Mereka Yang 'Berbuat', HTI Yang Disalahkan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, June 24, 2020

Mereka Yang 'Berbuat', HTI Yang Disalahkan


Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

"Erick harus jadi Commander in Chief, harus bisa mengendalikan penuh. Jangan BUMN main sendiri-sendiri yang akhirnya kesusupan ideologi HTI dan lain-lain," kata Direktur Indonesian Archipelago Watch Jeffrey M Rawis sebagaimana dikutip dari situs jppn.com (Jumat, 19 Juni 2020)

Komentar:

Menurut saya omongan orang ini ngawur! Ancaman terbesar BUMN kita hari ini adalah liberalisasi dan swastanisasi. Ideologi HTI adalah Islam. Islam justru penyelamat NKRI. Islam yang dipaparkan HTI adalah solusi yang hakiki, yaitu bahwa solusi yang benar untuk menyelesaikan berbagai problem yang melanda negeri ini adalah dengan kembali pada al-Quran.

Indonesia mengadopsi demokrasi hari ini, jika kita lihat di lapangan legislatif, kita dapat melihat bagaimana liberalisasi ekonomi melalui UU terjadi dengan sangat nyata. Ada lebih dari 76 UU yang draft-nya berasal dari pihak asing seperti UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Kelistrikan, UU SDA, UU Perbankan dan sejenisnya yang jelas-jelas telah meliberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia. Dari fakta-fakta inilah kita menyebut bahwa negeri ini juga sedang dalam cengkeraman neoimperialisme. Neoimperialisme adalah penjajahan model baru yang ditempuh oleh negara-negara kapitalis untuk tetap menguasai dan menghisap negara lain. Dalam penjajahan model lama dikenal semangat gold (kepentingan penguasaan sumberdaya ekonomi), glory (kepentingan kekuasaan politik) dan gospel (kepentingan misi Kristiani). Dalam penjajahan model baru saat ini, kepentingan ketiga (gospel) tidak begitu menonjol dan bergeser menjadi misi penyebaran ideologi sekularisme, demokrasi, kapitalisme dan liberalisme. Adapun kepentingan pertama dan kedua (gold dan glory) saat ini nyata sekali masih berjalan.

Demokrasi yang selama ini dipercaya sebagai sistem politik terbaik, yang akan mewadahi aspirasi rakyat, pada kenyataannya tidak seindah mimpi. Rakyat hanya diperhatikan saat kampanye atau sebelum Pemilu. Setelah terpilih, oknum - oknum penguasa lebih memperhatikan para penyokongnya. Lahirnya UU-UU liberal, juga lembeknya Pemerintah di hadapan perusahaan asing seperti PT Freeport, misanya, adalah bukti nyata bahwa aspirasi rakyat diabaikan dan Pemerintah tunduk pada kekuatan para cukong di dalam dan luar negeri. Jadi, ini indikasi bahwa dalam demokrasi namanya kedaulatan rakyat adalah fatmorgana. Oleh karena itu, jelas sekali negeri ini harus segera diselamatkan. Tak ada pilihan lain kecuali dengan Islam.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here