Memetakan Ancaman Negara - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, June 12, 2020

Memetakan Ancaman Negara


Lalang Darma (Islamic Independent Journalist)

Di tengah pro kontra masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), pasca kemerdekaan sesungguhnya kita dihadapkan pada sejumlah ancaman. Ancaman utama terhadap negeri ini hingga saat ini setidaknya ada dua.

Pertama: Sekularisme. Sejak Indonesia merdeka, lebih dari 74 tahun negeri ini dijajah oleh sistem sekular hingga sekarang. Karena itu lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari Islam. Akibatnya, bukan kebaikan yang diperoleh oleh bangsa ini, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang datang secara bertubi-tubi. Lihatlah, meski Indonesia amat kaya dan sudah lebih dari 74 tahun merdeka, sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan. Puluhan juta angkatan kerja menganggur. Jutaan anak putus sekolah. Jutaan lagi mengalami malnutrisi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang terus terjadi. Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan. Wajar bila lantas orang bertanya, sudah 74 tahun merdeka, hidup kok makin susah.

Kedua: Neoliberalisme dan neoimperialisme. Indonesia memang telah merdeka secara fisik. Namun, penjajahan tidaklah berakhir begitu saja. Kafir Barat penjajah tetap berupaya melanggengkan dominasi mereka atas Dunia Islam, termasuk Indonesia. Neoliberalisme dan neoimperialisme mereka lancarkan untuk mengontrol politik pemerintahan dan menghisap sumberdaya ekonomi negara lain. Melalui instrumen utang dan kebijakan global, lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibuat tidak untuk membantu negara berkembang seperti Indonesia, tetapi justru untuk melegalkan penjajahan mereka. Akibatnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak lagi merdeka secara ekonomi maupun politik. Penentuan pejabat, misalnya, khususnya di bidang ekonomi, harus memperturutkan apa mau mereka. Wajar bila kemudian para pejabat itu bekerja tidak untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan tuan-tuan kapitalis mereka. Demi memenuhi kemauan tuan-tuan kapitalis itu, tidak segan mereka merancang aturan dan membuat kebijakan yang merugikan bangsa dan negara. Lihatlah UU Kelistrikan, UU Migas dan UU Penamanan Modal. Lihatlah penyerahan blok kaya minyak Cepu kepada Exxon Mobil. Lihatlah pembiaran terhadap Exxon yang terus mengangkangi 80 triliun kaki kubik gas di Natuna meski sudah 25 tahun tidak diproduksi dan kontrak sudah berakhir 9 tahun lalu. Lihat pula perpanjangan kontrak Pemerintah dengan Freeport yang telah mengeruk jutaan ton emas di Papua selama puluhan tahun. Ironisnya, kontrak itu diperpanjang lagi oleh Pemerintah sampai 2041. Tak pelak lagi, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban, seperti yang kita rasakan sekarang.

Dengan memperhatikan acaman dan musuh negara yang sebenarnya saat ini, tentu penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mencari solusi tuntas atas berbagai persoalan bangsa dan negara ini. Inilah bentuk kongkret dari bela negara, seperti yang selama ini dilakukan oleh ormas - ormas Islam seperti HTI yang selalu menyampaikan pandangan atau solusi Islam atas berbagai persoalan yang melanda bangsa dan negara ini.

Bukan hanya membela negara ini, ormas Islam seperti HTI bahkan ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini dari ancaman dan musuh yang nyata. Caranya tidak lain dengan terus berjuang bersama umat untuk menegakkan syariah secara kâffah di bawah naungan Khilafah. Mengapa syariah dan Khilafah? Karena kita yakin, syariahlah yang akan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan akibat penerapan sistem sekular dan liberal selama ini. Adapun Khilafah akan menghentikan ancaman neoimperialisme yang kini tengah menimpa negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, yang dilakukan oleh negara adikuasa, terutama AS. Inilah yang terus diperjuangkan oleh HTI di negeri ini. Jadi, aneh jika ada yang menuding HTI mengancam negara, sementara mereka buta atas ancaman terhadap negara yang sesungguhnya, yakni sekularisme serta neoliberalisme dan neoimperialisme.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here