"The New Normal " sebagai upaya lepas tanggung jawab pemerintah terhadap rakyaknya.. sebuah pelanggaran konstitusi ??? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, June 2, 2020

"The New Normal " sebagai upaya lepas tanggung jawab pemerintah terhadap rakyaknya.. sebuah pelanggaran konstitusi ???


Oleh :
dr. Abd. Halim, SpPD.SH.MH.MM.FINASIM
Internist dan Candidat Doktor Ilmu Hukum

Pemerintah menegaskan hidup dengan normal yang baru atau new normal bukan berarti pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). New normal adalah hidup dengan mengedepankan pola hidup bersih dan sehat.

"New normal itu kan sebenarnya sudah kita ajarkan sejak pertama kali COVID masuk di Indonesia. New normal itu adalah hidup dengan mengedepankan pola bersih sehat, PHBS," kata Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto dalam acara d'Rooftalk yang tayang di detikcom, Rabu (20/5/2020).

Apakah ini salah satu ungkapan keputusasaan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini? Dan secara global pun sepertinya WHO sudah mulai menyerah sebagaimana pernyataan petinggi WHO baru baru ini bahwa Covid 19 akan menjadi penyakit Endemik didunia ini. Secara Sosisl Ekonomi dengan berlangsung lamanya pandemik ini dan tidak ada kepastian kapan akan berakhir pasti akan meruntuhkan tata sosial ekonomi global dan menyebabkan meningkatkan secara draktis angka kemiskinan akibat #stayhome dan PHK para pekerja maka akhirnya disosialisasikan " hidup berdamai dengan covid 19 dan The New Normal " sebagai rasa keputusasaan dan rasa tidak berdaya "berperang melawan Covid 19 yang awal sangat yakin dan sedikit meremehkan bahwa kita pasti menang.

Untuk menindaklanjuti programn the New Normal ini Menkes telah menerbitkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/328/2020 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVID-19) DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN USAHA PADA SITUASI PANDEMI dengan salah satu pertimbangannya adalah bahwa berbagai kebijakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada tempat kerja perkantoran dan industri.

Dari Rencana pemerintah ini bahwa direncanakan per 1 juni 2020 sudah dimulai dibuka perkantoran dan perusahaan dan industri dengan berpedoman pada KMK ini. Hal yg penting dari KMK ini dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Menkes No 328 tahun 2020:

1. Gunakan thermogun di pintu masuk tempat kerja
2. Pengaturan waktu kerja tdk terlalu panjang dan tdk ada lembur
3. Tiadakan bekerja shift ke-3 (malam hari), bila tidak bisa ditiadakan sebaiknya yg bekerja shift ke-3 berusia < 50 thn
4. Suplemen vit C dapat diberikan kpd karyawan
5. Memastikan seluruh area kerja bersih dgn melakukan pembersihan berkala 4xsehari dengan desinfektan
6. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dan hand sanitizer (konsentrasi alkohol min 70%)
7. Larangan masuk tempat kerja bila karyawan/tamu/pengunjung bila memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/ pilek/sesak napas
8. Jika karyawan menjalankan karantina agar hak2nya tetap diberikan
9. Karyawan yg memenuhi kriteria OTG/ODP/PDP dilakukan pem PCR, bila tidak tersedia maka dilakukan pem Rapid test (RT):

a. Bila RT (-), lakukan karantina mandiri, RT diulangi hari ke 10, bila (+) dilanjutkan pem PCR 2 hari berturut2
b. Bila RT (+), karantina mandiri, dan segera konfirmasi dgn PCR 2 hari berturut2
c. Bila PCR (+), gejala ringan isolasi dirumah 14 hari, gejala sedang isolasi di RS darurat dan gejala berat isolasi di RS Rujukan

10. Karyawan yg kontak dgn karyawan lain (dgn ODP/PDP/konfirmasi positif), dikelompokkan dlm 2 ring:
a. Ring1: karyawan yg pernah berinteraksi langsung dalam radius 1 meter
b. Ring2: karyawan yg berada dalam 1 ruangan
c. Terhadap karyawan ring 1 dan 2 dilakukan pem RT dan karantina/isolasi mandiri di rumah
d. Segera lakukan pembersihan dan desinfeksi ruangan, tutup ruangan selama minimal 1x24 jam dan jika perlu tunggu lagi selama 1x24 jam

Jadi pada hakekat nya Wajib Tetap melakukan protokol pencegahan terhadap covid 19 seperti pemakaian masker terutama saat keluar rumah dan bertemu orang, jaga jarak 1-2 meter, sesering mungkin mencuci tangan, etika batuk dan bersih yang benar dan meningkatkan daya imunnitas tubuh dengan menu gizi seimbang, istirahat yang cukup, olah raga teratur, perbanyak memakan buah2an yg sumber Vitamin C yang tinggi dan menghindari stress.

Yang masalah sampai saat ini ketersediaan masker yang bisa mencegah transmisi penularan covid 19 adalah masker bedah dan masker N95. Nanum sampai saat ini masih terjadi kelangkaan dan mahalnya harga masker tersebut. Sedangkan masker lainnya seperti masker kain masih berpotensi tertular karena tidak efektif mencegahnya masuknya virus ketubuh kita.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian kesehatan seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Pasal 28H ayat (1) berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan Pasal 34 ayat (3) berbunyi Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Dalam urusan ketersedian masker dan tempat cuci tangan saja atau hand sanitizer, ketersedian Rapit Test dan PCR tidak terpenuhi dengan baik dan serius dan dari aspek kepastian hukum KKM dan PSBB saja masih belum konsisten.

Dari sudut konstitusi apakah sebuah pelanggaran ???

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here