kepemilikan umum dikuasai dan dikelola oleh negara, maka akan tersedia dana yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Sebagai gambaran, di sektor pertambangan dan energi akan didapat penerimaan sekitar Rp 691 Triliun pertahun. Di sektor kelautan dengan potensi sekitar US$ 82 Miliar atau Rp 738 Triliun pertahun akan diperoleh minimal sekitar Rp 73 Triliun. Yang mencengankan adalah sektor kehutanan. Luas hutan kita adalah 100 juta hektar, dan dengan pengelolaan secara lestari diperkirakan akan diperoleh penerimaan sekitar Rp 2000 Triliun pertahun. Fantastis. Ini baru dari kayunya, belum dari potensi kekayaan biologi lainnya.

Dengan ketersediaan dana tersebut maka dapat dilakukan:

Pertama, penyediaan infrastrutur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan sarana lainnya yang dapat menggerakan roda perekonomian.

Kedua, pemberian gaji dan tunjangan yang layak dan mencukupi bagi pejabat dan pegawai negara. Hal ini akan dapat mencegah korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi.

Ketiga, mendanai pembangunan tanpa harus berhutang.

Keempat, pelayanan yang murah bahkan gratis atas kebutuhan jasa pokok rakyat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi.

Kelima, karena kebutuhan pokok rakyat sudah terpenuhi, maka sebagian besar kekayaan yang mereka miliki dapat digunakan untuk kepentingan mereka yang lain serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Akibatnya, kesejahteraan rakyat akan meningkat pesat.

Di sisi lain dengan diterapkan sistem mata uang berbasis emas dan perak akan membuat mata uang menjadi stabil sehingga sektor moneter dapat menjadi stabil. Pelarangan transaksi ribawi dan transaksi spekulatif di sektor non-riil akan membuat kestabilan dan pertumbuhan ekonomi terjaga. Dengan stabilnya keuangan dan ekonomi negara, maka seluruh kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pembangunan yang diinginkan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here