Listrik Mahal, Bukti Sistem Kapitalisme Gagal - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, June 14, 2020

Listrik Mahal, Bukti Sistem Kapitalisme Gagal


Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP)

Dalam 3 bulan terakhir, terjadi peningkatan keluhan masyarakat kepada PT PLN (Persero) terkait kenaikan tagihan listrik. Ada prasangka dari arus bawah bahwa tarif listrik sengaja dinaikkan, adapun di pihak PLN, penghitungan tagihan menggunakan rata-rata tiga bulan pemakaian terakhir. Pihak PLN juga menegaskan tuduhan yang dialamatkan ke PLN semuanya tidak mendasar, lonjakan ini diakibatkan kegiatan selama 24 jam di rumah, dan tidak ada yang bisa intervensi di meteran rumah tangga.

Adapun sikap pemerintah tengah berancang-ancang untuk menghapus subsidi listrik pada pengguna listrik 900VA juga tengah disorot. Pemerintah sebelumnya sempat menaikkan harga Premium dan Pertalite untuk mengurangi potensi kerugian Pertamina meskipun dalam hitungan jam, keputusan itu diralat. Sebuah langkah yang menunjukkan kacaunya pengelolaan sistem pemerintahan di negara ini.

Upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi dengan menaikkan harga jual, merupakan tindakan yang zalim. Sebab, penyebab tingginya biaya produksi listrik semata-mata karena kegagalan pemerintah sendiri seperti penjualan energi murah seperti gas lebih berpihak kepada swasta/asing dan inefisiensi di tubuh PLN sendiri.

Lebih dari itu, upaya pencabutan subsidi listrik merupakan upaya sistematis pemerintah untuk memuluskan langkah liberalisasi di sektor kelistrikan. Dengan demikian semakin banyak pihak swasta yang dapat terlibat dalam bisnis kelistrikan dan peran pemerintah menjadi lebih minimal.

Pada pasal 11 UU No 30 Tahun 2009, pihak swasta diberi kesempatan untuk mengusahakan penyediaan listrik baik pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan dalam satu wilayah atau pemecahan usaha (unbundling) secara horizontal. Adapun harga jualnya ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Jika tidak ditetapkan maka mengikuti aturan pemerintah pusat.

Hal ini, harga listrik di suatu wilayah bisa berbeda dengan wilayah lain, dengan itu negosiasi tarif  listrik oleh investor dengan DPRD bisa jadi bukan lagi memperhatikan aspek kondisi masyarakat tapi keuntungan ekonomi.

Regulasi ini memang bertujuan untuk merangsang minat swasta untuk berinvestasi di sektor kelistrikan. Dan kenyataannya memang demikian. Contoh kasus per tahun 2011, sebanyak 28  perusahaan swasta yang diistilahkan dengan Independent Power Producer (IPP) memasok listrik kepada PLN  dengan kontribusi 22 persen dari total produksi listrik PLN.

Jumlah tersebut akan terus bertambah apalagi di tahun 2020 ini seiring dengan meningkatnya permintaan listrik. Harga jual IPP kepada PLN tentu saja berdasarkan harga yang menguntungkan IPP sebab orientasi mereka murni kepentingan bisnis.

Di sisi hulu, pemerintah berupaya agar subsidi listrik diminimalkan bahkan dihapus secara bertahap. Dengan demikian, PLN tidak perlu menanggung kerugian dari akibat menjual listrik lebih murah dibandingkan dengan harga belinya dari IPP. PLN juga tidak perlu repot memproduksi listrik sendiri cukup membeli dari swasta.

Jika harga jual telah dianggap menguntungkan, maka investor swasta dipastikan tidak hanya akan masuk ke usaha pembangkitan, namun juga transmisi, distribusi hingga penjualan. Bila swastanisasi diteruskan, ini semakin merugikan Indonesia.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here