Loh, Kok Tagihan Listrik Melonjak Bos... Piye Iki Critane? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, June 14, 2020

Loh, Kok Tagihan Listrik Melonjak Bos... Piye Iki Critane?


Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

Ada banyak masyarakat mengeluh terkait lonjakan drastis tagihan listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN). PT PLN sendiri memastikan banyak keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrikbelakangan ini bukan karena kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan tagihan lebih disebabkan ada selisih dan kenaikan konsumsi listrik saat work from home (WFH) atau kerja dari rumah.

Menanggapi keluhan masyarakat, PLN menyiapkan skema perlindungan lonjakan tagihan untuk mengantisipasi lonjakan drastis yang dialami oleh sebagian konsumen, akibat pencatatan rata-rata tagihan menggunakan rekening 3 bulan terakhir. Yaitu lonjakan yang melebihi 20% akan ditagihkan pada bulan Juni sebesar 40% dari selisih lonjakan, dan sisanya dibagi rata tiga bulan pada tagihan berikutnya.

Bagi kelompok masyarakat pelanggan listrik menengah ke bawah, lonjakan kenaikan tagihan listrik itu pasti akan terasa berat. Sebab, mereka sebagian besar (kalau tidak seluruhnya) berpenghasilan minim. Mereka itu di antaranya adalah petani, buruh tani, pedagang asongan, buruh pabrik, pekerja serabutan dan semisalnya. Bagi kalangan miskin, kenaikan harga itu menjadi pukulan di tengah pandemi wabah dan minimnya lapangan kerja.

Di sisi lain, PLN menghadapi kendala minimnya pasokan gas yang diterima PLN, sementara sangat sulit dan hampir-hampir PLN merasa frustasi untuk mendapatkan tambahan pasokan gas yang baru. Padahal jika sebagian besar pembangkit PLN digerakkan dengan gas, PLN akan bisa menghemat puluhan triliun. Jika itu terealiasasi maka dengan dana yang dihemat itu PLN bisa membangun jaringan atau pembangkit baru sehingga penyediaan tenaga listrik akan lebih merata dan terjamin. Sayangnya, hal itu untuk saat ini masih sebatas mimpi.

Kenaikan tarif listrik tidak akan terus menjadi ancaman seandainya PLN bisa mendapatkan pasokan gas dalam jumlah yang cukup dan terjamin. Apalagi jika diiringi dengan pengembangan sumber listrik yang terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, air, angin, gelombang laut, dsb; atau bahkan mengembangkan PLTN (Nuklir) yang meski tidak terbarukan tapi bisa menyediakan tenaga listrik dalam jumlah sangat besar.

Namun, sayang hal itu tidak bisa terjadi saat ini. Pasalnya, gas produksi dalam negeri justru lebih banyak diekspor dengan kontrak jangka panjang. Pangkalnya adalah UU yang dibuat DPR yaitu UU No 22 tahun 2001 tentang Migas yang mengamanatkan Domestic Market Obligation (DMO)–kewajiban suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri–hanya minimal 25%. Akibatnya, gas Tangguh terus mengalir ke luar, di antaranya ke Cina dengan harga yang murah. Gas Natuna Blok B telah diikatkan kontrak untuk mensuplai Singapura selama cadangannya masih ada. Gas-gas dari lapangan lainnya sama saja. Akibatnya, saat kita (terutama PLN) sangat membutuhkan gas seperti sekarang, belum tampak keinginan atau keberanian Pemerintah untuk merundingkan ulang penjualan gas ke luar negeri itu sehingga bisa dialihkan untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri, termasuk PLN. Bahkan terhadap gas Donggi Senoro yang hendak dijual saja, Pemerintah tampak tidak berani memutuskan lebih banyak untuk kebutuhan dalam negeri; hanya sekitar 30% untuk dalam negeri, sementara 70% dijual ke luar negeri.

Apalagi pengusahaan gas itu diserahkan kepada kontraktor yang hampir semuanya asing. Akibatnya, Pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengelola gas itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sungguh ironis! Gas milik kita yang sangat kita butuhkan dijual ke luar negeri, bahkan ada yang dengan harga murah, sementara industri dalam negeri kesulitan termasuk PLN dan kita harus mengimpor BBM dengan harga mahal. Itulah di antaranya akibat UU yang dibuat oleh mereka yang konon menjadi wakil-wakil rakyat kita sendiri. Belum lagi adanya jaringan "mafia" di trading "energi" yang banyak memainkan produk UU demi kepentingan bisnisnya.

Dengan demikian, demokrasi sesungguhnya menjadi lahan bagi tumbuh suburnya para penjahat yang mengatasnamakan rakyat untuk merampok harta rakyat. Ini adalah salah satu pangkal persoalan dalam masalah ini. Semua itu adalah akibat doktrin ideologi dan sistem ekonomi Kapitalisme yang diadopsi di negeri ini.

Ideologi Kapitalisme mendoktrinkan bahwa campur tangan negara harus seminimal mungkin. Dalam penyediaan listrik ini pun, negara akhirnya memerankan diri sebagai pedagang dan memposisikan rakyat sebagai konsumen. Ideologi dan sistem ekonomi kapitalis juga mendoktrinkan pengelolaan SDA diserahkan kepada swasta. Tampak jelas, pangkal dari masalah TDL ini adalah politik energi dan pengelolaan SDA yang berlandasan ideologi Kapitalisme dengan sistem ekonominya seraya berpaling dari peringatan (ketentuan) Allah. Ini sudah diperingatkan oleh Allah dalam QS Thaha [20]: 124.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here