Tolak Swastanisasi Tambang Emas Tumpang Pitu! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, June 14, 2020

Tolak Swastanisasi Tambang Emas Tumpang Pitu!


Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD)

Sejumlah warga Jatim, khususnya warga sekitar Tumpang Pitu hari ini mengeluhkan kegiatan penambangan emas di Banyuwangi, yakni di Tumpang Pitu. Ada beberapa sorotan masalah, diantaranya problem liberalisasi SDA, kerusakan lingkungan, dampak ekonomi, hingga dampak sosial bagi rakyat.

Wilayah tambang ini dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold (Tbk) tersebut. Penolakan terjadi hingga hari ini oleh masyarakat. Namun tampaknya ada kegiatan penambangan terus dilakukan.

Bila kita singkap masalah kerusakan lingkungan, Pepohonan yang berguna untuk menampung cadangan air tanah telah hilang, akibatnya berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar yang mayoritas petani. Tambang ini berdampak menurunnya kualitas lingkungan terutama berkurangnya daerah resapan air akibat eksploitasi lahan untuk tambang. Tumpang Pitu yang berada di bagian selatan Banyuwangi adalah pertahanan alam untuk melindungi dari bencana tsunami.

Bila ditelusuri rekam jejak pengelolaan tambang, kontroversi tambang emas di Tumpang Pitu terjadi sejak tahun 2006. Beberapa perusahaan telah diberi izin oleh pemerintah untuk melakukan eksplorasi (pengeboran penyelidikan) dan eksploitasi (produksi penambangan) dan terakhir dilakukan PT BSI hingga kini.

Sejak 2012 hingga 2016, BSI memenuhi persyaratan mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Lingkungan, studi kelayakan peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi JORC, akuisisi lahan kompensasi, dan beberapa kali Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan luas tertentu. Setelah memperoleh pendanaan dari luar negeri, sejak 1 Desember 2016 BSI memulai penambangan bijih mineral dan per 17 Maret 2017 memulai produksi emas.

Berikutnya terkait problem liberalisasi SDA, hakikatnya tambang emas di Banyungi tersebut adalah milik umat. Haram diserahkan kepada swasta. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan atas  barang dan jasa dikelompokkan menjadi tiga: milik individu, milik umum dan milik negara.

Kepemilikan Umum itu terdiri  dari tiga kategori: Pertama, sarana umum yang diperlukan oleh seluruh rakyat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti air. Rasulullah saw. telah menjelaskan mengenai sifat-sifat sarana umum:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
Kaum Muslim bersekutu (dalam kepemilikan) atas tiga hal: yaitu air, padang rumput dan api (HR al-Bukhari).

Air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan Rasulullah saw. untuk seluruh manusia. Harta ini tidak terbatas yang disebutkan pada hadis di atas, tetapi meliputi setiap benda yang di dalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum.

Kedua, harta yang keadaannya asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Menurut al-Maliki, hak  milik umum jenis ini, jika berupa sarana umum seperti halnya kepemilikan jenis pertama, maka dalilnya yang mencakup sarana umum. Hanya saja jenis kedua ini menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya, Seperti  jalan umum yang dibuat untuk seluruh manusia, yang bebas mereka lewati, dan tidak boleh dimiliki oleh seorang pun.

Ketiga, barang tambang (sumberdaya alam) yang jumlahnya tak terbatas, yaitu barang tambang yang diprediksi oleh para ahli pertambangan mempunyai jumlah yang sangat berlimpah. Hasil dari pendapatannya merupakan hasil milik bersama dan dapat dikelola oleh Negara. Bisa juga Negara menggaji tim ahli dalam pengelolaannya.

Adapun barang yang jumlahnya sedikit dan sangat terbatas dapat digolongkan ke dalam milik pribadi. Hal ini didasarkan pada riwayat berikut:

Abyad bin Hammal pernah mendatangi Rasulullah saw. dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dia. Ibnu al-Mutawakkil berkata, "Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma'rib."

Nabi saw. pun memberikan tambang itu kepada  dia.  Namun, ketika Abyad bin Hamal ra. telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, "Tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh, Anda telah memberikan kepada dia sesuatu yang seperti air yang mengalir (al-ma' al-'idd)."

Ibnu al-Mutawakkil berkata, "Lalu Rasulullah saw. mencabut kembali pemberian tambang garam itu dari Abyad bin Hammal."  (HR Abu Dawud).

Penarikan kembali pemberian Rasul kepada Abyadh adalah 'illat atas larangan  sesuatu milik umum, termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya terlalu banyak untuk dimiliki oleh individu.

Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, tambang di Bumi Papua yang dikelola oleh oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold (Tbk) tersebut merupakan milik umum yang wajib dikelola oleh Negara sebagai wakil dari umat. Haram dikuasi oleh swasta dalam negeri maupun pihak asing.

Pengelolaan kepemilikan umum oleh Negara dapat dilakukan dengan dua cara, Pertama: Pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum. Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudra, sungai besar dll bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian, juga menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum. Dalam konteks ini Negara tetap mengawasi pemanfaatan milik umum ini agar tidak menimbulkan kemadaratan bagai masyarakat.

Kedua Pemanfaatan di bawah pengelolaan Negara. Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat—karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar—seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya, maka wajib dikelola oleh Negara. Hasilnya dimasukkan ke dalam kas Negara sebagai sumber pendapatan utama APBN untuk kepentingan rakyat.

Negara tidak boleh menjual hasil dari kepemilikan umum itu kepada rakyat—untuk konsumsi rumah tangga—demi meraih untung. Harga jual kepada rakyat hanya sebatas harga produksi,  Namun demikian, boleh saja Negara menjualnya dengan mendapatkan untung yang wajar jika dijual untuk keperluan produksi komersial. Adapun jika kepemilikan umum tersebut dijual kepada pihak luar negeri, Negara boleh mencari untung semaksimal mungkin.

Hasil keuntungan penjualan kepada rakyat untuk kepentingan produksi komersial dan ekspor ke luar negeri digunakan:  Pertama, dibelanjakan untuk segala keperluan yang berkenaan dengan kegiatan operasional badan Negara yang ditunjuk untuk mengelola harta pemilikan umum, baik dari segi administrasi, perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemasaran dan distribusi.  Kedua, dibagikan kepada kaum Muslim atau seluruh rakyat. Dalam hal ini Pemerintah boleh membagikan air minum, listrik, gas, minyak tanah dan barang lain untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar secara gratis atau menjualnya dengan semurah-murahnya, atau dengan harga wajar yang tidak memberatkan.

Adapun barang-barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat—semisal emas, perak, tembaga, batubara dll—bisa dijual ke luar negeri dan keuntungannya—termasuk keuntungan pemasaran dalam negeri—dibagi kepada seluruh rakyat, dalam bentuk uang, barang atau untuk membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis dan pelayanan umum lainnya.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here