Proyek "The New Normal " dalam Pelaksanaan KKM PSBB sebuah Penghianatan atau Keputus_Asaan ??? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, June 2, 2020

Proyek "The New Normal " dalam Pelaksanaan KKM PSBB sebuah Penghianatan atau Keputus_Asaan ???

Oleh:
dr.ABD.HALIM,SpPD.SH.MH.MM.FINASIM
Internist RSDI dan Candidat Doktor Ilmu Hukum PDIH FH UNISSULA

Istilah the new normal, saat menjadi trending topic, apalagi secara simbolis telah 'diresmikan' oleh Presiden Jokowi dengan dimulainya di bukanya Beberapa Mall di Bekasi Jawa Barat tanggal 27 Mei 2020. Ironis memang karena sampai saat ini Jawa Barat dan juga daerah Jabodetabek sedang melaksanakan KKM PSBB berdasarkan SK Menkes RI dan Pergub dan Perbub atau Perwali yang menjadi dasar hukum pelaksanaan PSBB didaerah mereka masing masing. Alasan utama pemerintah pusat membuka pusat2 perbelanjaan modern ini karena alasan ekonomi semata yang mana dalam 3 bulan terakhir ini sangat terpuruk akibat dampak pandemi covid 19 baik terdampat pada masyarakat biasa maupun para pengusaha akibat roda ekonomi berhenti atau bergerak seperti gerakan siput.

Salah satu pertimbangan dikeluarkan kebijakan ini seperti tertera dalam KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/328/2020 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN USAHA PADA SITUASI PANDEMI tertanggal 20 Mei 2020 adalah bahwa berbagai kebijakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada tempat kerja perkantoran dan industri.

Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan Pemerintah mencatat adanya penambahan kasus baru pasien positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia, sebanyak 415 orang, sehingga total pasien terkonfirmasi Covid-19 menjadi 23.165 kasus. Menurutnya, data terbaru itu dihimpun dari seluruh rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 di seluruh Indonesia. Penambahan kasus positif Covid-19 itu diperoleh dari hasil pemeriksaaan polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM). Data tersebut diperoleh hingga siang ini, Selasa (26/5/2020). " Maka, total pasien yang positif kini yang telah terkonfirmasi menjadi 23.165 kasus," jelas Yuri, sapaan Yurianto, dalam konferensi pers, Selasa (26/5/2020). Selain itu, ada penambahan kasus meninggal sebanyak 27 orang. Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 1.418 orang yang meninggal akibat virus SARS-CoV-2 di Indonesia. 

Di sisi lain, ada sebanyak 235 pasien yang dinyatakan sembuh. Dengan begitu, total ada 5.877 pasien yang telah sembuh. 

“Kasus pasien positif Covid-19 yang sembuh tertinggi ada di DKI Jakarta,” ujarnya. Dr. Yuri menyatakan masih tingginya kasus baru positif Covid-19 menunjukkan bahwa masih ada orang yang terpapar Covid-19 di sekitar masyarakat. Oleh karena itu, Yuri meminta masyarakat untuk mematuhi imbauan pemerintah yaitu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak sosial, dan menghindari kerumunan.

Dilihat dari laporan ini maka trend kasus positif covid 19 belum mencapai puncak dan terus meningkat kurve nya dan akan terus terjadi penambahan kasus yang mempunyai resiko kematian bertambah dan angka kesakitan yang tinggi dengan berimbas kepada tata kehidupan dalam masyarakat baik secara ekonomi, psikologi masyarakat dan biaya kesehatan.

Sejak awal pandemi covid 19 menyerang Indonesia, hampir semua Ahli Kesehatan baik yang dibidang klinik seperti dokter Ahli Penyakit Dalam, Ahli Anak, dll. Juga para dokter yang berkesimpung di Ahli Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemologi Penyakit telah mendesak pemerintah untuk menerapkan penanganan yang radikal yaitu KARANTINA atau LOCKDOWN seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 4 tahun 1984 dan UU Nomor 6 tahun 2018. Karena cara inilah yang dinilai paling efektif memutus rantai penularan Covid 19 ini. Tapi apalah dikata setelah hampir sebelum setelah dinyatakan adanya kasus pertama Covid 19 diakhir bulan Februari 2020 dan dinyatakan sebagai Bencana NonAlam dan kemudian baru pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden telah menetapkan dan memutuskan adanya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2O19 (COVID- 19) yang isinya Menetapkan Covid 19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19 di lndonesia yang wajib melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tanggal 31 maret 2020 juga pemerintah menerbitkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATANPENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Maka pupuslah harapan kita untuk dapat menyelesaikan Secepatnya pandemi ini di bumi pertiwi Indonesia. Dan ini terlihat sampai hari ini tgl 27 Mei 2020 angka kejadian dan kematian akibat Covid 19 terus meningkat. Kurve epidemologi belum mencapai puncak.

Namun oleh pernyataan presiden Jokowi dipertengahan Mei 2020 mengajak rakyat indonesia untuk Hidup Berdamai dengan Covid 19 dan meminta rakyat untuk memasuki era tata kehidupan baru dengan istilah " NEW NORMAL " Sebagai dokter Ahli Penyakit Dalam dan Ahli Hukum kebetulan saya juga seorang Sarjana Hukum dam Magister Hukum dan sekarang sebagai candidat Doktor Ilmu Hukum, melihat bahwa hal ini tidak wajar NEW NORMAL dilaksanakan saat ini dengan alasan keilmuan dan kepastian hukum.

Direktur Regional WHO untuk Eropa Dr. Hans Henri P.Kluge menyatakan bahwa suatu negara yang akan menerapkan The New Normal harus memenuhi syarat seperti dibawah ini
1. Terbukti bahwa Tramsmisi Covid bisa dikendalikan
2. Sistem Kesehatan Masyarakat telah mampu memitigasi, mengidentifikasi, mengisolasi, menguji 
    dan melacak kontak dan mengkarantina
3. Mengurangi resiko wabah dengan pengaturan yang ketat terhadap tempat yg resiko tinggi seperti 
    rumah jompo, kesehatan mental dan pemukiman padat
4. Pencegahan ditempat kerja dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid yang ketat 
    dan berwibawa
5. Resiko penyebaran IMPORTED CASE dapat dikendalikan
6. Partisipasi masyarakat yang TINGGI dsn Aktif dala masa transisi ini.

Jadi jelaslah bahwa kondisi sekarang dinegara kita BELUM memenuhi persyaratan epidemologi untuk masuk ke New Normal.

Disamping dari segi legalitas bahwa penerapan The New Normal TIDAK ada dasar hukumnya karena Keppes no 11 tahun 2020 dan PP No 21 Tahun 2020 dan PERMENKES NO 21 tahun 2020 belum dicabut atau di revisi maka KKM PSBB dengan penurtupan tempat kerja masih berlaku.

Pertanyaan kita pemerintah apa sudah putus asa atau menyerah ?? Sehingga menghianati kebijakannya sendiri dalam hal ini KKM PSBB ??? 

Silakan ambil keputusan sendiri sahabatku rakyat Indonesia yang mempunyai Hak atas kedaulatan rakyat..

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here