New normal dengan pembukaan sekolah #menyerahkan putra putri kita ke lembah pesakitan dan kematian... Genocide ??? Pelanggaran HAM ???? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, June 2, 2020

New normal dengan pembukaan sekolah #menyerahkan putra putri kita ke lembah pesakitan dan kematian... Genocide ??? Pelanggaran HAM ????


Oleh:
dr.ABD.HALIM,SpPD.SH.MH.MM.FINASIM
Internist RSDI dan Klinik Halim Medika dan Pengamat Kebijakan Publik dan Candidat Doktor Ilmu Hukum PDIH FH UNISSULA.

Sesuai dengan kemauan rezim ini untuk melakukan relaksasi atau menerapkan normal baru (New Normal) di bulan Juni 2020 sesuai skema yang ditetapkan rezim ini, yang alasan mendasar adalah alasan goncangan ekonomi efek covid 19 dimana berhentinya roda ekonomi, lesu nya perdagangan dan merosotnya pendapatan masyarakat baik pengusaha dan masyarakat biasa sehingga menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat PHK.

Kemendikbud berencana kembali membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah pada 13 Juli 2020, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021. Kebijakan ini kami nilai terlalu terburu-buru mengingat angka kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terhitung sangat tinggi dan angka kematian sudah hampir 1.500 orang dan berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia sudah tercatat sebanyak 20.796 kasus positif. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi ke-31 secara global atau ke-2 tertinggi di Asia Tenggara setelah Singapura.

Seorang ahli epidemiologi Dicky Budiman dalam berbagai kesempatan sebelumnya menyebut dibukanya kembali sekolah berpotensi tinggi akan memunculkan klaster persebaran Covid-19 baru di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan sejumlah rekomendasi agar kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagaimana diinginkan Pemerintah bisa berjalan dengan baik dan aman di tengah pandemi.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti "KPAI mendorong Kemdikbud dan Kemenag RI belajar dari negara lain yang sudah mulai turun kasusnya, bahkan zero kasus kemudian membuka sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan, namun ternyata ditemui kasus baru karena siswa dan guru tertular Covid-19," kata Retno, Sabtu (23/5/2020). " Dan Sekolah malah menjadi kluster baru " katanya.

Negeri China yang baru membuka area sekolah setelah tidak ditemukan satu pun kasus infeksi Covid-19 di negaranya selama 10 hari. Dan Itu pun masih disertai dengan persiapan matang dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan guru di sana sudah menjalani 14 hari masa isolasi sebelum akhirnya diperbolehkan kembali mengajar dan bertemu murid-muridnya.
Hal yang sama juga dilakukan di negara-negara Eropa seperti Finlandia, Perancis, dan Inggris yang dikenal memiliki sistem kesehatan juga pendidikan yang baik.

Kebijakan ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dengan mudah atau begitu saja, perlu ada pertimbangan yang memperhatikan banyak aspek, terutama kesehatan dan keselamatan. Membuka sekolah harus dipikirkan dengan matang oleh pemerintah pusat dan daerah, karena ini menyangkut keselamatan guru dan terutama keselamatan jutaan anak-anak Indonesia yang menjadi peserta didik dari PAUD sampai SMA/sederajat

Sebaiknya Pemerintah dan Gugus Tugas Covid 19 untuk melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan para pakar epidemiologi sebelum membuka sekolah pada tahun ajaran baru 2020/2021.
Terlebih dengan melihat fenomena akhir-akhir ini di masyarakat yang menunjukkan bandara, pusat perbelanjaan dan beberapa tempat umum lainnya sudah ramai dan dipadati masyarakat setelah adanya pelonggaran kebijakan. Hal itu kemudian diikuti dengan angka lonjakan kasus harian yang sangat tinggi pada Kamis(21/5/2020) yakni hampir mencapai 1.000 kasus terkonfirmasi Covid-19 dalam kurun waktu satu hari.

Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak mengambil kebijakan menyangkut anak dan asas Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat (Salus Populi Suprema Lex Esto) wajib diterapkan dalam ini, jangan hanya alasan ekomoni melanggar asas ini juga melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan jiwa anak yang juga sebagai generasi penerus bangsa. Masalah proses kelangsungan mendidik anak dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan metode lain seperti secara virtual dan online seperti yang saat sudah mulai dijalankan untuk kegiatan ilmiah dibidang kedokteran dan bidang lainnya.

Dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disebutkan

1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya,
    termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat
    harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
3. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
    memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
    eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
4. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat
    kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental
    maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan
    kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya
    perlakuan tanpa diskriminasi;

Penjelasan UU Perlindungan Anak
1. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga
    karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung
    tinggi.
2. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang
    Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi
    kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-
    cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,
    berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil
    dan kebebasan.
3. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,
    pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus
    demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah
    guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
   
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara

Demikian lah sedikit penjelasan bahwa program new normal dimana saat ini di negara kita yang masih tingginya angka kejadian covid 19 dan menurut aturan WHO belum memenuhi syarat untuk relaksasi atau program New Normal. Semoga pemerintah bisa memahami ini dan tidak mau disebut sebagai rezim yang dzalim dengam GENOCIDE dan pelanggar hak azasi manusia ..

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here