Menilik Keseriusan Pemerintah Menjalankan Amanat UU dalam Melindungi Rakyat dalam Pandemi Covid 19 - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, June 2, 2020

Menilik Keseriusan Pemerintah Menjalankan Amanat UU dalam Melindungi Rakyat dalam Pandemi Covid 19

By.
dr. Abd. Halim, SpPD.SH.MH.MM.FINASIM

Ketidaksiapan, kelalaian dan abainya pemerintah untuk merespon ancaman nyata kesehatan masyarakat ini melanggar ketentuan kewajiban pemerintah dalam penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah yang menyatakan pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah dengan cara meliputi antara lain
1. Penyelidikan epidemiologis;
2. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
3. Pencegahan dan pengebalan;
4. Pemusnahan penyebab penyakit;
5. Penanganan jenazah akibat wabah;
6. Penyuluhan kepada masyarakat;
7. Upaya penanggulangan lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular menguraikan, tindakan penyelidikan epidemiologis dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:
1. Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk;
2. Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis;
3. Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan juga ditegaskan bahwa pemerintah  harus melakukan penelusuran secara aktif terhadap wabah selain penelusuran secara aktif. Dalam aturan ini juga ditegaskan bahwa penetapan jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat.

Merujuk pada hal-hal diatas kita mendesak:

• Pemerintah serius dalam penanganan virus corona di Indonesia dengan menghentikan segala  kesimpangsiuran informasi dan memastikan transparansi akuntabilitas kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
• Pemerintah aktif melibatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan langkah penanggulangan penyebarluasan virus corona di Indonesia melalui penyuluhan-penyuluhan dan edukasi publik;
• Pemerintah baik pusat maupun daerah dari segala lini berkoordinasi membentuk tim khusus untuk mengkoordinasikan, mengobati, menyelamatkan dan mencegah berulangnya infeksi Corona pada korban. Salah satunya dengan cara membentuk pusat krisis Penanganan Corona Virus.
• Pemerintah mengivestigasi, mendalami dan memberikan layanan jemput bola kepada korban atau kontak orang-orang yang terpapar virus Corona ataupun yang memiliki gejala infeksi virus Corona demi mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Corona lebih luas.
• Pemerintah mengendalikan harga alat-alat, obat dan kebutuhan medis lainnya yang dibutuhkan masyarakat agar tidak terpapar virus Corona dan memberikan insentif kepada produsen tersebut.
• Melindungi segenap bangsa dengan memberikan perhatian khusus kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, yang sedang mengalami wabah virus Corona dan memberikan perlindungan, akomodasi dan pengobatan khusus jika terpapar virus Corona.

Pemerintah Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2O19 (COVID- 19) yang isinya Menetapkan Covid 19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19 di lndonesia yang wajib melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tanggal tersebut juga pemerintah menerbitkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O2O

TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATANPENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Dan juga PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Apakah aturan yang dikeluarkan sudah memenuhi harapan dan hasil yang memuaskan dimana data per 31 Mei 2020 penambahan kasus yang positif 700 orang dan wafat terus bertambah. Angka kematian sudah menembus 1.613 orang.

Sebenar pencegahan radikal pada awal pandemi dengan LOCKDOWN atau Karantina wilayah sangat tepat dan cepat membendung wabah ini tapi rezim ini lebih memilih PSBB yang menurut saya tindakan setengah hati. Setelah 3 bulan ditetapkan PSBB atas perintah Presiden dalam Pidatonya tgl 16 Mei 2020 bahwa akan melakukan rezim NEW NORMAL yang intinya rakyat disuruh BERDAMAI dengan Covid 19 dengan membuka hal2 yang menjadi pembatasan dalam PSBB dengan menganjurkan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 yang sudah diimbau pada awal awal wabah. Hampir semua negara terdampak secara ekonomi akibat lockdown dan PSBB. Tak kecuali di Indonedia, Sepertinya rezim sekarang putus asa atau minin anggaran dana untuk menjalankan Amanah UU dalam melindungi kesehatan rakyatnya.

Karena rezim sudah memastikan akan memasuki NEW NORMAL dengan konsep HERD IMUNNITY secara ALAMIAH ( Seleksi alam ala OM DARWIN 😀😀).

Tindakan ini telah mengkebiri asas Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat (Salus Populi Suprema Lex Esto) yang awalnya diagung2kan untuk memberi pembenaran tindakan represif aparat pemerintah, TAPI akhir nya bergeser ke asas KESELAMATAN OLIGARKI dan Pengusaha dan Sekularisme jadi Hukum tertinggi..

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here