Menyelamatkan Tambang Emas Milik Rakyat - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, June 2, 2020

Menyelamatkan Tambang Emas Milik Rakyat


Yuli Sarwanto (Direktur FAKTA)

Harapan kita hari ini adalah tambang emas terbesar di dunia, di Papua bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sumber masalah Freeport tersebut diatas, yaitu kontrak karya yang bermasalah, tekanan asing serta kebijakan ekonomi  neoliberal,  tidak akan terjadi andai kebijakan pengelolaan sumber daya alam di negeri ini dilakukan berdasarkan syariat Islam. Dalam pandangan syariat Islam pengelolaan kekayaan alam seperti  tambang Freeport dan tambang lainnya  diatur sebagai berikut:

Pertama, dari segi kepemilikan. Tambang tembaga, emas dan sumber-sumber mineral dan tambang lainnya yang memiliki deposit yang sangat besar dikategorikan sebagai milik umum (milkiyyah 'ammah). Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abyadh bin Hamal al-Mazany dinyatakan bahwa:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْطَعَهُ المِْلْحَ فَقَطَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَاَل رَجُلٌ: أَتَدْرِيْ مَا أَقْطَعْتَهُ لَهُ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَرَجَعَهُ مِنْهُ

Bahwa ia datang kepada Rasulullah saw meminta (tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah saw pun manarik kembali tambang itu darinya." (HR Abu Dawud).

Dalam hadits ini Rasulullah saw meminta kembali tambang garam yang telah diberikan kepada Abyadh bin Hamal setelah beliau tahu bahwa tambang garam itu depositnya sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa 'illah (sebab disyariahkannya suatu hukum) dari larangan tambang itu dimiliki secara pribadi adalah karena jumlahnya yang sangat banyak. Maka larangan tersebut tidak terbatas pada tambang garam saja. Cakupannya bersifat umum, meliputi semua barang tambang apa pun jenisnya yang depositnya melimpah laksana air mengalir.

Semua barang tambang seperti itu menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh atau diberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Juga tidak boleh diberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Wajib ditetapkan sebagai milik umum atau milik masyarakat.

Kedua, pengelolaan barang milik umum tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil rakyat dimana hasilnya harus dipergunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyatnya. Jika dalam proses eksplorasi dan eksploitasinya membutuhkan bantuan pihak swasta, maka posisi mereka hanyalah sebatas pekerja (ajir) dengan kompensasi tertentu. Dengan demikian pemerintah tidak diboleh melakukan perjanjian dengan pihak swasta dalam pembagian kepemilikan saham dari aset milik umum itu.

Negara wajib melindungi milik umum. Negara harus mencegah individu atau perusahaan swasta memiliki aset-aset yang termasuk milik umum. Jika ada individu atau swasta yang sudah terlanjur menguasainya seperti dalam kasus Freeport saat ini,  maka yang harus dilakukan oleh Negara bukan melakukan negosiasi untuk menaikkan royalti atau menaikkan prosentase kepemilikan saham tapi  negara harus mengambil alih.  Pabrik dan instalasi yang sudah dibangun perusahaan swasta itu pun harus diambil atau diganti dengan harga yang sepadan. Diriwayatkan dalam salah satu hadits bahwa ada dua orang yang bersengketa dan meminta Rasulullah saw memberikan keputusan. Yang menjadi penyebabnya, salah satu dari mereka menanam kurma di tanah milik yang lain. Terhadap kasus tersebut, Rasulullah saw memutuskan bahwa pemilik tanah berhak atas tanahnya, dan pemilik pohon kurma harus mencabut pohon itu. Dari Rafi' bin Khudayj bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفْقَتَهُ

Siapa saja yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin, maka dia tidak berhak atas tanaman itu sama sekali, namun dia berhak atas biaya yang dikeluarkannya (HR Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi)

Dengan demikian, jika ada pihak swasta yang membangun pabrik kemudian memproduksi barang-barang dari aset yang termasuk kepemilikan umum, maka statusnya seperti orang yang menanam pohon di atas tanah orang lain tanpa izin. Maka, sebagaimana hadits di atas, perusahaan swasta yang mengelola kepemilikan umum itu harus mengambil semua asetnya atau menjualnya kepada negara yang secara syar'i berhak mengelola aset milik umum tersebut.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here